Muslimah News, NASIONAL — Seorang narasumber yang tidak mau disebut namanya menyampaikan, ada beberapa pasien di RSUD Scholoo Keyen, Sorong Selatan, Papua Barat Daya meninggal dunia. Ia menceritakan, kejadian ini karena rumah sakit itu kehabisan oksigen, tidak mempunyai bahan medis operasi seperti selang oksigen, spuit (alat suntik) sekali pakai, serta kehabisan obat-obat esensial lainnya.
“Tidak hanya masalah obat, pegawai kontrak di tempat tersebut juga mengalami keterlambatan gaji,” tuturnya Rabu (7-6-2023).
Menguatkan pernyataan sebelumnya, Direktur RSUD Scholoo Keyen drg, Alim Ihsan P. mengakui masalah tersebut. Semua itu, terangnya, akibat utang RSUD yang belum dibayar sehingga membuat farmasi ‘mengunci’ pasokan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP).
Alarm bagi Rezim
Menanggapi kondisi nyaris lumpuhnya rumah sakit di Papua ini, pemerhati kebijakan publik Dr. Rini Syafri memberikan peringatan keras bahwa ini adalah alarm bagi rezim. “Dengan adanya kasus ini, harusnya berhenti dari agenda transformasi kesehatan dan RUU kesehatan,” ucapnya kepada redaksi MNews, Jumat (16-6-2023).
Ini karena, terangnya, apabila ditelisik kedua agenda politik prioritas pemerintah hanyalah untuk politik kesehatan kapitalisme berikut determinan sosial kesehatan dan sistem kehidupan sekularisme.
“Politik kesehatan kapitalisme adalah pangkal penyebab lumpuhnya fungsi vital fasilitas kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Scholoo Keyen, Sorong Selatan, Papua Barat Daya sehingga banyak pasien meninggal dunia di samping tidak sedikit terabaikan perawatan kesehatannya,” jelasnya.
Konsep Berbahaya
Rini mengungkapkan, konsep kapitalisme ini merupakan konsep yang berbahaya. “Sebab, sistem kesehatan dan keseluruhan pilarnya dari sistem pendidikan nakes hingga fasilitas kesehatan dan pembiayaan harus terindustrialisasi dan dijadikan objek bisnis,” tuturnya.
Tragisnya, ia menyatakan, negara yang seharusnya pencegah perkara berbahaya ini justru berperan sebaliknya. “Fasilitas kesehatan sekalipun milik pemerintah harus dikelola sebagaimana korporasi, berupa Badan Layanan Umum/ BLU atau Badan Layanan Umum Daerah/ BLUD dengan model kekuasaan desentralisasi,” tambahnya.
Akibatnya, lanjutnya, ketika fasilitas kesehatan terbebani utang sebagaimana yang terjadi pada BLUD RSUD Scholoo Keyen, maka ia harus berbisnis lebih kuat lagi di tengah keterbatasan dukungan dari pihak pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab sesuai konsep desentralisasi kekuasaan, kendati tidak berkemampuan mengatasi.
“Terbukti, berlangsungnya persoalan keselamatan nyawa manusia ini sekitar setengah dekade, berupa kelangkaan obat-obat esensial dan BHMP, di samping kekurangan nakes khususnya dokter spesialis,” ujarnya.
Ia mengingatkan, ini fakta yang berbahaya dengan adanya politik kesehatan kapitalisme di hilir atau pada aspek kuratif. “Alih-alih sembuh, sebaliknya justru masyarakat semakin sakit, bahkan harus meregang nyawa di meja pelayanan kesehatan,” sesalnya.
Kondisi lumpuhnya fungsi RSUD ini, ulasnya, apabila dibiarkan lebih lama lagi akan makin memperburuk kesehatan masyarakat. “Sebabnya, statusnya sebagai rumah sakit rujukan di tengah-tengah tingginya angka kesakitan dan kematian, sebagai akibat kegagalan konsep preventif sistem politik kesehatan kapitalisme. Kegagalan itu dipertegas oleh status Papua sebagai povinsi dengan angka kematian bayi tertinggi di Indonesia,” jelasnya.
Fenomenal
Penting di catat, Rini mengingatkan, bahaya konsep industrialisasi sistem kesehatan dari politik kesehatan kapitalisme ini merupakan fenomenal. “Artinya, perkara yang mudah dirasakan di seluruh penjuru negeri ini, hanya saja dengan penampakan dan tingkatan yang beragam,” ucapnya.
Paling umum, lanjutnya, yang dirasakan publik adalah harga pelayanan kesehatan yang terus melambung, di samping persoalan diskriminatif dan buruknya mutu pelayanan yang diterima melalui skema BPJS Kesehatan. “Ini aspek di hilir atau kuratif,” tegasnya.
Sementara itu, tambahnya, kegagalan pada aspek preventif, yakni di hulu begitu nyata. “Kebijakan pemerintah bersifat kapitalistik, baik di sektor kesehatan dan di luar sektor kesehatan, dengan karakter dekstruktif determinan sosial kesehatan sistem kehidupan sekularisme,” terangnya.
Hal ini, tuturnya, menjadikan kehidupan masyarakat diselimuti berbagai faktor pemicu persoalan kesehatan. “Akibatnya, perusakan kesehatan dari tahun ke tahun makin serius,” sesalnya.
Karenanya, sarannya, harus dihentikan dan butuh kehadiran model politik kesehatan baru.
Islam Menjawab
Rini mengungkapkan jika politik kesehatan Islam adalah satu-satunya jawaban. “Istimewanya karena bagian integral dari peradaban Islam dan sistem kesehatan Islam yang bersifat penyejahtera sehingga bersifat positif terhadap kesehatan. Hal itu tampak pada konsep sistem kesehatan Islam dan seluruh pilarnya baik sistem pendidikan tenaga kesehatan, riset dan industri farmasi dan alat kedokteran, serta konsep pembiayaan dan pengelolaan fasilitas kesehatan serta penggunaan teknologi terkini, yakni harus steril dari aspek industrialisasi dengan fungsi negara sebagai raa’in, pengurus kepentingan rakyat. Dalam hal ini, perawatan kesehatan sepanjang hayat,” ungkapnya.
Artinya, jelasnya, politik kesehatan Islam tidak mengenal konsep BLU atau BLUD, desentralisasi kekuasaan, UHC/JKN, juga negara regulator yang terbukti berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat lagi menyengsarakan.
“Sebabnya, negara haruslah berfungsi sebagai pengurus kepentingan masyarakat. Dalam hal ini perawatan kesehatan publik mulai dari hulu berupa upaya preventif hingga ke hilir berupa upaya kuratif. Hal ini adalah keniscayaan, ketika negara hadir sebagai pelaksana determinan sosial kesehatan Islam, yakni sistem kehidupan Islam sebagai unsur dari peradaban Islam,” tandasnya. [MNews/Hen]
