Muslimah News, NASIONAL — Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi, yakni mencapai 35,3%, meskipun prevalensi stunting secara keseluruhan menurun dari 24,4% menjadi 21,6%. Provinsi ini melebihi target nasional 14% yang ditetapkan untuk 2024.
Tingginya angka stunting di Indonesia ini, mengutip Kumparan, memiliki implikasi serius terhadap kegagalan dalam mencetak generasi emas pada tahun 2045 juga membawa ancaman besar terhadap pembangunan berkelanjutan dan kemajuan ekonomi.
Menurut laporan Surveilans Status Gizi Indonesia (SSGI), pada 2021—2022 dari 34 provinsi, hanya dua provinsi yang mampu menurunkan prevalensi stunting di bawah 14%, yakni DKI dan Bali. Ada sebelas provinsi dengan prevalensi stunting antara 14% sampai 20%. Bahkan, ada lima provinsi dengan prevalensi 30% sampai 35%, berturut-turut Aceh, NTB, Papua, Sulawesi Barat, dan rekor tertinggi diraih NTT.
Kemiskinan
Pengamat politik dan generasi Endiyah Puji Tristanti menyatakan, adanya kasus stunting ini berpangkal dari kemiskinan, sedangkan buahnya menjadi ancaman pembangunan.
“Stunting pangkalnya [adalah] kemiskinan, buahnya [menjadi] ancaman pembangunan,” ungkapnya kepada MNews, Rabu (19-7-2023).
Untuk itu, menurutnya, penyelesaian problem stunting seharusnya dengan menyelesaikan problem kemiskinan struktural yang merupakan bentuk kemiskinan sistemik.
“Mudahnya begini. Anak stunting membutuhkan asupan protein hewani yang mencukupi kebutuhan gizi mereka. Sosialisasi hidup sehat tentang pentingnya protein hewani pun digalakkan kepada orang tua bahwa anak-anak penting mengonsumsi satu butir telur sehari, tetapi kalau orang tuanya tidak punya uang untuk beli beras, dari mana uang untuk beli telur. Tugas negaralah untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi kepala keluarga dengan penghasilan yang cukup,” paparnya.
Memang, ujarnya, intervensi spesifik dan intervensi sensitif telah dilakukan oleh pemerintah, kolaborasi multisektor sudah dilakukan, bahkan berbagai program unggulan dilakukan oleh seluruh pemda dengan pantauan pemerintah pusat.
“Namun, alih-alih menyelesaikan masalah, justru muncul problem terkait akuntabilitas pengelolaan dana stunting dan akurasi data, padahal semua telah dilakukan mengacu pada roadmap RPJMN 2020—2024. Upaya pemerintah mengatasi stunting di negeri ini menemui jalan buntu jika pemerintah enggan disebut gagal,” cetusnya.
Ia mengulas, memosisikan isu stunting menjadi isu prioritas nasional dalam RPJMN 2020 – 2024 tidaklah cukup. “Apalagi berputar-putar pada pendekatan money follow program dan program follow impact, yakni penggunaan anggaran dalam program yang secara akuntabel juga berdampak. Itu hanya permainan istilah tanpa mengubah esensi, yang terjadi hanya menghambur-hamburkan dana,” bebernya.
Versi pemerintah, lanjutnya, terdapat 192 rincian output yang disingkat RO untuk mendukung penurunan stunting dengan total alokasi Rp34,1 triliun.
“Proporsi intervensi spesifik pun meningkat menjadi 12%, naik 5% dari 2021 sebesar Rp4,1 triliun yang tersebar pada 87 RO, intervensi sensitif sebesar Rp29,2 triliun di 48 RO, serta kegiatan koordinasi, pendampingan, dan dukungan teknis sebesar Rp861 miliar di 57 RO,” urainya.
Sekilas sepertinya pemerintah serius dalam hal menangani stunting, jelasnya, tetapi kita pun ingat bagaimana Menkeu Sri Mulyani beberapa waktu lalu sempat gregetan.
“Dari total anggaran subkegiatan penanganan stunting senilai Rp77 triliun, hanya Rp34 triliun yang langsung masuk ke mulut bayi. Selebihnya habis untuk kegiatan unfaedah, seperti rapat koordinasi dan pembangunan pagar puskesmas,” ujarnya.
Ia menyatakan, stunting ini isu besar dan isu penting bagi Indonesia. “Sebagai negara yang berusia lebih dari 75 tahun merdeka dan masih terperangkap dalam tipologi negara berkembang, isu stunting harus segera diatasi. Negara dengan kualitas generasi yang lemah mustahil mampu menjadi negara maju dan negara besar. Pemerintah Indonesia mempertaruhkan masa depan bangsa dan negara ini apabila gagal menyolusi problem stunting,” ungkapnya.
Selain itu, imbuhnya, pernyataan Presiden bahwa Presiden tidak ingin sumber daya manusia Indonesia lemah akibat stunting memang benar. “Stunting adalah problem serius dalam pembangunan generasi. Semua pihak sepakat dengan pandangan ini. Objektifnya memang demikian,” tukasnya.
Namun, dalam pandangannya, ada hal objektif lainnya yang selalu diingkari pemerintah bahwa problem stunting berpangkal dan mustahil dipisahkan dari problem kemiskinan struktural suatu negara.
Solusi Tuntas
Oleh karenanya, Endiyah mengutarakan bahwa solusi tuntas penanganan stunting adalah dengan mengganti sistem ekonomi yang menyebabkan kemiskinan struktural. “Caranya dengan mengganti penerapan sistem ekonomi kapitalisme neoliberal menjadi penerapan sistem Islam kafah. Hanya saja, penerapan sistem ekonomi Islam mengharuskan negara mengambil sistem pemerintahan yang kompatibel dengan sistem ekonomi Islam. Itulah sistem Khilafah,” ucapnya.
Ia pun berharap, pemerintah sebagai penyelenggara negara ini benar-benar menjadi para pemimpin muslim yang beriman dan bertakwa dengan mengambil Islam sebagai tuntunan dalam mengurusi urusan rakyat. “Bukankah Islam itu baik dan hanya membawa kebaikan,” tandasnya seraya menutup dengan firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 24 dan 25,
“Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat, dan cabangnya (menjulang) ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat.” [MNews/Ruh]

Harus aada tindak lanjut dr negara sebab klo anak2 nya msih banyak yg kekurangan gizi, kekurangan hal2 yg bersangkutan dengan pangan, bagaimana mereka bs bergerak menjadi penerus bangsa yg lain