Dugaan Korupsi Beras Bansos, Demokrasi Sistem Korup yang Keropos

Dugaan Korupsi Beras Bansos, Demokrasi Sistem Korup yang Keropos

Penulis: Chusnatul Jannah

Muslimah News, OPINI — “Menoleh ke mana saja, ada korupsi,” pernyataan yang pernah diungkap Menko Polhukam Mahfud MD ini memang benar adanya. Dari perangkat desa hingga aparatur negara, pasti ada tindak korupsi. Terbaru, KPK menggeledah kantor Kemensos RI terkait dugaan korupsi beras bansos pada 2020. Dugaan korupsi tersebut ditaksir merugikan negara hingga miliaran rupiah. Setelah korupsi bansos sembako yang menjerat mantan Mensos Juliari Batubara, kini beras bansos bernasib sama. Kasus ini menambah daftar panjang demokrasi sebagai sistem korup yang keropos.

Dugaan Korupsi Beras Bansos

Terdapat empat fakta dugaan korupsi beras bansos yang membuat KPK menggeledah kantor Kemensos pada Selasa (23-5-2023). Tujuannya untuk melengkapi barang bukti dalam kasus tersebut. Berikut faktanya.

Pertama, dalam kasus ini, KPK menetapkan enam orang menjadi tersangka. Para tersangka dicegah bepergian ke luar negeri. Keenam tersangka tersebut adalah Kuncoro Wibowo, Ivo Wongkaren, April Churniawan, Richard Cahyanto, Roni Ramdani, dan Budi Susanto.

Kedua, KPK mengungkap modus para tersangka adalah tidak mendistribusikan beras kepada penerima manfaat di beberapa daerah. KPK mengatakan, para tersangka memanfaatkan oknum-oknum tertentu seolah-olah beras bantuan sudah terdistribusi 100%, padahal faktanya belum dilakukan.

Ketiga, pada Kamis (13-4-2023) lalu, KPK melakukan pemeriksaan seorang saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan beras bansos untuk keluarga penerima manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Kemensos. Satu saksi yang diperiksa berasal dari pihak swasta. (Detik, 23-5-2023).

Keempat, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa dugaan korupsi beras bansos merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah.

Demokrasi Sistem Korup

Berganti kepemimpinan ternyata tidak lantas menjamin korupsi menghilang. Yang terjadi malah para “tikus berdasi’ justru berpesta pora di balik proyek-proyek negara. Parahnya lagi, bantuan yang semestinya teralokasikan untuk rakyat miskin, malah dikorupsi.

Nurani dan empati tidak lagi bernaung jika penyakit korupsi sudah menggelembung. Katanya, demokrasi sudah baik, orang yang menjalankannya saja yang tidak baik. Faktanya, sistem demokrasilah yang menjadi biang korupsi di negeri ini. Berikut alasannya.

Pertama, demokrasi tegak di atas akidah sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan. Jadi, sangat sulit lahir pemimpin bertakwa jika sekularisme yang menjadi napas kehidupan dalam menjalankan amanah.

Akidah sekularisme menjadikan manusia serakah terhadap dunia. Jadilah mereka manusia-manusia rakus yang cinta dunia berupa harta, jabatan, dan kekuasaan. Kerakusan inilah yang menjadi benih perbuatan korupsi merajalela. Tidak puas dengan gaji negara, mereka memakan harta rakyat dengan jalan korupsi melalui proyek negara.

Kedua, demokrasi sarat dengan politik transaksional. Adakalanya pejabat dipilih untuk mengamankan kepentingan tertentu. Adakalanya pula mereka dilantik sebagai balas budi karena mendukung kontestan pemilu yang memenangkan kompetisi. Kapabilitas menjadi nomor sekian dalam memilih pejabat. Yang terpenting bagi-bagi jatah kekuasaan harus berjalan sebagai hubungan mutualisme. “No free lunch” akan selalu menjadi prinsip politik kotor demokrasi. Dari sini lahirlah paket kebijakan dan regulasi yang menguntungkan kepentingan si pemberi modal.

Ketiga, demokrasi berbiaya mahal. Untuk menjadi calon anggota legislatif, kepala daerah, ataupun calon presiden, tentu perlu modal yang sangat besar. Modal itu bisa mereka dapatkan dari dukungan pengusaha, partai politik, dan uang mereka sendiri. Oleh sebab itu, cara paling mudah mengembalikan modal pemilu, ya dengan jalan korupsi.

Jika tikus-tikus sudah merajalela merusak ladang, yang harus dimusnahkan tentu sudah ladangnya, bukan sekadar mengusir tikusnya. Begitu pula dengan demokrasi. Jika pelaku korupsi sudah menjamur di lembaga pemerintah dan jajaran di bawahnya, yang harus dirombak total adalah sistem yang menaunginya, bukan sekadar menghukum individunya.

Kalau satu dua orang korupsi, mungkin bisa kita katakan yang salah orangnya. Akan tetapi, jika korupsinya sudah berjemaah dan hampir terjadi di seluruh lembaga negara, artinya sistemnya sudah korup, harus diganti dengan sistem baru yang lebih baik.

Ganti dengan Sistem Islam

Persoalan korupsi tidak akan tuntas dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang KPK lakukan. Kalau ada OTT, baru terbongkar. Kalau tidak ada OTT, apakah berarti korupsi akan terus berjalan?

Kasus korupsi juga tidak akan selesai dengan vonis hukuman berdasar UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Tetap masih ada peluang bagi para penggarong uang negara itu melakukan suap pada pejabat hakim dan jaksa demi meringankan vonis mereka. Bukti lainnya, hukuman yang dijatuhkan kepada koruptor sering kali jauh lebih ringan dari perbuatan dan kerugian yang mereka lakukan terhadap rakyat dan negara.

Oleh karena itu, satu-satunya jalan adalah mengganti seluruh perangkat sistem demokrasi yang menyuburkan perilaku korup dengan sistem yang lebih mumpuni, yakni sistem Islam kafah. Kafah dalam artian menjadikan Islam sebagai suprasistem yang diterapkan secara menyeluruh, bukan sebagai agama ritual atau ibadah individu semata.

Khilafah sebagai pemerintahan Islam akan melakukan pencegahan dan penindakan untuk menangkal perilaku korup.

Pertama, pendidikan keimanan dan ketakwaan bagi setiap individu muslim. Khilafah akan mendidik rakyatnya agar memiliki rasa takut kepada Allah dan sikap muraqabah (selalu merasa diawasi Allah). Suasana amar makruf nahi mungkar serta saling mengingatkan akan tercipta di lingkungan keluarga dan masyarakat. Masyarakat akan melakukan pengawasan terhadap segala bentuk penyimpangan dan kemaksiatan.

Sistem pendidikan berbasis akidah Islam akan menghasilkan manusia berkepribadian Islam. Begitu pula lingkungan keluarga yang memahami syariat, terciptalah kerharmonisan visi mendidik generasi. Suasana seperti ini tidak terwujud dalam kehidupan sekuler yang menghasilkan para pejabat korup, tamak, serakah, dan minim empati.

Kedua, pemberian gaji yang layak. Para pejabat akan mendapat gaji yang mencukupi, tunjangan, serta fasilitas yang mampu memenuhi kebutuhan mereka. Dengan begitu, pemberian gaji yang cukup bisa meminimalkan angka kecurangan dan penyalahgunaan jabatan.

Rasulullah saw. bersabda, “Barang siapa yang diserahi pekerjaan dalam keadaan tidak mempunyai rumah, akan disediakan rumah. Jika belum beristri, hendaknya menikah. Jika tidak mempunyai pembantu, hendaknya ia mengambil pelayan. Jika tidak mempunyai hewan tunggangan (kendaraan), hendaknya diberi. Dan barang siapa mengambil selainnya, itulah kecurangan (ghalin).” (HR Abu Dawud).

Ketiga, larangan menerima suap dan hadiah. Para pejabat dilarang menerima hadiah selain dari gaji yang mereka terima. Rasulullah saw. bersabda, “Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur.” (HR Imam Ahmad).

Keempat, penghitungan kekayaan. Hal ini pernah berlaku pada masa Khalifah Umar bin Khaththab ra.. Beliau kerap menghitung kekayaan pejabat di awal dan akhir masa jabatan. Jika ditemukan gelembung harta yang tidak wajar, yang bersangkutan diminta membuktikan bahwa kekayaan yang diterimanya didapatkan dengan cara halal. Cara ini efektif untuk mencegah korupsi. Jika pejabat negara masih saja melakukan korupsi, maka penindakan hukum Islam akan diberlakukan, yaitu hukuman setimpal yang akan berefek jera bagi pelakunya sekaligus menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat.

Khatimah

Tidak ada sistem yang lebih baik dibandingkan Islam. Sistem ini bersumber dari Zat yang Paling Mengerti dan Mengetahui tabiat manusia, yakni Allah Taala. Syariat Islam akan memberikan dampak baik yang luar biasa ketika diterapkan secara kafah. Bukan hanya mencegah dan menindak perilaku korup, tetapi sistem Islam juga meminimalkan tindak kejahatan dan kriminalitas. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *