![[Kabar] Dana Desa untuk Mengentaskan Kemiskinan, Pengamat: Efektif?](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2023/06/photo_2023-06-07_14-18-49.jpg)
Muslimah News, NASIONAL — Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan anggaran dana desa naik menjadi Rp5 miliar dari sebelumnya hanya Rp1 miliar per desa. Pemanfaatan dana desa ini, salah satunya dioptimalkan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem yang masih ada di sejumlah wilayah di Indonesia.
Menurutnya, desa menjadi garda depan pembangunan nasional, termasuk dalam mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem. Oleh karenanya, semua pengampu desa harus berkomitmen bersama-sama memperjuangkan perombakan kebijakan program dan anggaran kenaikan dana desa Rp5 miliar setiap desa.
“Karena itu, saat inilah muncul peluang yang besar untuk meningkatkan dana desa, dari rata-rata Rp1 miliar per desa [pada] tahun ini, kelak menjadi Rp5 miliar per desa,” katanya dalam Sosialisasi Tata Kelola Pemanfaatan Dana Desa dengan Kepala Desa se-Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Jumat (26-5-2023).
Efektif?
Pengamat ekonomi Dr. Vidia Gati, S.E.Akt., CA., M.E.I. menyatakan, untuk bisa mengentaskan kemiskinan, maka perlu untuk mengukur efektivitas penggunaan dana desa.
“Untuk itu, dibutuhkan kajian perbandingan sebelum dan sesudah digulirkannya dana desa. Apakah terdapat perubahan yang signifikan?” ungkapnya kepada MNews, Selasa (6-6-2023).
Ia menilai, fakta yang ada menunjukkan bahwa dana desa lebih banyak digunakan untuk pembangunan yang bersifat fisik sehingga tidak tampak menggerakkan masyarakat.
“Di sisi lain, perangkat desa sebagai operator tampak gagap menerima kucuran dana desa yang berujung pada tingginya kasus kepala desa yang terjerat korupsi, baik untuk kepentingan pribadi maupun kesalahan penggunaan anggaran,” jelasnya.
Masalah lain, imbuhnya, adalah minimnya pemimpin yang berorientasi memberikan pelayanan yang terbaik. “Diperberat dengan tingginya biaya politik, membuat pelayanan dikalahkan oleh tuntutan mengembalikan modal yang dikeluarkan saat pemilihan,” urainya.
Ekonomi Kapitalisme
Vidia mengulas, kemiskinan memang menjadi isu dunia yang menjadi salah satu program yang ingin dituntaskan melalui program SDGs.
“Harus diakui bahwa kondisi ini tidak terlepas dari pengaruh sistem ekonomi kapitalisme yang dianut mayoritas negara di dunia. Sistem ini telah sukses mengantarkan situasi ketimpangan yang cukup lebar antara miskin dan kaya, disebabkan distribusi kekayaan yang tidak merata,” tukasnya.
Akibatnya, ia mengkritisi, sekelompok orang dengan mudah mengakses kekayaan, menguasai, dan mengeksploitasi dengan dalih investasi dan globalisasi yang sejatinya kekayaan itu menjadi milik bersama secara komunal.
Ekonomi Islam
Sebaliknya, ia menuturkan, ini berbeda dengan sistem ekonomi Islam yang secara tegas memisahkan jenis kepemilikan, yakni individu, komunal, dan negara. “Akibatnya, individu tercegah untuk menguasai sumber daya alam yang menjadi milik bersama,” ucapnya.
Bahkan, menurutnya, contoh terbaik pemimpin yang masyhur pada masa kejayaan Islam, masih tidak dapat ditandingi oleh produk pemimpin yang dihasilkan sistem sekuler saat ini.
“Oleh karenanya, beralih pada sistem Islam menjadi sebuah kebutuhan untuk menjawab berbagai persoalan. [Ini karena] tidak hanya membawa kebaikan di dunia, tetapi juga kebaikan untuk kehidupan kita kelak,” pungkasnya. [MNews/Ruh]
