Muslimah News, LENSA DAERAH — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat masyarakat Jawa Barat merupakan pengguna pinjaman online (pinjol) atau peer to peer (P2P) lending tertinggi di Indonesia.
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK Ogi Prastomiyono menyebut jumlah pinjaman warga Jawa barat mencapai Rp13,8 triliun per Mei 2023. Posisi kedua terbanyak pengguna pinjol ditempati oleh warga DKI Jakarta sebesar Rp10,5 triliun.
Sistem Kapitalisme
Menyikapi hal diatas, peneliti dari Forum Analisis dan Kajian Kebijakan untuk Transparansi Anggaran (FAKKTA) Muhammad Ishak mengatakan bahwa itu tidak dapat dilepaskan dari penerapan sistem kapitalisme.
“Maraknya pinjol yang memberikan berbagai dampak buruk bagi masyarakat dan mewabahnya utang ribawi tidak dapat dilepaskan dari peran negara yang menganut sistem kapitalisme,” tuturnya kepada Mnews, Senin (18-7-2023).
Dengan menganut sistem tersebut, lanjutnya, negara sama sekali tidak memperhatikan aspek halal dan haram dalam mengatur kegiatan ekonomi. Industri keuangan yang terlibat dalam transaksi yang bertentangan dengan Islam, termasuk pinjol yang menggunakan mekanisme riba, dianggap legal selama mendapatkan izin dan sejalan dengan aturan yang berlaku.
“Karena itu, praktik pinjol tidak masuk dalam kategori kriminal. Yang dianggap kriminal hanyalah perusahaan pinjol yang ilegal alias belum mengajukan izin kepada pemerintah,” tandasnya.
Ishak menyesalkan, edukasi mengenai haramnya pinjol sama sekali tidak ada dalam kamus pemerintah. Ditambah lagi, upaya pemerintah untuk menyelamatkan nasabah yang terlilit utang pinjol nyaris tidak ada.
Khilafah Islam
Menurut Ishak, fenomena pinjol di atas tidak akan terjadi pada Khilafah Islam yang menjadikan Islam sebagai dasar negara dan pemerintahan. Negara tersebut sama sekali melarang praktik-praktik ekonomi yang bertentangan dengan Islam. Salah satunya adalah transaksi pinjaman yang mengandung riba.
Ia menegaskan, di dalam Al-Qur’an dan Hadis terdapat banyak dalil yang mengharamkan secara tegas praktik-praktik ribawi.
“Di dalam Khilafah, individu ataupun lembaga yang melakukan transaksi riba akan dikenai sanksi yang sangat keras. Bentuk hukumannya sepenuhnya diserahkan kepada ijtihad Khalifah karena muamalah riba masuk dalam kategori hukuman ta’ziir,” imbuhnya.
Ia merujuk pada kitab Nizhaam al-‘Uquubaat, karya Abdurrahman al-Maliki, yang menyebutkan, “Setiap pihak yang melakukan muamalah riba, menjadi salah satu pihak darinya, atau menjadi saksinya, atau menjadi penulisnya, maka dihukum dengan cambuk dan dipenjara selama dua tahun. Islam juga memberikan solusi agar individu di dalam negara Islam mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, baik untuk mempertahankan hidup ataupun mengembangkan usahanya sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada utang,” imbuhnya.
Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar setiap rakyatnya, yaitu pangan, pakaian dan tempat tinggal, ucapnya, maka negara Islam akan menerapkan mekanisme yang menjamin pemenuhan kebutuhan tersebut.
“Di antara mekanisme penjaminan itu adalah mewajibkan laki-laki yang memiliki tanggungan, seperti istri, anak, dan orang tua yang sudah lanjut usia, untuk bekerja,” tandasnya.
Laki-laki wajib bekerja. Namun, Ishak menjelaskan, jika kesulitan mendapatkan pekerjaan akan dibantu mendapatkan pekerjaan oleh negara. “Negara Islam juga menggratiskan pendidikan, kesehatan dan keamanan sehingga biaya hidup akan relatif terjangkau,” tukasnya.
Negara Islam, bebernya, juga menyediakan fasilitas bantuan melalui Baitulmal. “Rakyat dapat meminta bantuan jika tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya atau bermaksud mengembangkan usaha sehingga membutuhkan modal seperti tanah dan prasarana pertanian,” ujarnya.
Kemudian, tuturnya, pendapatan dari harta milik umum seperti minyak bumi, gas, dan batu bara akan didistribusikan kepada publik dalam bentuk pelayanan publik ataupun pembagian uang secara tunai. “Dengan demikian, tingkat kesejahteraan masyarakat akan relatif tinggi. Kehidupan yang islami juga akan mengikis budaya materialisme dan hedonisme yang tumbuh subur di dalam masyarakat kapitalisme,” ungkapnya.
Terakhir, Ishak menandaskan bahwa satu-satunya cara untuk membebaskan masyarakat Indonesia dan dunia dari praktik rusak pinjaman ribawi yang didukung oleh pemerintah adalah menerapkan Islam secara menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan bernegara, termasuk dalam bidang ekonomi. [MNews/IA]
