[Kabar] Jepang Mengubah Batas Usia Hubungan Seks, Pengamat: Bukti Lemahnya Manusia Memahami Persoalan

[Kabar] Jepang Mengubah Batas Usia Hubungan Seks, Pengamat: Bukti Lemahnya Manusia Memahami Persoalan

Muslimah News, INTERNASIONAL — Parlemen Jepang mengadopsi undang-undang untuk menaikkan usia sah persetujuan aktivitas, termasuk hubungan seksual, dari 13 tahun menjadi 16 tahun. RUU tersebut lolos dari majelis tinggi parlemen dengan suara bulat pada Jumat (16-6-2023).

Aturan itu juga mengklarifikasi persyaratan penuntutan perkosaan dan mengkriminalisasi voyeurisme atau mengintip. Di bawah UU itu, nantinya pasangan remaja di atas 13 tahun masih bisa bebas dari tuntutan hukum jika perbedaan usia pasangan itu tidak lebih dari lima tahun, demikian dikutip dari AFP.

Aturan tersebut juga berisi daftar contoh penuntutan perkosaan yang bisa dilakukan. Selain itu, RUU tersebut juga mengatur soal korban di bawah pengaruh alkohol, narkoba, ketakutan, dan pemanfaatan status sosial.

Salah satu pejabat Kementerian Kehakiman Jepang sebelumnya mengatakan aturan tersebut tidak bertujuan untuk mempermudah vonis perkosaan. “Tetapi, mudah-mudahan akan membuat putusan pengadilan lebih konsisten,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, UU tersebut berisi pelanggaran permintaan kunjungan baru. Artinya, orang-orang yang menggunakan intimidasi, merayu, atau menggunakan uang demi memaksa anak di bawah 16 tahun bertemu untuk tujuan seksual akan menghadapi hukuman penjara hingga satu tahun atau denda 500 ribu yen atau sekitar Rp53 juta.

Usia persetujuan aktivitas seksual di Jepang mulanya 13 tahun. Pemerintah Tokyo terakhir merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait pelanggaran seksual pada 2017. Namun pada 2019, serangkaian pembebasan kasus perkosaan memicu protes dari masyarakat.

Dalam UU sebelumnya, jaksa penuntut harus membuktikan korban tidak berdaya karena intimidasi dan kekerasan.

Lemah

Mencermati perubahan tersebut, pengamat masalah perempuan, anak, dan generasi dr. Arum Harjanti mengungkapkan, inilah bentuk nyata lemahnya akal manusia dalam memahami persoalan secara hakiki.

“Perubahan tersebut menunjukkan secara nyata bahwa aturan yang lahir dari akal manusia tidak sempurna. Terlebih, berulangnya revisi KUHP terkait pelanggaran seksual perubahan itu juga menunjukkan lemahnya akal manusia dalam memahami hakikat baik dan buruk, terpuji dan tercela,” jelasnya kepada MNews, Rabu (21-6-2023).

Apalagi faktanya, ia menyatakan, perubahan usia persertujuan menjadi 16 tahun ini adalah pertama kali terjadi sejak diberlakukan pada 1907. “Artinya, setelah 46 tahun baru dirasakan aturan tersebut tidak menyelesaikan persoalan yang dihadapi,” ucapnya.

Ia menuturkan, dalam sudut pandang Islam, perubahan tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan pelanggaran seksual yang di hadapi masyarakat Jepang.

“Pasalnya, perubahan tersebut masih mengakomodir adanya kemaksiatan, meski usia didewasakan. Dalam pandangan islam, kesepakatan aktivitas seksual bagi pasangan remaja berusia 16 tahun ke atas dengan ‘consent’ tidak lantas menjadikan aktivitas seksual itu halal, meski tanpa adanya pemaksaan, namun tanpa adanya ikatan pernikahan,” tegasnya.

Tanpa adanya ikatan pernikahan, imbuhnya, aktivitas seksual ini adalah keharaman yang harus ditinggalkan karena melakukan keharaman akan membawa kerusakan.

“Maka bisa dipastikan, persoalan akan muncul di kemudian hari sehingga muncul kembali tuntutan perubahan atas regulasi yang dipandang baik hari ini. Bahkan saat ini pun, perubahan tersebut sudah mendapatkan kritikan para aktivis karena dianggap hanya menyelesaikam satu persoalan saja, sedangkan masih banyak persoalan lain yang tidak tercakup dalam revisi kali ini,” cetusnya.

Menurutnya, hal ini makin menguatkan lemahnya manusia dalam menyelesaikan persoalan ketika hanya mengandalkan akalnya semata.

“Jangankan dampak jangka panjang, bahkan seringkali manusia tak mampu menyadari adanya permasalahan yang nyata-nyata terjadi di depan mata. Misalnya, terbukanya aurat dan bebasnya pergaulan yang berkorelasi terhadap maraknya kejahatan seksual, kehamilan tak diinginkan, penularan penyakit menular seksual, dan masalah lainnya,” urainya.

Namun mirisnya, ia melanjutkan, masih banyak yang menutup mata lantaran menjadikan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai asas menilai sesuatu. “Munculnya HAM tentu tak bisa dipisahkan dari sekularisme—paham yang memisahkan agama dari kehidupan—yang diterapkan hari ini,” cetusnya.

Masalah Baru

Memang, tegasnya, adalah satu keniscayaan solusi parsial hari ini menimbulkan masalah baru. “Artinya, persoalan tidak terselesaikan karena solusi hari ini tidak menyentuh akar masalah. Solusi tambal sulam seperti revisi regulasi hanya menunda masalah. Oleh karena itu, selama solusi hanya bersandar kepada akal manusia yang lemah dan mengabaikan aturan terbaik dari Sang Pencipta manusia, maka persoalan pelanggaran seksual akan terus terjadi dan mengakibatkan masyarakat hidup dalam bahaya dan kerusakan,” ujarnya.

Ia menyatakan, kenyataan hari ini menunjukkan hal itu. “Satu dari tiga perempuan di dunia mengalami kekerasan fisik atau kekerasan seksual. Aturan yang bersumber akal manusia yang menjadikan hak asasi manusia termasuk hak asasi perempuan seperti yang dideklarasikan PBB dan UN Women, seperti Deklarasi Hak Asasi Manusia, CEDAW, BPfA, juga MDGs dan SGs, tidak mampu menyelesaikan kejahatan seksual,” kritiknya.

Selesai dengan Tuntas

Untuk itu, ia menekankan, persoalan pelanggaran seksual di Jepang, juga di seluruh dunia, hanya akan selesai dengan tuntas jika aturan Allah diterapkan secara kafah, baik di Jepang maupun seluruh penjuru dunia.

“Persoalan hari ini tidak terjadi ketika aturan Allah diterapkan sepanjang peradaban Islam lebih dari 1.300 tahun lamanya. Banyak catatan sejarah yang membuktikan hal ini. Tidak hanya perempuan di Jepang, namun semua perempuan di seluruh penjuru dunia membutuhkan penerapan syariat Islam secara kafah untuk menyelamatkannya dari ancaman kejahatan seksual dalam semua bentuknya, juga untuk menjaga kemuliaan mereka sebagai perempuan,” jelasnya.

Ia menandaskan, definisi juga sanksi yang bersumber dari aturan Allah, Zat Yang Menciptakan manusia akan mewujudkannya. “Dengan penerapan aturan Islam dalam seluruh sistem kehidupan melalui tegaknya Khilafah Islamiah, perlindungan hakiki atas perempuan akan terwujud nyata,” pungkasnya. [MNews/Ruh]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *