Penulis: M. R. Kurnia
Muslimah News, FIKRUL ISLAM — Problematik kedua yang umat Islam alami adalah kapitalisme di bidang ekonomi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa hampir seluruh negeri Islam termasuk dunia ketiga, yaitu negeri-negeri miskin. Ketimpangan antara negara-negara maju dengan dunia ketiga sangatlah ironis.
Wilayah dunia yang diduduki oleh negara-negara maju sebesar 1/4 dunia, tetapi mereka menikmati 80% penghasilan dunia. Bahkan 90% industri terdapat di negara-negara utara. Demikian pula halnya hak paten. Di Indonesia sendiri, sebesar 80 persen saham perusahaan tambang emas dan tembaga di Papua, misalnya, dimiliki oleh perusahaan AS Freeport Mc. Moran. Pada tahun 1998 saja keuntungannya mencapai dua miliar dolar AS.
Pengangguran di negara berkembang mencapai 20-30 persen dari angkatan kerja. Sedangkan di Indonesia, cukup mengerikan. Pada 2000 (tahun penulisan buku Menjadi Pembela Islam), jumlah penduduk Indonesia diperkirakan sekitar 210 juta orang. Di antaranya sekitar 138,5 juta orang merupakan tenaga kerja (penduduk berumur 15 tahun atau lebih). Dari jumlah itu terdapat angkatan kerja (mereka yang memasuki pasar kerja, baik yang sedang bekerja maupun yang mencari pekerjaan) sejumlah 92,7 juta orang. Yang mencari pekerjaan (atau biasa disebut pengangguran terbuka) berjumlah 5 juta orang atau sekitar 5,5 persen dari total angkatan kerja. Ini berarti bahwa hanya 87,7 juta orang yang tergolong bekerja menghidupi 210 juta orang penduduk. Dengan kata lain, terdapat 41 persen penduduk yang bekerja menghidupi total penduduk, atau dua orang pekerja menghidupi lima orang penduduk.
Di antara 87,7 juta orang pekerja tersebut tercatat 30,2 juta orang atau 32,4 persen digolongkan sebagai setengah menganggur (pengangguran terselubung) karena bekerja kurang dari 35 jam seminggu, baik karena keterbatasan lapangan kerja yang tersedia maupun karena kemauan sendiri. Bila demikian, berarti total angkatan kerja yang sebenarnya tergolong menganggur mencapai hampir 36 juta orang. Jadi, 39 persen angkatan kerja di Indonesia menganggur.
Padahal di samping jumlah pengangguran sebesar 36 juta orang itu, setiap tahun ada sebanyak 2,5 juta sampai 3,5 juta pekerja baru yang masuk pasar tenaga kerja. Hal ini diakui secara resmi oleh Menteri Tenaga Kerja Bomer Pasaribu seperti dikutip Kompas (24-2-2000). Namun, banyak estimasi lain yang menyebutkan bahwa pengangguran sudah mencapai sekitar 50 juta jiwa, yakni sebesar 54 persen dari total angkatan kerja. Sungguh angka yang dramatis dan melewati batas psikologis!
Utang luar negeri merupakan fenomena tersendiri. Hampir seluruh dunia Islam berutang kepada Barat lewat berbagai lembaga, termasuk lMF. Di Indonesia saja, pada 2000, akumulasi utang Iuar negerinya mencapai angka super fantastis: 150 miliar dolar AS! Jika utang ini dibagi-bagikan kepada setiap penduduk Indonesia, setiap orang—termasuk bayi yang baru lahir—akan menanggung utang luar negeri sebesar 750 dolar AS. Bila kurs 1 dolar setara dengan 7.500 rupiah (kurs tahun 2000), berarti seorang bayi yang baru lahir pun akan menanggung beban utang Rp5.625.000. Jumlah yang jauh lebih tinggi daripada pendapatan per kapita (GNI) Indonesia dalam setahun. Lewat jalan utang luar negeri inilah negeri-negeri muslim—termasuk Indonesia—dijerat.
Syarat-syarat pinjaman berupa pencabutan subsidi BBM, listrik, PDAM, dan kebutuhan rakyat lain menyebabkan rakyat kian sengsara. Syarat lainnya, privatisasi BUMN, mengakibatkan jatuhnya perusahaan-perusahaan publik ke tangan asing. Ujungnya, umat Islam menjadi miskin di negerinya yang kaya raya. Tepat sekali kalimat Republika (15-04-2000), “IMF dan Bank Dunia ibarat tengkulak, berlagak pahlawan tetapi misinya mematikan.” Bukti-bukti bahwa utang luar negeri merupakan penjajahan gaya baru. seperti diistilahkan oleh Abdurahman Al Malikiy (as-Siyasatul Iqtishadiyatul Mutsla, 1963), telah jelas di depan mata.
Inti dari persoalan ekonomi di negeri-negeri muslim adalah diterapkannya sistem ekonomi kapitalisme. Kapitalisme mendefinisikan kebutuhan sebagai keinginan. Tegasnya, kebutuhan masyarakat dalam kacamata kapitalisme adalah keinginan masyarakat untuk memperoleh dan mengonsumsi barang dan jasa (Sukirno S., Pengantar Teori Mikro Ekonomi, 1994).
Tidak mengherankan bila sistem ekonomi kapitalisme melahirkan budaya materialisme. Selain itu, dasar yang menjadi tolok ukurnya adalah maslahat individual. Hal ini melegalisasi berkembangnya praktik-praktik ekonomi gelap seperti bisnis judi, miras, perdagangan film porno, dan pelacuran. Sebabnya, selama ada orang yang menginginkan, menurut pandangan kapitalisme, barang atau jasa yang diinginkan tadi menjadi barang atau jasa bernilai ekonomis. Nilai-nilai Islam dengan tolok ukur halal dan haram menjadi hal aneh di tengah masyarakat. Muaranya, kapitalisme telah merusak umat, baik fisik maupun psikis. [MNews/Rgl]
Bersambung ke bagian 4/5
Sumber: M. R. Kurnia, Menjadi Pembela Islam
