Muslimah News, NASIONAL — Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, pihaknya telah berhasil mengungkap sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) jual beli bayi di seluruh Indonesia. Ada 16 bayi yang telah diperjualbelikan oleh tersangka.
Menurut Djuhandhani, sebagian besar modus jual beli bayi ini untuk keperluan adopsi. Katanya, beberapa orang tua menjual anaknya karena mengalami kesulitan ekonomi. Di sisi lain, sejumlah keluarga mencari bayi-bayi untuk menjadi anak, tanpa proses legal. Sejumlah tersangka juga berperan mengurus dokumen administrasi bayi sehingga seolah anak kandung pembeli.
Pada kesempatan lain, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mendukung pengungkapan kasus TPPO seorang bayi perempuan di Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA Nahar menyinyalir, kasus ini terkait dengan anak korban penculikan dan perdagangan anak dengan modus adopsi ilegal.
Ia meminta polisi menggunakan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 39 jo Pasal 79 UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76f jo 83 UU 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU 35 Tahun 2014, dan Pasal 5 UU 21 Tahun 2007 tentang PTPPO.
Menyadari Kesalahan
Kondisi ini turut mendapat perhatian pengamat politik Fatma Sunardi. Ia mengungkapkan kepada MNews (2-7-2023) bahwa sudah saatnya negara menyadari kesalahannya yang justru mendorong berbagai kejahatan, termasuk TPPO.
“Saatnya penguasa negeri ini sadar akan kesalahannya telah menyengsarakan rakyat, mengakibatkan kemiskinan kronis yang mendorong berbagai kejahatan, termasuk kejahatan perdagangan bayi yang melukai martabat sebagai manusia,” ujarnya.
Menurutnya, kasus perdagangan orang dengan korban bayi-bayi bermodus adopsi ilegal jangan hanya menindak pelaku saja, tetapi negara juga harus disalahkan.
“Pasalnya, para pelaku adalah orang tua sendiri karena kesulitan ekonomi. Kemiskinan telah menjadi pendorong (push factor) dalam kejahatan perdagangan bayi. Penyelesaian dengan menitikberatkan penindakan represif dengan pemenjaraan saja tanpa menyelesaikan faktor pendorong kejahatan tidak akan menyelesaikan masalah. Bahkan, cara ini seakan menutupi kegagalan negara yang seharusnya mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya,” urainya.
Wajar
Terlebih, baginya, respons pemerintah terhadap kasus pendagangan bayi yang cepat melakukan penindakan pada pelaku merupakan hal yang sudah sewajarnya.
“Saat ini, upaya penindakan dengan pemenjaraan telah dijadikan justifikasi negara telah hadir menangani kasus perdagangan bayi, tapi mengabaikan evaluasi atas kesalahannya. Bagaimanapun, penindakan yang didasarkan pada UU No. 35 Tahun 2024 tentang Perlindungan Anak dan UU 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) masih jauh dari cukup. Bahkan, penindakan dengan kedua undang-undang ini seakan hanya mengedepankan kepentingan korban saja dan hak-haknya dalam kerangka Hak Asasi Manusia (HAM). Ini memang wajar dalam paradigma sekuler ketika menyelesaikan suatu kasus kejahatan,” ulasnya.
Ia menegaskan, penindakan hanya dengan UU Perlindungan Anak maupun dengan UU TPPO, akan menutup langkah untuk membuka jejaring kejahatan perdagangan bayi dan melalaikan upaya pencegahan.
“Karena, ketika pelaku ditangkap, maka kasus dianggap selesai. Pemenjaraan dianggap telah menyelesaikan kasus kejahatan. Model ini yang kemudian mengabaikan faktor pendorong kejahatan dan upaya pencegahannya,” kritiknya.
Aspek lain, lanjutnya, penindakan dengan UU Perlindungan Anak dan UU TPPO telah memaksakan norma hukum dengan standar baru, yakni HAM kepada masyarakat.
“Standar baru ini akan menggeser standar yang sudah ada dari norma agama, termasuk Islam. Dengan kata lain, penindakan sebenarnya lebih pada menguatkan norma hukum berdasarkan HAM dibanding menyelesaikan masalah kejahatan itu sendiri. Terbukti, kasus kejahatan perdagangan orang selalu ada, bahkan makin banyak. Tapi, masyarakat makin meninggalkan norma Islam dalam memandu perbuatannya. Masyarakat jadi hilang rasa ‘takut dosa’ hingga mudah melakukan kejahatan. Jadi masyarakat kita lebih fasih bicara hak asasi manusia dibanding bicara tentang Islam. Ironis untuk masyarakat yang mayoritas muslim,” cetusnya.
Miskin
Belum lagi, Fatma menjelaskan, rakyat makin miskin karena pembangunan ekonomi oleh negara belum menghadirkan jaminan kemudahan rakyat untuk memiliki pendapatan yang cukup dan pemenuhan kebutuhan dasar dengan mudah.
“Rakyat makin miskin dengan melonjaknya harga pangan, kesehatan yang mahal, sekolah yang tidak mudah terakses,dan fasilitas publik lain yang minim. Semuanya membuat biaya hidup begitu tinggi. Kekurangan nafkah hidup telah membuat orang tua terpaksa memberikan hak pengasuhan ke orang lain dengan adopsi illegal,” ucapnya.
Ia berpendapat, kemiskinan juga telah menjadikan sebagian orang-orang yang lemah imannya berani menculik anak dan bayi lalu dijual demi mendapatkan rupiah untuk bertahan hidup.
“Kemiskinan telah memunculkan malapetaka kejahatan yang memangsa anak-anak, bahkan bayi, generasi negeri ini. Sudah pasti ada yang salah dengan pembangunan ekonomi saat ini,” bebernya.
Terlebih, ungkapnya, saat ini negara sedang melakukan transformasi ekonomi demi mengejar pertumbuhan ekonomi ala kapitalisme.
“Agenda ini sebenarnya hanya menguatkan praktik ekonomi kapitalisme. Kebebasan kepemilikan yang lahir dari ekonomi kapitalisme telah melahirkan korporasi-korporasi yang menjarah kekayaan rakyat negeri ini. Atas nama investasi seluruh harta rakyat telah dikuasai oleh korporasi (pemilik modal). Negara melalui elemen pemerintahan yang demokratis telah menjadi fasilitator terbitnya undang-undang yang mengizinkan harta rakyat dikuasai oleh orang-orang kaya saja. Negara telah menjadi driver terjadinya kemiskinan. Di sinilah kesalahan negara yang harus dievaluasi,” ujarnya.
Saatnya Berbenah
Oleh karenanya, ia mengingatkan, sudah saatnya negara dengan semua elemennya berbenah dengan menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak pada rakyat, melayani semua kebutuhan dasar dan sekunder rakyat dengan mudah, memberikan keadilan, dan rasa aman.
“Negara juga harus berbenah dari sisi adopsi tata aturan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyatnya. Telah terbukti ekonomi kapitalisme dan demokrasi telah menyengsarakan rakyat negeri ini. Saatnya mengambil syariat islam. Islam adalah petunjuk dan solusi kehidupan dari Allah Swt., Rabbnya manusia,” tandasnya dengan mengutip surah An-Nahl ayat 89,
“Dan Kami turunkan kepadamu Kitab (Al-Qur’an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang berserah diri.” [MNews/Ruh]
