Muslimah News, NASIONAL— Jokowi mengajak rakyat Indonesia menolak politisasi identitas dan agama, serta menyambut Pemilu 2024 dengan kedewasaan.
“Saudara-saudara sebangsa, se-Tanah Air. Toleransi, persatuan, dan gotong royong adalah kunci membangun bangsa yang kokoh,” kata Jokowi dalam pidatonya di Jakarta, Kamis (1-6-2023) lalu.
“Oleh sebab itu, saya mengajak kita semuanya untuk menolak ekstremisme, menolak politisasi identitas, menolak politisasi agama,” imbuh Jokowi.
Politik Identitas
Namun, pendapat sebaliknya dilontarkan cendekiawan muslim Ustaz Ismail Yusanto. Menurutnya, kita harus menolak narasi yang menolak politik identitas. “Dalam arti, kita sebagai seorang muslim, memang harus mengedepankan Islam dalam seluruh perkara hidup kita, termasuk dalam politik,” ujarnya melalui kanal UIY Official dalam acara “Politisasi Agama Dipersoalkan Jokowi, Ada Apa?”, Kamis (15-6-2023).
Ia menjelaskan, sesungguhnya kita tidak pernah tidak punya identitas, baik karena etnis, bahasa, termasuk agama. “Ketika bicara politik identitas, kita akan bicara aspirasi rakyat yang itu sering dianggap bagian paling penting dari kedaulatan rakyat. Artinya, rakyatlah yang harus diperhatikan aspirasinya,” ujarnya.
Oleh karena itu, ungkapnya, aspirasi berdasarkan agama harus dianggap sesuatu yang normal. “Bahkan, Jerman sebagai negara liberal yang merupakan kiblat demokrasi, ada partai yang dengan tegas menyebut Christian, lengkapnya Christian Democratic Union. Malah di Indonesia, sampai ini hari saya kira yang eksis itu tidak ada yang secara tegas menyebut dirinya sebagai partai Islam, meskipun asasnya Islam,” ucapnya.
Ia menyatakan, menjadi hal mengherankan ketika presiden dan banyak pejabat tinggi di negeri ini, termasuk beberapa tokoh agama, begitu kerasnya menolak apa yang disebut politik identitas, apalagi tidak bisa ditutupi arahnya adalah penolakan terhadap politik identitas Islam atau politik Islam.
“Apa masalahnya? Sementara itu, di saat yang sama kita melihat ada banyak sekali kenyataan yang kontradiktif. Sebutlah misalnya di satu sisi ada seruan sangat kencang untuk menolak politik identitas, tetapi di saat yang sama mereka menggunakan identitas-identitas agama untuk menarik simpati konstituen muslim. Jadi, ini kontradiktif. Mengapa? Karena di satu sisi, begitu kerasnya menolak politik identitas. Tapi, di sisi lain, menggunakan agama untuk kepentingan politiknya, termasuk untuk menyerang lawan politik,” sindirnya.
Islamisasi Politik
Di sisi lain, ia menegaskan, yang harus dilakukan adalah islamisasi politik, yakni politik berdasarkan Islam, baik dalam visi misinya, aspirasinya, maupun langkah-langkah perjuangannya, kemudian dengan tegas menolak politisasi Islam.
“Penting sekali untuk menegaskan bahwa kita ini harus mendukung islamisasi politik, sama seperti islamisasi ekonomi, islamisasi budaya, islamisasi pendidikan, dan sebagainya. Namun, di saat yang sama, kita harus keras menolak politisasi Islam. Perbedaannya, islamisasi politik itu menggunakan Islam sebagai dasar dalam berpolitik, sedangkan politisasi Islam itu menjadikan Islam sebagai sekadar alat politik,” cetusnya.
Ia mengungkapkan, yang sekarang terjadi adalah penolakan terhadap islamisasi politik, tetapi membiarkan terjadinya politisasi Islam, seperti menggunakan simbol-simbol Islam tadi. “Keluar masuk pesantren, tetapi bukan untuk belajar agama. Datang kepada kyai bukan untuk mendengar nasihat, tetapi sekadar menarik simpati kyai dan penghuni pesantren untuk mendukungnya. Sementara itu, ia sendiri sebagai calon, pun partai yang mendukungnya itu, sama sekali tidak berurusan dengan Islam. Tampak dari asasnya, ia bukan Islam, bahkan sekuler. Tampak dari tujuan, narasi-narasi yang dibangunnya juga tidak pernah bersentuhan dengan Islam. Bahkan, tidak jarang bertentangan dan memusuhi Islam. Kalau itu yang kita lihat, maka jelas ini adalah politisasi Islam,” jelasnya.
Cermat
Jadi, ia menekankan, publik harus cermat dalam menilai yang sedang datang ini melakukan politisasi Islam atau islamisasi politik.
“Terlebih sebagai muslim, tentu kita harus menggunakan Islam sebagai dasar politik karena hidup kita itu untuk beribadah kepada Allah. Ketika berpolitik, maka itu politik ibadah, yaitu politik yang berdasarkan ketentuan-ketentuan Allah. Karena itulah, tidak bisa tidak, jikalau kita ingin betul-betul mewujudkan hidup kita untuk beribadah dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk di dalam politik, maka politik itu harus berdasarkan risalah Islam. Di situlah islamisasi politik,” urainya.
Jika tidak, imbuhnya, ketika anggota partai atau partai itu terus menggunakan simbol-simbol Islam, maka ia sedang melakukan politisasi Islam.
“Menjadikan risalah yang diturunkan Allah itu sekadar alat untuk meraih kekuasaan. Ketika kekuasaan didapatkan, ia gunakan kewenangan dan kekuasaannya itu justru untuk melakukan langkah-langkah yang tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan Islam dan bisa jadi memusuhi Islam. Misalnya, ia punya kekuasaan untuk membubarkan kelompok dakwah, sedangkan kelompok yang bertentangan dengan Islam, malah dibiarkan,” kritiknya.
Kemudian, UIY mengulas, terkait kekhawatiran jika Islam diterapkan akan menimbulkan perpecahan, polarisasi, seperti di Timur Tengah, dan sebagainya, itu tidak akan terjadi jika dibiarkan sebagai sebuah proses yang normal.
“Kegaduhan itu terjadi karena para buzzer dibiarkan mengembangkan atau menyemburkan narasi-narasi kebencian, kecurigaan, seperti ‘jika Islam berkuasa di negeri ini, maka orang-orang kafir akan diusir, akan dijadikan seperti Suriah’, dan sebagainya. Itu adalah narasi-narasi yang menimbulkan kecemasan, padahal faktanya kan tidak seperti itu,” ungkapnya.
Dahulu, ujarnya, saat Pemilu 1955 jelas sekali, siapa partai Islam dan partai selain Islam. “Tidak terjadi seperti yang dikatakan para buzzer itu. Jadi, sebenarnya para buzzer inilah yang menimbulkan kegentingan melalui narasi-narasi yang memacu konflik sosial,” tegasnya. [MNews/Ruh]
