Kerusakan Lingkungan dalam Pembangunan Infrastruktur, Apa Penyebab dan Solusinya menurut Islam?

Kerusakan Lingkungan dalam Pembangunan Infrastruktur, Apa Penyebab dan Solusinya menurut Islam?

Penulis: Ir. Kartika Puspa N., ST., MT., Ph.D.

Muslimah News, SUARA INTELEKTUAL — Ironis ketika pembangunan infrastruktur yang seharusnya memberikan kemanfaatan, tetapi malah berdampak negatif pada lingkungan. Data Infrastructure for Climate Action Report yang dikeluarkan UNOPS—kolaborasi antara UN Environment Program (UNEP) dan University of Oxford—pada 2021, menunjukkan bahwa infrastruktur bertanggung jawab terhadap 79% total terjadinya emisi gas rumah kaca di dunia dan 88% biaya yang diperlukan untuk beradaptasi (adaptation costs).[1]

Dari produksi semen saja, diperkirakan menghasilkan 2,3 miliar ton karbon dioksida per tahun.[2] Data Global Forest Watch juga menunjukkan, selama rentang 2000—2020, sekitar 9,75 juta lahan hutan primer di Indonesia telah hilang yang didominasi ekspansi infrastruktur yang kurang terencana baik.[3] Belum lagi permasalahan pencemaran air, perubahan tata guna lahan, hilangnya habitat hewani, berkurangnya lahan pertanian, banjir, dan kerusakan lingkungan lainnya.

Berbagai perjanjian internasional, seperti Protokol Kyoto (1997), Perjanjian Paris (2015); juga berbagai deklarasi internasional, seperti Millennium Development Goals (2000), Sustainable Development Goals (2015), dan sebagainya; telah disusun untuk menyelamatkan lingkungan. Nyatanya, semua itu belum mampu menahan lajunya arus kerusakan lingkungan secara komprehensif.

Pertanyaannya, apakah lingkungan dapat terselamatkan dalam sistem kapitalisme? Ataukah ada solusi lain yang mampu menyelamatkan lingkungan secara menyeluruh?

Kegagalan Agenda Internasional dalam Upaya Penyelamatan Lingkungan

Telah ada berbagai upaya penyelamatan lingkungan dalam lingkup internasional. Di antara yang cukup besar salah satunya adalah Protokol Kyoto. Protokol ini mengharuskan pengurangan emisi gas rumah kaca yang signifikan di negara-negara maju. Protokol Kyoto juga tidak memasukkan negara-negara industri berkembang (contohnya Cina dan India) dan hanya mengikat negara-negara maju.

AS sendiri adalah salah satu negara maju dan penyumbang emisi terbesar dunia. Walaupun awalnya menjadi salah satu pelopor penyusun Protokol Kyoto pada era Bill Clinton, akhirnya AS justru menolak untuk meratifikasi protokol tersebut. Salah satu alasannya adalah protokol itu dapat menghancurkan ekonomi AS sebagaimana dinyatakan George W. Bush, Presiden pengganti Bill Clinton, “Kyoto would have wrecked our economy.”[4]

Selain itu, Richard Smith dalam bukunya, Green Capitalism: The God That Failed, menjelaskan bahwa para analis memperkirakan jika mereka mematuhi Protokol Kyoto, PDB Inggris akan turun 1% pada 2010, Italia turun 2%, dan Spanyol sebesar 3%. Ketiga negara masing-masing akan kehilangan setidaknya 200.000 pekerjaan.[5] Dengan menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas di atas segalanya, termasuk lingkungan, tidak heran protokol ini gagal.

Pieter Helm, profesor kebijakan energi di Universitas Oxford, menyatakan dalam Nature bahwa Protokol Kyoto telah gagal dalam membuat perubahan apa pun terkait emisi global. Justru yang terjadi adalah peningkatan gas emisi menuju ambang threshold. Hal ini diakui pula oleh Tony Blair (2005) yang saat itu menjadi Perdana Menteri UK, “The truth is no country is going to cut its growth or consumption substantially in the light of a long-term environmental problem.”[6][7]

Setelah Protokol Kyoto gagal dan berakhir pada 2012, kesepakatan internasional lainnya di bidang lingkungan hidup yang cukup besar adalah Perjanjian Paris. AS di bawah Presiden Obama turut menandatangani kesepakatan tersebut. Namun, pada 2017, di bawah Presiden Donald J. Trump, AS keluar dengan alasan tidak menguntungkan pertumbuhan ekonomi.

Trump menyatakan, “The Paris climate accord is simply the latest example of Washington entering into an agreement that disadvantages the United States to the exclusive benefit of other countries, leaving American workers—who I love — and taxpayers to absorb the cost in terms of lost jobs, lower wages, shuttered factories, and vastly diminished economic production.”[8].

Hal ini menunjukkan lagi-lagi ekonomi menjadi dalih dan prioritas utama, meskipun pengabaian lingkungan tetap dilakukan.

Kapitalisme, Akar Penyebab Kerusakan Lingkungan

Permasalahan lingkungan saat ini tidak dapat terlepas dari sistem yang sedang diterapkan, yaitu kapitalisme. Fokus utama sistem kapitalisme menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Ini menjadikan negara-negara kapitalis menggenjot produksi meski memberikan tekanan kepada lingkungan.

Spirit kapitalisme yang mengedepankan pencapaian keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya atau modal sekecil-kecilnya, mendorong industri—termasuk industri konstruksi—untuk mengurangi biaya dan menekan perusahaan untuk memilih proses yang lebih murah.

Akibatnya, perusahaan terdorong untuk membuat keputusan jangka pendek berdasarkan pada apa yang membantu industri mereka untuk bisa bertahan, meskipun efeknya membahayakan masyarakat dan lingkungan. Ini sebagaimana dikatakan Karen Bell (peneliti dari University of Bristol dalam jurnalnya, “Can the capitalist economic system deliver environmental justice?”[9]

Tidak heran jika terdapat banyak industri yang kemudian mengeksploitasi alam dengan ekstraksi yang tidak berkelanjutan ataupun penanganan limbah yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, produk undang-undang yang lahir dari pemangku kebijakan yang terpilih melalui demokrasi—yang transaksional dengan dukungan para pengusaha—menjadikan aturan yang lahir rawan dengan pesanan dari para pemilik modal. Terlebih tatkala penguasanya juga pengusaha.

Akhirnya, muncullah aturan yang pro kapitalis yang mengesampingkan lingkungan dengan alasan pencapaian kapital. Sebut saja tindakan Presiden Trump yang mengurangi beberapa peraturan terkait lingkungan demi mempercepat turunnya persetujuan pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang terganjal.[10]

Di Indonesia sendiri, contohnya adalah UU Cipta Kerja dan UU Minerba yang dianggap YLBHI telah mempercepat dan melegalkan kerusakan lingkungan.[11] Tentu hal ini tidak mengherankan dan sulit lepas dari tujuan pencapaian kapital setinggi-tingginya yang inheren dalam sistem kapitalisme.

Infrastruktur dalam Islam Memperhatikan Aspek Lingkungan

Pembangunan infrastruktur di dalam sistem Islam dibangun atas paradigma yang jauh berbeda dengan sistem kapitalisme.

Pertama, dalam Islam, penyediaan dan pengelolaan infrastruktur publik merupakan tanggung jawab negara. Arahnya adalah untuk memberikan kemaslahatan umum, bukan malah melayani kepentingan pemilik modal. Regulasinya pun ditetapkan dengan berpijak pada kesesuaian terhadap hukum syarak.

Rasulullah saw. bersabda, “Pemimpin yang memimpin rakyat adalah pengurus dan ia bertanggung jawab pada rakyat yang ia urus.” (HR Bukhari).

Sejarah menunjukkan bahwa pada masa Kekhalifahan Utsmani, pengelolaan infrastruktur publik menjadi tanggung jawab negara. Sebagai contoh, Alan Mikhail dalam bukunya, Nature and Empire in Ottoman Egypt, menjelaskan pada masa itu kanal-kanal di Mesir dikelola negara untuk memberikan kemaslahatan masyarakat (al-maslaha al ‘amma).

Dalam mekanisme pengontrolan, kanal dikelompokkan menjadi dua. Jika suatu kanal dipergunakan untuk masyarakat luas dan berkontribusi terhadap kemaslahatan publik, kanal tersebu termasuk dalam kategori kanal sultani (great irrigation dams) yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Kanal yang melayani kebutuhan irigasi komunitas tertentu (skala kecil) termasuk dalam kategori kanal baladi (small irrigation dams) yang dikelola pemerintah lokal.

Pegawai negara secara rutin melakukan inspeksi, baik di kanal sultani maupun baladi, untuk mengetahui mana kanal yang telantar, kering, dan bermasalah; meneliti sebab dan berapa lama ditelantarkan; memeriksa apakah ketika diperbaiki, fungsi kanal tersebut kembali seperti awal; melihat adakah permasalahan ekologi terkait geografi dan topografi pada daerah kanal; juga terkait permasalahan terkait aliran air di kanal tersebut.

Survei ini merupakan bentuk kemajuan peradaban Islam pada abad itu, meski teknologi belum sepesat sekarang. Hasil survei itu terekam dalam catatan Al-Jusur al-Sultaniyya.[12]. Hal ini menunjukkan perhatian khalifah kala itu dalam menangani pengelolaan infrastruktur dan lingkungan.

—

Kedua, konsep pembangunan infrastruktur publik dalam Islam berada di bawah tanggung jawab khalifah. Ini menjadikan kemaslahatan masyarakat sebagai prioritas utama. Secara finansial tidak akan membebani keuangan negara karena ditopang dengan sistem ekonomi Islam.

Sistem ekonomi Islam, dengan APBN syariahnya, memiliki sumber pendanaan secara garis besar berasal dari beberapa pos, yakni (1) harta milik umum yang dikelola negara, seperti barang tambang, dsb.; (20 fai, kharaj, ganimah, jizyah, dan harta negara lainnya; (3) harta zakat; serta (4) sumber pemasukan temporal, seperti infak, wakaf, dsb.[13]

Dengan perolehan ini, tidak sulit untuk mewujudkan pembiayaan pembangunan infrastruktur berlangsung berkelanjutan (sustainable infrastructure) yang memperhatikan aspek lingkungan.

Berbeda dengan kondisi sekarang, bahkan Bank Dunia dalam World Bank Annual Report 2022 menyatakan bahwa investasi sustainable infrastructure pada negara berkembang membutuhkan 4,5% GDP atau $1,5 triliun setiap tahunnya. Ini di luar dari yang bisa didanai pemerintah sendiri, terutama mengingat meningkatnya masalah utang dan anggaran yang terbebani oleh pandemi.[14]

Inilah yang kemudian menjadikan pembangunan berkelanjutan sangat mahal dan secara umum sulit diwujudkan dalam sistem ekonomi kapitalisme.

—

Ketiga, pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mewujudkan visi penciptaan manusia. Allah Swt. menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi dan untuk memakmurkan bumi (lihat QS Al-Baqarah: 30 dan QS Hud: 61).

Walhasil, pembangunan dan pengelolaan infrastruktur diarahkan untuk menjadikan manusia mampu mengemban kedua hal tersebut. Secara otomatis, keselamatan lingkungan akan menjadi perhatian karena merupakan bagian dari upaya manusia untuk memakmurkan bumi.

—

Keempat, pelaksanaan pembangunan infrastruktur publik akan melibatkan para tenaga ahli. Perencanaan infrastruktur dibangun mengikuti tata ruang kota yang sudah direncanakan dengan matang.

Aspek keberlanjutan menjadi perhatian, seperti misalnya penerapan prinsip sirkular ekonomi untuk keberlanjutan lingkungan melalui 9 R (refuse, rethink, reduce, reuse, repair, refurbish, remanufacture, repurpose, and recycle). Semua ini dijalankan dengan paradigma utama adalah demi terealisasinya keberlanjutan dan kemaslahatan umum, bukan untuk pencapaian profit kapital.

Berbagai riset untuk pengembangan materiel ramah lingkungan dan berbagai inovasi di bidang teknologi infrastruktur pun didukung negara tanpa menyulitkan peneliti terkait pelaporan administrasi. Hasil riset-riset ini terintegrasi, serta memiliki keterhubungan dan keberlanjutan dengan rencana pengembangan tata kota dan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, juga aturan teknis yang mendukung hal tersebut.

—

Kelima, sistem pendidikan berbasis Islam yang diterapkan negara dan kondisi masyarakat yang bertakwa, menjadikan masyarakat turut bertindak sebagai pengontrol yang melakukan muhasabah (introspeksi) kepada penguasa. Masyarakat juga akan menjadi pihak yang melakukan kontrol dan penjagaan terhadap infrastruktur yang telah terbangun.

Khatimah

Penyelamatan dan penjagaan lingkungan ini tidak dapat dilakukan secara parsial. Perlu penyelesaian yang integratif berbasis atas ketakwaan untuk mewujudkan keberlanjutan lingkungan. Dengan penerapan aturan Islam secara komprehensif inilah, Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam dapat dirasakan secara menyeluruh. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]

Referensi:

[1] https://content.unops.org/publications/Infrastructure-for-climate action_EN.pdf?mtime=20211008124956&focal=none

[2] https://www.nature.com/articles/d41586-022-00758-4#ref-CR

[3] https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/04/indonesia-kehilangan-270-ribu-hektar-lahan-hutan-primer-pada[1]2020

[4] https://www.nbcnews.com/id/wbna8422343

[5] http://www.truevaluemetrics.org/DBpdfs/MDIA/Green-Economics-Paper-by-Richard-Smith-140109.pdf

[6] Helm, D. (2012). The Kyoto approach has failed. Nature, 491(7426), 663-665. https://www.nature.com/articles/491663a

[7] https://www.washingtontimes.com/news/2005/sep/25/20050925-104442-5231r/

[8] https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/statement-president-trump-paris-climate-accord/

[9] Bell, K. (2015). Can the capitalist economic system deliver environmental justice?. Environmental Research Letters, 10(12), 125017.

[10] https://www.cnbc.com/2020/07/15/trump-to-weaken-national-environmental-policy-act.html

[11] https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/uu-cipta-kerja-uu-minerba-melegalkan-kerusakan-lingkungan/

[12] Mikhail, A. (2011). Nature and empire in Ottoman Egypt: an environmental history. Cambridge University Press.

[13] Zallum, A. Q. (2004). Al-amwal fi Daulah Al-khilafah, cetakan III. Beirut: Darul Ummah.

[14] World Bank. (2022). The World Bank Annual Report 2022. The World Bank

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *