[Kabar] Amir Haji Perempuan, Aktivis: Tendensi Feminisme

[Kabar] Amir Haji Perempuan, Aktivis: Tendensi Feminisme

Muslimah News, NASIONAL— Melansir Kemenag (22-6-2023), pada penyelenggaraan haji 1444 H/2023 M ini, dari 12 anggota Amir Haji, tiga di antaranya adalah perempuan, yaitu Alissa Wahid (BKM), Badriyah Fayumi (KUPI), dan Indah Pertiwi Nataprawira (PP KB PII).

Menag RI Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan, pada 2023 ini delegasi Amir Haji ada keterwakilan perempuan. Ini bagian dari apresiasi dan afirmasi untuk kaum perempuan karena jemaah haji banyak yang perempuan.

“Ini momentum menjadikan para ibu bisa menjadi Amir Haji,” sambung Menag Yaqut.

Alissa Wahid mengatakan, tugas yang diemban adalah melakukan kunjungan dan melakukan supervisi berbagai fasilitasi untuk perempuan, misalnya untuk Klinik Kesehatan, bimbingan ibadahnya dan lain-lain. “Jadi, tugas spesifiknya bertemu dengan jemaah haji perempuan dan penyedia layanan dari pemerintah kemudian memastikan bahwa itu memang bisa terpenuhi,” katanya.

Feminisme

Namun, aktivis muslimah Qisthi Yetty Handayani mengkritisi, penetapan tersebut merupakan tendensi pemikiran feminisme.

“Penetapan perempuan sebagai Amir Haji dengan alasan jemaah perempuan lebih banyak dari jemaah laki-laki dan perempuan yang paling mengetahui kebutuhan perempuan, penuh tendensi pada suatu hal, yakni pemikiran feminisme. Pemikiran ini menuntut kesetaraan perempuan dengan laki-laki,” ungkapnya kepada MNews, Kamis (22-6-2023).

Ia menerangkan, memang benar bahwa jemaah perempuan lebih banyak daripada jemaah laki-laki, tetapi pernyataan bahwa perempuan yang paling tahu urusan perempuan itu tidaklah benar.

“Sebabnya, dalam hal pelayanan pelaksanaan ibadah haji, negara harus memberikan layanan, termasuk fasilitas terbaik kepada tamu-tamu Allah tanpa pandang gender,” ucapnya.

Terlebih, imbuhnya, banyak hukum syariat yang harus diperhatikan ketika perempuan menjadi Amir Haji. “Misalnya, kewajiban bersama mahram ketika menunaikan ibadah haji, keamanan perempuan , dan lainnya,” ujarnya.

Jadi, ia menegaskan, justru yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah adalah kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada semua jemaah, baik laki-laki maupun perempuan yang saat ini masih belum optimal. “Bukan dengan mengangkat Amir Haji perempuan,” pungkasnya. [MNews/Ruh]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *