Benarkah Hukum Keluarga dalam Islam, Diskriminatif dan Tidak Adil bagi Perempuan?

Benarkah Hukum Keluarga dalam Islam, Diskriminatif dan Tidak Adil bagi Perempuan?

Penulis: Ustazah Rahmah

Muslimah News, FOKUS TSAQAFAH — Kaum feminis menilai UU 1/1974, yaitu UU tentang Perkawinan, diskriminatif dan tidak adil. Melansir dari mubadalah[dot]id, pasal-pasal yang mereka nilai diskriminatif antara lain sebagai berikut.

Pertama, pasal 15 ayat (1) mengenai batas usia minimal nikah, perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Kedua, pasal 19, 20 ayat (1), dan 21 ayat (1) mengenai hak kewalian hanya laki-laki, sedangkan perempuan tidak punya hak menikahkan anak. Ketiga,pasal 25 yang menyebutkan saksi dalam akad nikah adalah laki-laki. Keempat, pasal 79 KHI yang menyatakan suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Aturan-aturan tersebut dinilai telah menimbulkan diskriminasi dan ketakadilan hukum bagi perempuan. Bahkan, Komisi Nasional anti-Kekerasan terhadap Perempuan menyebutnya sebagai bentuk “pelembagaan diskriminasi” terhadap perempuan oleh negara.

Mereka beranggapan alih-alih untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi perempuan, peraturan tersebut justru acap kali melahirkan berbagai bentuk kekerasan dan mereduksi hak-hak kemanusiaannya. Ini dinilai tidak sejalan dengan cita-cita hukum Islam dan tujuan setiap hukum dan perundang-undangan di mana pun, yaitu keadilan dan kemaslahatan bangsa.

Oleh karenanya, mereka berpandangan sudah saatnya kebijakan negara seperti ini ditinjau kembali untuk kemudian merumuskan ketentuan-ketentuan baru yang lebih relevan dengan perkembangan sosial baru, serta tidak bertentangan dengan tujuan hukum tersebut.

Benarkah Perbedaan Peran, Hak, dan Kewajiban antara Laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Keluarga, Diskriminatif?

Allah Maha Pencipta manusia beserta kebutuhannya, telah memberikan aturan yang adakalanya sama dan adakalanya berbeda. Terkait kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai manusia (insan), di dalam nas akan ditemukan adanya hak, kewajiban, peran, dan fungsi yang sama antara keduanya. (Lihat Abdurrahman al-Baghdadi, Emansipasi, Adakah dalam Islam?).

Syariat Islam memberikan kewajiban yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk menjalankan ibadah, seperti salat, saum, haji, dan zakat. Syariat Islam juga memberikan hukum-hukum muamalat yang berhubungan dengan persoalan jual beli, perburuhan, dan perwakilan. Pertanggungjawabannya berlaku sama bagi perempuan maupun laki-laki.

Akan tetapi, dari sisi kodratnya bahwa laki-laki adalah laki-laki dan perempuan adalah perempuan, maka terdapat hukum yang berbeda, seperti aurat perempuan, hukum tentang kehamilan dan persusuan, perempuan sebagai ibu dan pengatur rumah tangga, dan sebagainya. Semuanya dibebankan pada perempuan, bukan pada laki-laki.

Sementara itu, kepemimpinan yang mengandung kekuasaan pemerintahan, kepemimpinan keluarga, nafkah, jihad, batas aurat laki-laki, dan sebagainya, semuanya dibebankan pada laki-laki, bukan pada perempuan.

Inilah hukum yang adil. Secara insani, laki-laki dan perempuan itu sama sehingga kita akan mendapati hukum Allah yang sama. Sebaliknya, secara kodrati, laki-laki dan perempuan itu berbeda, maka kita akan mendapati hukum Allah yang berbeda pula.

Islam merupakan agama yang sempurna yang mampu menyelesaikan semua problematik kehidupan, baik menyangkut laki-laki maupun perempuan. Penyelesaiannya tidak melihat jenis kelamin (gender). Islam memandang segala problematik yang ada sebagai problem manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karenanya, untuk menyelesaikan problem tersebut adalah dengan menerapkan kebijakan/solusi dari Allah berupa syariat Islam.

Syariat Islam menetapkan berbagai hak dan kewajiban bagi perempuan dan laki-laki semata-mata untuk kemaslahatan keduanya, bukan untuk perempuan saja ataupun laki-laki saja. Ini karena syariat Islam merupakan pemecahan bagi seluruh permasalahan manusia. (Lihat Taqiyuddin an-Nabhani, Syakhshiyyah Islamiyyah Juz III, Beirut, Lebanon, Darul Ummah, 2005, hlm. 365).

Dengan mengamati dan mencermati seluruh nas yang ada, terdapat hak dan kewajiban yang berlaku sama untuk perempuan dan laki-laki, terdapat pula hak dan kewajiban untuk perempuan saja ataupun laki-laki saja.

Namun, adanya kesamaan dan perbedaan dalam sejumlah hak dan kewajiban di antara keduanya, bukan didasarkan pada ada atau tidak adanya aspek kesetaraan. Ini karena Islam memandang komunitas masyarakat, baik laki-laki ataupun perempuan, dengan menganggapnya sebagai suatu komunitas manusia, bukan komunitas laki-laki saja ataupun komunitas perempuan saja.

Dari sini, justru pemecahan masalah dengan hukum Islam sajalah yang mampu menyelesaikan permasalahan manusia secara tuntas dan bermaslahat bagi manusia. Ini karena Islam memandang manusia secara utuh.

Dalam Islam, kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sederajat, tidak ada yang lebih mulia, kecuali karena takwanya. Allah Swt. berfirman dalam QS Al-Hujurat (49): 13,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa agama Islam tidak diskriminatif. Yang paling mulia menurut Allah adalah yang paling bertakwa di antara kaum muslim, baik laki-laki maupun perempuan.

Bantahan terhadap Tuduhan Wali dan Saksi dalam Hukum Keluarga Islam Diskriminatif

A. Wali dalam Keluarga

Dalam akad pernikahan terdapat rukun pernikahan, antara lain adanya akad, yaitu ijab kabul yang dilakukan oleh calon suami dan wali dari calon istri; adanya wali dari calon istri; dan adanya dua orang saksi.

Wali merupakan salah satu rukun dalam pernikahan dan wali tersebut harus laki-laki. Kaum feminis menganggap adanya wali bagi perempuan menunjukkan diskriminasi terhadap perempuan. Mereka mempertanyakan, “Laki-laki bisa menikahkan dirinya sendiri, kenapa perempuan tidak bisa?” Mereka pun menilai ini bukti bahwa konsep pernikahan adalah bias gender.

Pendapat tersebut jelas bertentangan dengan pendapat jumhur ulama. Dalam kitab Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, Ibnu Rusydi menegaskan bahwa jumhur ulama sepakat bahwa perempuan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri, tetapi harus dinikahkan oleh walinya. Sedangkan keluarga yang bisa dianggap sebagai wali atau orang yang bertanggung jawab atas perempuan harus memenuhi syarat-syarat, yakni laki-laki, muslim, balig, berakal, dan merdeka. Dengan demikian, perempuan, orang kafir, anak-anak, orang gila, dan budak, tidak bisa menjadi wali.

Husein Abdul Hamid Abu Nashir Nail dalam karyanya, Mukhtashar kitab Al-Um, menyatakan bahwa semua pernikahan, baik janda maupun gadis, mendapatkan suami sekufu ataupun tidak, nikahnya tidak sah atau batil, kecuali dinikahkan oleh walinya.

Dari Aisyah ra. Rasulullah saw. bersabda, “Siapa saja di antara perempuan yang menikah tanpa izin walinya, pernikahannya adalah batil.” Ini disabdakan sebanyak tiga kali. (HR Abu Dawud).

Syekh Muhamad Ali ash-Shabuni dalam Tafsir Ayat Ahkam Juz II, menyebutkan bahwa sesungguhnya perempuan dalam akad pernikahan tidak menikahkan dirinya sendiri, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Taala.

وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا

”Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan-perempuan mukmin) sebelum mereka beriman.” (QS Al-Baqarah: 221).

وَأَنْكِحُوا الأيَامَى مِنْكُمْ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu.” (QS An-Nur: 32).

Kata-kata وَلا تُنْكِحُوا (Dan janganlah kamu menikahkan), objek atau yang diseru oleh Allah dalam ayat tersebut adalah laki-laki—sebagai wali perempuan—yang dilarang atau diharamkan menikahkan perempuan yang ada dalam perwaliannya menikah dengan laki-laki muslim.

Kata-kata وَأَنْكِحُوا (Dan nikahkanlah) dalam QS An-Nur memerintahkan wali perempuan untuk menikahkan para perempuan yang ada dalam perwaliannya. (Lihat Syekh M. Ali ash-Shabuni, Tafsir Ayat Ahkam Juz II).

Dari pemaparan dalil-dalil tersebut, tampak bahwa pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa perempuan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri, melainkan walinya yang menikahkannya dan wali tersebut harus laki-laki.

Wali yang harus laki-laki ini sangat adil bagi perempuan. Ini karena tanggung jawab wali tidak hanya menikahkan anaknya, tetapi juga melindungi dan memberi nafkah secara makruf.

Allah Swt. berfirman dalam QS Al-Baqarah: 233,

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya.”

Jika wali dibebankan kepada perempuan, hal ini justru tidak adil dan memberatkan perempuan. Ini karena di samping harus melindungi dan mengayomi, ibu juga harus mencari nafkah. Bisa kita bayangkan betapa zalimnya peraturan yang mewajibkan perempuan bekerja (menanggung nafkah)?

B. Saksi dalam Hukum Keluarga

Tentang kesaksian perempuan yang seharusnya disamakan dengan kesaksian laki-laki, kaum feminis berargumentasi bahwa kondisi saat hadis itu disabdakan oleh Rasulullah saw. berbeda dengan kondisi sekarang. Menurut mereka, kondisi perempuan pada masa itu tidak biasa beraktivitas publik sehingga wajar jika kesaksian seorang laki-laki disamakan dengan dua orang perempuan. (Lihat Amalia (ed.), Pengantar Fikih Berperspektif Gender).

Terkait hal ini, Ibnu Rusydi dalam Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid menyebutkan, jumhur ulama bersepakat bahwa mengenai saksi dalam masalah mal (harta) dan dalam masalah uqubat (pidana).

Uqubat meliputi hudud (had zina, had liwat/homoseksual), had qadzaf (menuduh berzina), had peminum khamar, had pencurian, had pembegal, had bugat (pemberontak), had murtad (orang yang keluar dari Islam), jinayah (pembunuhan), dan jinayah selain jiwa-organ tubuh.

Takzir adalah sanksi yang ditetapkan pada orang yang bermaksiat, tetapi tidak sampai pada sanksi had. Mukhalafat adalah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan negara.

Sedangkan mengenai seorang saksi laki-laki sama dengan dua orang saksi perempuan adalah berdasarkan firman Allah Taala dalam QS Al-Baqarah: 282,

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan.”

Jumhur ulama juga bersepakat bahwa saksi seorang perempuan saja bisa diterima tanpa kesaksian laki-laki dalam hal terkait hak-hak badan perempuan, seperti kelahiran, permulaan haid, dan aib-aib perempuan. (Lihat Ibnu Rusydi, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid).

Sebenarnya, kalau kita mencermati kedudukan saksi perempuan dalam Islam, hal ini justru merupakan hal yang adil dan tepat. Muhammad Husein Abdullah dalam Dirasah fi al-Fikr al-Islam menyebutkan bahwa pada kondisi yang memang lebih tepat perempuan sebagai saksi, maka perempuan bisa sebagai saksi dan cukup seorang perempuan, misalnya tentang keperawanan, menyusui, dan melahirkan.

Pada kasus yang terjadi di toilet khusus perempuan, misalnya, yang demikian justru seandainya ada saksi laki-laki, perlu dipertanyakan tentang ketakwaannya dan bisa jadi bukan orang yang bisa dipercaya sehingga kesaksiannya tidak diterima. Kesaksian dua orang perempuan dinilai sepadan dengan seorang pria hanya pada muamalah dan uqubat. (Lihat Abdullah, Dirasah fi al-Fikr al-Islam).

Faktanya pula, sekalipun perempuan pada masa sekarang banyak yang beraktivitas di luar rumah (publik), nyatanya secara naluri, perempuan kurang mampu memperhatikan dengan jelas, misal saat terjadi kasus pembunuhan ataupun perampokan yang disertai penganiayaan.

Bahkan, pada saat ada yang berkelahi, biasanya perempuan tidak mendatangi tempat pertikaian untuk mendamaikan. Mereka justru akan menjauh dan mencari tempat aman, ataupun akan memejamkan mata seandainya terjadi pembunuhan di depan mata mereka. (Lihat Qadir, Al-Mar’ah Baina Takrim al-Islam wa Ihanah al-Jahiliyah).

Khatimah

Demikianlah, jika kita mencermati semua hukum Islam, hukum yang berbeda antara laki-laki dan perempuan tidaklah diskriminatif dan justru adil bagi keduanya. Ini karena Allah Maha Adil dan Maha Bijaksana, tentu tidak ada satu pun hukum-Nya yang akan menzalimi manusia. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *