![[Kabar] APBD Tinggi, Kemiskinan Tinggi, Pamong Institute: Itu karena APBD Keputusan Politik](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2022/04/kemiskinan.jpg)
Musimah News, LENSA DAERAH — Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp7,4 triliun menempati urutan kedua tertinggi dari seluruh kabupaten yang ada di Indonesia. Namun, angka kemiskinan di Bojonegoro menempati peringkat tertinggi ke-11 di Jawa Timur, yaitu 12,21%.
Keputusan Politik
Hal ini mendapat respons dari Direktur Pamong Institute Wahyudi al-Maroky dengan mengatakan bahwa postur APBD menjadi demikian karena APBD itu keputusan politik.
“Kita harus paham, kebijakan anggaran tidak berpihak kepada pengentasan kemiskinan, tidak berpihak kepada pengentasan pengangguran, tidak berpihak kepada menaikkan tingkat ekonomi daerah. Itu karena menetapkan APBD adalah keputusan politik,” ungkapnya kepada MNews, Ahad (4-6-2023).
Ia menceritakan bahwa dirinya pernah menjadi fasilitator di provinsi tertentu untuk menetapkan APBD dan yang terjadi adalah tarik menarik kepentingan antara eksekutif maupun legislatif.
“Ini kan persoalan! Uang ada, tapi bagaimana menggunakan uang, itu bisa ribut. Akhirnya, terjadi kompromi, Tetapi kompromi itu belum menyentuh persoalan masyarakat. Kompromi d iantara dua pihak tadi ujungnya para politisi yang masing-masing punya kepentingan,” jelasnya.
Para politisi ini, lanjutnya, baik eksekutif maupun legislatif, sebelum mereka menduduki jabatan, sudah terjadi deal-deal politik dengan para investor yang membiayainya sehingga kepentingan investor politiklah yang pertama kali dipikirkan. “Kalau kepentingan konstituen bisa dijawab dengan janji berikutnya,” tambahnya.
Ia menyatakan, saat mendudukkan pejabat, baik bupati, kepala daerah, maupun DPRD, para investor politik itu sudah punya planning sendiri untuk membangun apa. “Ketika orang-orang itu duduk di jabatan tersebut, investor tinggal memasukkan program. Izin keluar, anggaran keluar. Begitu kira-kira,” urainya.
Di samping investor politik, ucapnya, kepentingan berikutnya yang dipikirkan oleh eksekutif dan legislatif adalah kepentingan partai politik yang mengusungnya, juga keluarga besar yang mendukungnya.
“APBD itu hampir di semua kabupaten di seluruh Indonesia digunakan untuk menjawab kepentingan-kepentingan di atas sehingga sulit kita arahkan untuk membuat program yang memberikan efek pengentasan kemiskinan. Kalaupun ada, persentasenya kecil,” ulasnya.
Sistemis
Wahyudi menilai persoalan anggaran ini merupakan persoalan sistemis yang masuk dalam mesin politik. “Dengan sistem politik yang begitu mahalnya, akhirnya banyak APBD hanya digunakan untuk kepentingan politik. Tidak menyentuh kepentingan rakyat,” simpulnya.
Untuk melakukan perubahan, jelasnya, dibutuhkan para politisi “radikal” yang berani menggeser alokasi dana APBD untuk kepentingan investor politik menjadi demi kepentingan rakyat.
“Agak berat kalau berharap ada perubahan dari dalam sistem, baik melalui eksekutif maupun legislatif, karena mereka terjebak pada sistem politik yang begitu mahal. Mereka bukan mewakili rakyat, tapi mewakili juragannya sehingga penetapan APBD tergantung pada juragan bukan kepada rakyat,” sesalnya.
Sistem Islam
Wahyudi lalu membandingkannya dengan pengelolaan anggaran dalam sistem Islam. “Islam, menetapkan visi pengelolaan anggaran harus difokuskan untuk melayani rakyat agar bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Anggaran tidak boleh digunakan bertentangan dengan hukum yang Allah turunkan,” bebernya.
Ia juga menyebut bahwa, pendapatan dalam anggaran tidak boleh berasal dari sumber yang diharamkan oleh Allah. “Ini penting agar bisa berkah dan jauh dari musibah,” tegasnya.
Pengelolaan anggaran, ucapnya, dilakukan dengan efisien dan efektif untuk kesejahteraan rakyat sesuai skala prioritas. “Fokus utamanya pada pendidikan, kesehatan, dan memicu perputaran ekonomi riil masyarakat,” ungkapnya.
Ia menekankan, penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat dan di hadapan Allah Swt. kelak di akhirat. ”Jika dikelola sesuai sistem Islam, maka akan minim terjadi penyalahgunaan anggaran,” pungkasnya. [MNews/IA]
