Muslimah News, NASIONAL— Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI Muhadjir Effendy menegaskan bahwa kecurangan yang muncul dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi bukan karena kesalahan sistemnya.
“Kalau kecurangan numpang kartu keluarga (KK) itu kan bukan salahnya sistem, tapi pengawasannya yang tidak jalan,” kata Muhadjir seusai menutup Seminar National Cooperative Summit 2023 di SMA Muhammadiyah 1 Kota Yogyakarta, Sabtu (22-7-2023).
Menurut Muhadjir, untuk mencegah kecurangan, pemerintah daerah semestinya dapat mengantisipasi dengan merencanakan dan memetakan jumlah kursi di sekolah negeri, enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
Bukan Persoalan Teknis
Kisruh PPDB zonasi ini, dinilai oleh pemerhati kebijakan publik Noor Afeefa, bukan semata persoalan teknis.
“Harus dipahami bahwa kisruh PPDB zonasi ini bukan semata persoalan teknis. Problem susahnya mencari sekolah berkualitas lagi murah sudah lama terjadi sebelum sistem zonasi itu diterapkan,” tuturnya kepada MNews, Ahad (23-7-2023).
Menurutnya, sistem zonasi yang konon hendak memperbaiki penyebaran siswa agar lebih terwujud pemerataan pun nyatanya tidak terwujud. “Sungguh, persoalannya bukan di teknis penerimaannya. Sebaik apa pun teknisnya pasti akan menyisakan orang-orang yang kesulitan mencari sekolah murah dan berkualitas,” tandasnya.
Dalam pandangan Afeefa, kisruh PPDB ini menunjukkan abainya negara dalam memenuhi kebutuhan pendidikan semua warga. Menurutnya, negara atau pemerintah adalah penanggung jawab urusan pendidikan.
“Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan pendidikan sehingga ketika ada siswa miskin yang harus bersekolah di swasta yang notabene mahal, maka pada saat itu negara telah berlaku zalim karena memaksa orang yang tidak mampu, mengeluarkan biaya di luar kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya,” tukasnya.
Buah Kapitalisme
Afeefa menilai, kisruh zonasi PPDB sejatinya terkait dengan kemampuan negara menyediakan sekolah murah berkualitas secara merata di seluruh wilayah. Dan ini buah dari kapitalisme yang selama ini menjadi basis tata kelola negara di Indonesia, termasuk dalam pendidikan.
“Kapitalisme memandang pendidikan sebagai barang ekonomi, bukan layanan yang wajib dipenuhi negara. Karena itu, dalam tata kelolanya pendidikan diliberalisasi. Berlakulah prinsip ‘yang ingin mendapatkan sekolah bagus, maka harus mau merogoh kocek lebih’. Swasta pun tidak ketinggalan memanfaatkan peluang untuk “berdagang” di dunia pendidikan,” ungkapnya.
Hal ini, lanjutnya, didukung oleh tata kelola pemerintahan kapitalis yang menganut good governance atau pun reinventing government.
“Negara diharuskan berbagi peran dengan swasta, maka negara pun hanya membatasi pendirian sejumlah kecil sekolah negeri yang dibutuhkan rakyat. Sisanya diserahkan ke swasta. Saat ini kita melihat bagaimana menjamurnya sekolah swasta di suatu wilayah yang sudah tentu mahal atau bahkan kualitasnya kurang,” kritiknya.
Dalam pandangan Afeefa, ketidakmampuan negara mendirikan sekolah negeri juga sangat terkait dengan minimnya anggaran. “Lagi-lagi, ini juga akibat kapitalisme. Betapa banyak sumber pendapatan negara yang berasal dari kekayaan alam hilang begitu saja, padahal semua itu tentu amat berharga untuk membiayai kebutuhan pendidikan,” bebernya.
Kapitalisme, ucapnya, juga telah membangun persepsi keliru di masyarakat tentang hakikat pendidikan dan tujuan bersekolah. “Betapa masyarakat sangat terpaku pada sekolah favorit karena menjanjikan bagusnya masa depan (bisa kuliah di kampus ternama sehingga otomatis bisa bekerja lebih bagus). Akhirnya banyak yang mengambil “jalan pintas” hanya untuk mendapatkan bangku sekolah,” jelasnya.
Jadi, ucapnya, kisruh PPDB zonasi sebenarnya bukan persoalan teknis semata. “Ini merupakan persoalan sistemis. Oleh karena itu, selayaknya masyarakat berpikir untuk membenahi persoalan pendidikan ini dengan kacamata ideologis,” harapnya.
Khilafah
Noor Afeefa mengatakan, kapitalisme telah membuat kerusakan sedemikian parah sehingga sudah saatnya kembali kepada sistem Ilahi, yakni sistem Khilafah yang menerapkan syariat Islam secara kafah.
“Dengan akidah Islam sebagai dasarnya, pendidikan dipandang sebagai kebutuhan asasi yang wajib dipenuhi oleh negara. Berkonsep pelayanan, negara juga tidak akan berbagi peran dengan swasta yang mengakibatkan rakyat kesulitan mengakses pendidikan terbaik,” bebernya.
Negara, sambungnya, juga akan menerapkan sistem ekonomi Islam sehingga memiliki anggaran yang cukup untuk mendirikan sekolah murah bahkan gratis dan berkualitas. Masyarakat pun terikat dengan hukum syariat.
“Mereka mencari sekolah tanpa harus berbuat curang. Mereka pun benar dalam menetapkan visi pendidikan bagi anak-anak mereka. Bukan semata bagi kepentingan dunia kerja untuk mengatasi kemiskinan sebagaimana sekarang,” jelasnya.
Ia melanjutkan, dalam Khilafah, mencari sekolah bukanlah perkara sulit. “Bahkan akan mendapatkan pendidikan terbaik karena ditopang oleh sistem pendidikan Islam, kurikulum terbaik dan tata kelola terbaik. Sistem itulah yang pernah melahirkan peradaban Islam pada masa jayanya. Betapa kita merindukan sistem tersebut. Semoga kita tetap istikamah memperjuangkannya,” pungkasnya. [MNews/IA]
