[Kabar] Aktivis: RUU KIA Memunculkan Masalah Baru

[Kabar] Aktivis: RUU KIA Memunculkan Masalah Baru

Muslimah News, NASIONAL — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Luluk Nur Hamidah pada diskusi Forum Legislasi di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6-6-2023) menjelaskan betapa pentingnya kesejahteraan ibu dan anak dalam melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul bagi negara.

Untuk itu, RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) hadir untuk memastikan beban-beban yang selama ini dirasakan perempuan dapat diambil alih oleh negara dan masyarakat. Ini karena, menurutnya, sampai saat ini pemerintah masih belum hadir secara penuh dalam membantu perempuan melahirkan SDM berkualitas dalam rangka menyiapkan generasi emas 2045.

Selain itu, ujarnya, RUU KIA diharapkan juga bisa memutus rantai diskriminasi dan ketimpangan terhadap perempuan dalam menjalankan fungsi maternitasnya.

Masalah Baru

Namun, dalam keterangannya kepada MNews, Jumat (23-6-2023), aktivis muslimah Najmah Saiidah menyatakan, RUU KIA ini justru akan memunculkan masalah baru. “RUU KIA tidak menyentuh akar masalah dan memunculkan masalah baru,” tegasnya.

Ia mencontohkan, RUU KIA diklaim akan menyelesaikan masalah diskriminasi terhadap perempuan, karena RUU ini memuat ketentuan cuti melahirkan dan pemulihan bagi ibu selama 6 bulan dan cuti ayah untuk mendampingi istrinya selama 3 bulan.

“Hanya saja, jika kita cermati, alih-alih bisa menyelesaikan stunting, depresi, dan sebagainya, bahkan justru menimbulkan masalah baru. Seorang pekerja cuti enam bulan dan tiga bulan tanpa memberikan kompensasi, tapi tetap digaji. Tentu saja akan merugikan pemilik usaha. Wajar RUU ini ditentang kalangan industri, terlebih dalam sistem sekuler seperti ini,” ujarnya.

Memang, ungkapnya, beginilah aturan buatan manusia, saling bertabrakan satu dengan yang lain. “Satu pihak diuntungkan dan pihak lain menjadi korban,” jelasnya.

Jika kita dalami, lanjutnya, masalah yang dihadapi keluarga bukan disebabkan oleh kondisi hamil dan melahirkannya seorang ibu dalam keluarga.

“Sesungguhnya permasalahan mendasarnya adalah diterapkannya sistem sekuler kapitalisme  yang rusak dan merusak di negeri ini yang telah melahirkan berbagai kesulitan. Dalam sistem ini, peran negara sebagai penanggung jawab rakyatnya dimandulkan. Kewajibannya—seperti dalam memenuhi hak pendidikan dan kesehatan rakyat—menjadi beban individu dan keluarga. Wajar jika kemudian berbagai kesulitan hidup menekan,” urainya.

Menurutnya, situasi ini juga diperparah dengan adanya asumsi bahwa pelibatan perempuan di sektor ekonomi akan meringankan beban tersebut, bahkan digadang-gadang bisa mendongkrak kesejahteraan skala bangsa.

“Tuntutan kesetaraan pun menjadi jebakan yang menyesatkan dan memalingkan peran perempuan dari fungsi utamanya sebagai ibu dan pendidik generasi. Jika demikian halnya, tentu kita tidak bisa berharap pada sistem kapitalisme yang rusak ini,” ucapnya.

Pengaturan Islam

Najmah menerangkan, berbeda halnya dengan pengaturan dalam Islam yang dapat menyejahterakan ibu dan anak.

“Islam sebagai diin yang sempurna memiliki mekanisme yang unik dan sempurna sehingga rakyatnya dapat hidup dengan sejahtera, termasuk ibu dan anak. Ini karena aturan Islam datang dari Allah Swt., Pencipta manusia,” tuturnya.

Jadi, lanjutnya, pelaksanaan aturan Islam secara kafah akan menjamin kesejahteraan umatnya, baik dari aspek keamanan, ketentraman, kebahagiaan hidup dan kemakmuran.

“Dengan penerapan hukum Islam, kemuliaan kaum perempuan sebagai pilar keluarga dan masyarakat demikian terjaga. Ia mampu mengoptimalkan berbagai perannya sebagai individu, isteri, ibu dan sebagai bagian dari masyarakatnya. Peran politis dan strategisnya berjalan dengan mulus hingga melahirkan generasi umat yang mumpuni, penjaga Islam, dan kaum muslim tepercaya,” jelasnya.

Di pihak lain, urainya, anak-anak pun bisa menikmati tumbuh kembang yang sempurna, bisa melalui tahapan golden age dalam binaan penuh sang ibu yang cerdas dan terdidik, di mana keberlangsungan pemenuhan hak-hak mendasarnya memang dijamin oleh sistem, baik kebutuhan ekonominya, pendidikan, kesehatan maupun keselamatan diri dan jiwanya.

“Jaminan ini, bahkan terus berlangsung hingga anak tumbuh dewasa dan menjadi ‘manusia sempurna’,” cetusnya.

Ia mengemukakan terkait pemenuhan kesejahteraan dalam konteks keluarga bahwa Islam telah membebankannya kepada ayah untuk mencari nafkah seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 233 dan surah Al-Mulk ayat 15.

“Rasulullah saw. juga menegaskan dalam riwayat Bukhari, ‘Apabila seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya dengan mengharap keridaan Allah, maka baginya sedekah.’ Ketika ayah tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya, kewajiban akan jatuh pada ahli waris dan kerabat terdekatnya. Jika pun tidak ada yang mampu, maka negara yang akan menanggungnya,” paparnya.

Selain itu, jelasnya, apabila ada yang mengabaikan kewajiban nafkah sementara ia mampu, maka negara berhak memaksanya. “Dengan demikian, para ibu pun bisa menikmati karunia Allah berupa kemuliaan menjadi ibu tanpa harus dipusingkan dengan segala kesempitan ekonomi, beban ganda, tindak kekerasan dan pengaruh buruk lingkungan yang akan merusak keimanan dan akhlak diri dan anak-anaknya karena telah dijamin pemenuhannya oleh negara melalui penerapan seluruh hukum Islam yang satu sama lain saling mengukuhkan,” urainya.

Jelaslah, tegasnya, menaruh harapan kepada RUU KIA buatan manusia adalah sia-sia belaka.

“Jalan satu-satunya mengembalikan kemuliaan baik laki-laki maupun perempuan, sekaligus meraih kesejahteraan dan kebahagiaan hakiki hanyalah dengan mencampakkan aturan-aturan hidup sekuler buatan manusia dan kembali kepada sistem Islam. Karena Islam, baik pada tataran konsep maupun praktik telah terbukti mampu menjadikan umat Islam sebagai umat terbaik, di mana setiap orang termasuk para ibu dan anak-anak mampu merasakan kesejahteraan di bawah naungannya selama rentang waktu yang sangat panjang,” pungkasnya.[MNews/Ruh]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *