Penulis: Nida Alkhair
Muslimah News, OPINI — Presiden Jokowi banjir kritikan. Beberapa kebijakannya mendapatkan kritikan pada saat Rapat Paripurna ke-24 Masa Sidang V Tahun Persidangan 2022—2023. Kritikan tersebut berasal dari sejumlah fraksi di DPR pada sesi tanggapan fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024, Rabu (24-5-2023).
Beberapa kebijakan yang dikritik anggota DPR adalah:
1. Subsidi mobil listrik.
Kebijakan pemberian subsidi kendaraan listrik mendapatkan kritikan dari DPR. Mereka menilai peningkatan subsidi pupuk lebih penting daripada subsidi mobil listrik. Mirisnya, subsidi pupuk justru terus turun selama lima tahun terakhir. Insentif perpajakan dan subsidi yang pemerintah berikan untuk kendaraan listrik menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kelas atas, sebab masyarakat miskin tidak dapat menikmatinya.
2. Gaji ASN tidak naik.
Selama empat tahun ini, gaji ASN tidak pernah naik. Pada 2024, pemerintah diminta untuk menaikkan gaji pokok PNS 6—7% tiap tahunnya agar pendapatan ASN tidak terus-menerus tergerus inflasi.
3. Jangan gampang berutang!
Pemerintah diminta untuk tidak gampang membuat utang baru, mengingat naiknya rasio utang terhadap PDB yang sudah tembus 39,17%. Rasio utang pemerintah terhadap PDB memang masih di bawah batas aman yang ditetapkan dalam UU Keuangan Negara, yaitu sebesar 60%. Namun, kini tembus di atas 30% dan ini sudah melampaui batas psikologis.
4. IKN bukan prioritas, tunda saja!
Uang negara yang rencananya untuk pembangunan IKN lebih baik digunakan untuk memperkuat infrastruktur di sektor pertanian. Pemerintah diminta menunda pemindahan IKN sehingga dananya bisa difokuskan untuk pemulihan daya beli masyarakat, peningkatan kesejahteraan, peningkatan infrastruktur pertanian, dan belanja yang berkeadilan lainnya.
Pencitraan?
Secara konten, kritik DPR kepada Presiden memang wajar karena memang demikianlah realitasnya bahwa berbagai kebijakan pemerintah tersebut layak dikritik. Dari sisi pelaku kritik, wajar juga DPR sebagai wakil rakyat mengkritik pemerintah karena memang sudah tugasnya. Namun, jika kita lihat waktunya dan rekam jejak DPR selama ini, rasanya ada yang janggal.
Pemerintahan Jokowi sudah berada di penghujung masa jabatan, Jokowi juga sudah tidak bisa mencalonkan diri menjadi presiden lagi. Hal ini menjadi penjelasan atas sikap DPR yang garang, padahal selama ini DPR selalu bersikap manis dan seia sekata dengan pemerintah.
Bisa diduga bahwa sikap garang DPR pada pemerintah merupakan jurus pencitraan semata. Saat ini partai pendukung pemerintah sudah tidak sesolid dulu. Masing-masing mengamankan langkah menuju 2024 dengan menarik simpati rakyat. Salah satu yang dianggap efektif untuk mendapatkan dukungan rakyat adalah bersikap seolah-olah merakyat.
Ya, pemilu 2024 sudah dekat, sudah saatnya menebar pesona pada rakyat, baik dengan janji-janji maupun materi. Semuanya sah dalam demokrasi. Meski sebenarnya ini adalah pembohongan terhadap rakyat karena sikap yang seolah merakyat itu topeng saja.
Lagi pula, di balik topeng merakyat itu, tersimpan wajah asli yang tidak prorakyat. Buktinya, selama ini berbagai undang-undang yang dihasilkan DPR bersama pemerintah selalu merugikan rakyat dan hanya menguntungkan para oligarki pemburu cuan. Sebut saja UU Cipta Kerja, UU IKN, dan lainnya.
Manuver DPR yang mengkritik presiden ini membuktikan bahwa tidak ada teman yang abadi dalam politik demokrasi. Demikian juga tidak ada musuh yang abadi. Yang ada hanyalah kepentingan yang abadi. Walhasil, sikap kritis DPR bukan murni untuk membela kepentingan rakyat, tetapi semata demi meraih dukungan rakyat pada pemilu 2024.
Oleh karenanya, rakyat tidak boleh tertipu dengan perubahan wajah DPR ini. Menjelang pemilu, para politisi itu akan bersikap semanis madu demi meraup suara menuju kursi di Senayan. Namun, setelah pemilu, rakyat akan kembali diabaikan. Para politisi itu pun kembali pada wajah aslinya yang tidak berpihak pada rakyat.
Perubahan wajah DPR ini memiliki siklus rutin setiap lima tahunan. Oleh karenanya, rakyat tidak boleh tertipu lagi. Rakyat harus waspada terhadap tipuan para politisi.
Lantas, siapa yang bisa dipercaya untuk membela kepentingan rakyat? Selama sistem yang diterapkan di negara ini adalah demokrasi, selama itu pula akan muncul para politisi pemburu kepentingan pribadi.
Hal ini karena demokrasi merupakan pemerintahan yang berasaskan sekularisme sehingga tidak berdasarkan agama (Islam). Semua trik dan manuver sah-sah saja dilakukan demi meraih kepentingan, tidak peduli halal atau haram. Oleh karenanya, sistem demokrasi ini harus disudahi dan diganti dengan sistem Islam.
Politik yang Adil dalam Khilafah
Politik dalam Islam adalah pengaturan urusan umat. Politik merupakan bagian dari amal perbuatan manusia sehingga harus taat pada syariat yang Allah turunkan. Oleh karenanya, pemimpin dalam sistem Islam wajib bersikap adil.
Sabda Rasulullah saw., “Sesungguhnya orang yang paling dicintai oleh Allah pada hari kemudian dan paling dekat tempat duduknya dari-Ku adalah seorang pemimpin yang adil. Dan sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah pada hari kemudian dan siksaannya sangat pedih adalah pemimpin yang curang.” (HR Ahmad, Al-Mustadrak).
Keadilan pemimpin itu tampak dalam ketaatannya menjalankan perintah Allah Swt. dalam urusan pribadi maupun pemerintahan. Oleh karenanya, pemimpin dalam Islam harus menjalankan amanah kepemimpinan sesuai dengan aturan Allah. Berbagai kebijakan yang diterapkan haruslah ditujukan demi kemaslahatan rakyat, bukan kepentingan pribadi.
Apalagi, jika sang pemimpin berposisi sebagai wakil rakyat. Ia harus memperjuangkan kemaslahatan rakyat dalam aktivitas politiknya.
Wakil rakyat tidak boleh kongkalikong dengan penguasa untuk menipu dan menzalimi rakyat. Ia juga tidak boleh main mata dengan oligarki kapitalis untuk menjarah kekayaan alam milik rakyat. Singkatnya, wakil rakyat harus berpolitik untuk kemaslahatan rakyat.
Wakil Rakyat dalam Sistem Islam
Di dalam Khilafah, lembaga yang menjadi wadah para wakil rakyat disebut Majelis Umat. Syekh Abdul Qadim Zalum di dalam Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi) menjelaskan, Majelis Umat adalah majelis yang beranggotakan orang-orang yang mewakili kaum muslim dalam memberikan pendapat sebagai tempat merujuk bagi khalifah untuk meminta masukan/nasihat mereka dalam berbagai urusan. Mereka mewakili umat dalam melakukan muhasabah (mengontrol dan mengoreksi) para pejabat pemerintahan (al-hukkam). Majelis Umat memiliki hak syura (musyawarah) dan sekaligus memiliki kewajiban untuk melakukan muhasabah terhadap penguasa.
Majelis Umat tidak memiliki fungsi legislasi (membuat aturan/undang-undang) sebagaimana DPR dalam sistem demokrasi. Ini karena satu-satunya yang berhak membuat aturan adalah Allah Swt., sedangkan manusia wajib menerapkan aturan/syariat Allah Swt. tersebut.
Dua fungsi Majelis Umat, yaitu syura dan muhasabah, dilakukan dengan berpatokan pada syariat Islam. Jika khalifah melanggar syariat, Majelis Umat akan melakukan muhasabah. Adapun saran dan masukan yang diberikan Majelis Umat ketika musyawarah dengan khalifah juga mengacu pada syariat Islam. Dengan demikian, Majelis Umat akan senantiasa beraktivitas dalam koridor syarak.
Posisi Majelis Umat sebagai wakil rakyat menjadikan mereka harus mempertanggungjawabkan kerja politiknya terhadap rakyat yang ia wakili. Dengan demikian, Majelis Umat akan bekerja untuk kemaslahatan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau oligarki. Dalam menyuarakan aspirasi rakyat, para anggota Majelis Umat pun akan berpatokan pada syariat (halal haram). Inilah yang menjadikan politik dalam Khilafah bebas dari perilaku Machiavelis yang mengejar kepentingan semata. Wallahualam. [MNews]

Saatnya rakyat memilih siatem Islam saja sebagai solusi dan tinggalkan demikrasi