[Kabar] Pemerhati: Harga Rumah Subsidi Naik, Rakyat Miskin Makin Sulit

[Kabar] Pemerhati: Harga Rumah Subsidi Naik, Rakyat Miskin Makin Sulit

Muslimah News, NASIONAL — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Menterinya, Basuki Hadimuljono menandatangani Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR Nomor 689/KPTS/M/2023 tentang Batasan Luas Tanah, Luas Lantai, dan Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak dalam Pelaksanaan Kredit/Pembiayaan Perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan pada 23 Juni 2023.

Berdasarkan hal itu, Kementerian PUPR secara resmi menaikkan batasan harga jual rumah bersubsidi untuk rumah tapak pada 2023—2024. Dalam Kepmen itu tertulis batasan harga jual rumah subsidi terbaru. Kenaikannya bervariasi, dari Rp150,5 juta—219 juta menjadi Rp162 juta—234 juta. Bahkan, pemerintah juga menyiapkan kenaikan harga untuk 2024 mendatang, mulai dari Rp166 juta sampai Rp240 juta.

Makin Sulit

Pemerhati kebijakan publik Iin Eka Setiawati menilai kenaikan harga jual rumah bersubsidi ini justru membuat rakyat miskin makin sulit. Ia berpendapat, harga yang melangit bukan memberi kemudahan.

“Mirisnya, rumah subsidi ini diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)—bisa disebut sebagai masyarakat miskin—, namun harga yang melangit bukan memberi kemudahan kepada rakyat miskin, justru menyulitkan mereka untuk memperoleh rumah tinggal,” ujarnya kepada redaksi MNews pada Ahad (9-7-2023).

Sebelum harga naik saja, jelasnya, rakyat miskin sudah kesulitan mengakses rumah, apalagi dengan naiknya harga rumah subsidi yang melangit. “Alih-alih membantu masyarakat memiliki rumah impian, justru masyarakat kian hari makin sulit memiliki rumah,” tegasnya.

Negara Lalai

Iin menilai, kebijakan ini secara nyata menunjukkan negara telah lalai meriayah rakyatnya. Selama ini, lanjutnya, masalah kekurangan rumah tinggal (backlog) saja belum tuntas teratasi. “Malah sekarang harga rumah dinaikkan lagi,” sindirnya.

Ia membeberkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020 BPS yang mencatat terdapat 12,75 juta backlog perumahan. Pada 2023, menurutnya, akan lebih tinggi lagi. “Mengingat sulitnya akses rumah bagi rakyat miskin. Bahkan, Kementerian PUPR mencatat, ada sedikitnya 25 juta keluarga yang hingga saat ini tidak bisa membeli rumah. Jumlah ini setara dengan 40% penduduk Indonesia,” ujarnya.

Kelalaian negara ini suatu yang tidak aneh, tambahnya, karena negara ini menerapkan konsep good governance yang memandang bahwa tata kelola pemerintahan yang baik, menurut kapitalisme, adalah yang melayani para operator, bukan melayani rakyat.

“Negara sebagai regulator hanya melayani kepentingan operator, di antaranya adalah menaikkan harga rumah subsidi. Kenaikan harga rumah subsidi ini memang hal yang ditunggu-tunggu oleh operator, khususnya para pengembang properti. Karena di sinilah kesempatan operator untuk meraih cuan lebih besar,” paparnya.

Oleh karena itu, simpulnya, diksi rumah subsidi untuk rakyat miskin nyatanya hanya propaganda yang menggambarkan seolah-olah pemerintah mengurusi kepentingan rakyat, tetapi faktanya nihil.

Menjadi Evaluasi

Iin berpendapat, kegagalan konsep pemerintah dalam menyelesaikan masalah perumahan rakyat seharusnya menjadi evaluasi untuk segera meninggalkan konsep ini.

Ini karena, tambahnya, negara tidak boleh menjadi regulator yang melepaskan tanggung jawabnya kepada pihak lain kepada operator (bank-bank, lembaga pembiayaan, dan para pengembang properti).

“Negara juga tidak boleh menyerahkan tata kelola perumahan kepada pihak swasta. Karena negara dan swasta berbeda orientasi, negara berorientasi mengurusi rakyat—dalam hal ini memenuhi kebutuhan pokok perumahan untuk rakyat—, sedangkan swasta berorientasi bisnis,” imbuhnya.

Oleh karena itu, paparnya, tidak mungkin swasta/operator yang berorientasi bisnis akan mengurusi dan melayani rakyat dengan sepenuh hati. “Bisnis pasti akan akan selalu berpikir bagaimana caranya meraup keuntungan yang besar, bukan bagaimana menyejahterakan rakyat,” tegasnya.

Selain itu, lanjutnya, menaikkan harga rumah subsidi merupakan kezaliman. “Kezaliman akan mendapat ancaman yang berat dari Allah Taala dan Rasul-Nya,” tukasnya.

Menurutnya, untuk memudahkan rakyat miskin mengakses rumah tinggal, negara tidak perlu membuat syarat tertentu. “Bahkan, kepala negara bisa memberikan rumah secara gratis kepada rakyat miskin,” ucapnya.

Konsep Islam

Iin menawarkan konsep Islam untuk menyediakan kebutuhan rumah rakyat miskin. “Hal ini memungkinkan, karena anggaran negara dalam konsep Islam berbasis baitumal yang bersifat mutlak,” tuturnya.

Konsep Islam, lanjutnya, telah memberikan tuntunan yang lengkap dalam mengelola urusan-urusan rakyat, termasuk tata kelola perumahan publik.

“Seorang kepala negara dalam Islam adalah orang yang bertanggung jawab atas urusan rakyatnya,” ujarnya.

Kemudian, ia menjelaskan, negara tidak berhitung untung rugi dalam memberi jaminan tersedianya kebutuhan pokok rakyat. “Maka dari itu, negara tidak memerlukan konsep pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership). Kapan pun rakyat, khususnya rakyat miskin, membutuhkan, negara telah siap meriayah.”

Oleh karena itu, katanya, semua rakyat miskin dapat dengan mudah mengakses hunian yang dibutuhkannya dari negara. “Dengan terpenuhinya kebutuhan hunian bagi rakyat miskin secara keseluruhan, akan menghilangkan backlog rumah yang selama ini menjadi masalah di negeri ini,” urainya.

Ia menerangkan bahwa kondisi nihil backlog perumahan telah terbukti ketika syariat Islam secara kafah diterapkan di dalam seluruh aspek kehidupan. “Sebagai buktinya kesaksian dari Umar bin Usaid tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sebelum beliau wafat, masyarakatnya dalam kondisi makmur. Demikian sejahteranya sehingga tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat, karena Umar telah membuat mereka sejahtera,” tuturnya.

Tidak adanya orang miskin saat itu, tegasnya, menunjukkan pula telah terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal yang layak pada seluruh masyarakat.

“Jadi, tidak ada jalan lain untuk mengakhiri masalah backlog perumahan, kecuali dengan menerapkan tata kelola perumahan Islam dalam negara yang menerapkan Islam secara kafah, yaitu Khilafah,” tukasnya. [MNews/Hen]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *