Muslimah News, NASIONAL — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Pimpinan Pusat (PP) Aisyiyah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk meningkatkan sinergi penguatan kapasitas perempuan, ketahanan keluarga, dan perlindungan anak.
Penandatanganan dilakukan pada acara Milad ke-106 Aisyiyah di Universitas Ahmad Dahlan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (19-5-2023).
MoU ini dibuat karena Menteri PPPA Bintang Puspayoga melihat Aisyiyah mempunyai kekuatan jaringan mulai tingkat pusat hingga tingkat anak ranting di desa.
“Dengan MoU yang ditandatangani hari ini, bisa menjadi pedoman bagi Aisyiyah di semua jajaran untuk bergerak berkolaborasi dengan kami, Kemen PPPA, untuk mewujudkan perempuan yang berdaya dari akar rumput,” ujar Bintang.
MoU ini memiliki ruang lingkup, yakni (1) penguatan kapasitas perempuan untuk masyarakat berkeadaban melalui pendidikan politik, pendidikan kepemimpinan yang berperspektif Islam dan gender, penguatan budaya demokrasi dan anti korupsi; (2) penguatan ketahanan keluarga melalui kewirausahaan, pencegahan kekerasan terhadap perempuan, ketangguhan terhadap perubahan iklim dan bencana; (3) perlindungan anak melalui pencegahan perkawinan anak, pencegahan kekerasan terhadap anak, pengasuhan berbasis hak anak, dan perlindungan anak berbasis budaya; (4) pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan penguatan kapasitas perempuan, ketahanan keluarga, dan perlindungan anak; dan (5) penyediaan dan pertukaran pengetahuan, data dan informasi berkaitan dengan penguatan kapasitas perempuan, ketahanan keluarga, dan perlindungan anak.
Tidak Menyentuh Akar Masalah
Hal ini pun ditanggapi aktivis muslimah Najmah Saiidah. “Jika kita mendetaili beberapa butir MoU ini, justru tidak menyentuh akar masalah, hanya tambal sulam. Lebih dari itu, sangat kental dengan aroma kesetaraan yang seringkali digaungkan oleh kaum feminis,” tuturnya kepada MNews, Rabu (24-5-2023).
Terkait pemberdayaan perempuan, lanjutnya, MoU ini lebih menekankan kepada aspek kepemimpinan dan ekonomi, yang boleh jadi justru akan memalingkan peran utamanya sebagai ibu dan pendidik generasi yang pertama dan utama.
“Dalam perjuangannya, selain memperjuangkan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, mencegah berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, mereka juga memperjuangkan penerimaan laki-laki yang berada di bawah kepemimpinan perempuan,” imbuhnya.
Ia menegaskan, siapa pun tidak bisa mengelak bahwa tampak jelas MoU ini kental dengan aroma feminisme. “Padahal telah kita pahami bahwa ide feminisme bertentangan dengan Islam,” ujarnya.
Sekuler
Menurut Najmah, dalam MoU tersebut, upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak dilakukan dengan pencegahan perkawinan anak dan pengasuhan berbasis budaya.
“Sementara itu, akar masalah pemicu tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak berakar dari kebebasan bertingkah laku dan tidak adanya aturan yang baku di tengah umat. Ini sebagai akibat semakin kukuhnya sistem sekuler kapitalisme di tengah umat,” ulasnya.
Ia meragukan permasalahan perempuan dan anak ini bisa terselesaikan dengan MoU tersebut. “Sungguh jauh panggang dari api! Tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan memunculkan masalah baru. Jangan sampai pemberdayaan perempuan yang digadang-gadang akan mengangkat derajat perempuan, justru memperdaya mereka sehingga keluar jauh dari peran mulia yang telah ditentukan Penciptanya,” jelasnya.
Umat Islam, sambungnya, penting memahami hakikat pemberdayaan perempuan yang akan membawa kepada kebaikan, tidak hanya bagi perempuan dan anak-anak semata, tetapi bagi kaum laki-laki juga, bahkan seluruh umat manusia.
“Pemberdayaan itu, dengan menyandarkan kepada konsep pemberdayaan perempuan sesuai dengan perintah Al-Khalik Al-Mudabbir, yaitu sesuai dengan Islam yang akan melahirkan kesakinahan dalam keluarga dan keberkahan hidup sebagai sebuah bangsa,” terangnya.
Pencerdasan
Dalam pandangan Najmah, pemberdayaan perempuan perspektif Islam adalah upaya pencerdasan muslimah hingga mampu berperan menyempurnakan seluruh kewajiban yang datang dari Allah Swt., baik dalam peran utamanya sebagai ummu wa rabbatul bayt [ibu dan pengatur rumah tangga], maupun perannya sebagai bagian dari masyarakat.
“Ke sanalah aktivitas pemberdayaan perempuan diarahkan. Dengan demikian, Islam tidak hanya mengatur peran perempuan, melainkan juga menjamin peran tersebut dapat terealisasi dengan sempurna melalui serangkaian hukum-hukumnya,” jelasnya.
Dalam sistem Islam, sambungnya, khalifah sebagai raa’in [penggembala/pemimpin] akan menjalankan tanggung jawabnya, menjamin hak-hak, dan menyejahterakan rakyatnya sesuai dengan tuntunan syariat.
“Ketika membahas pemberdayaan perempuan, maka kita tidak boleh memandang perempuan sebagai masyarakat yang terpisah dari laki-laki. Keduanya merupakan bagian dari masyarakat yang hidup berdampingan satu dengan lainnya, baik dalam keluarga maupun di tengah masyarakat. Upaya pemberdayaan keduanya tidak boleh lepas dari upaya pemberdayaan anggota masyarakat secara keseluruhan sesuai sudut pandang Islam,” bebernya.
Menurutnya, langkah yang harus dilakukan, baik oleh muslim maupun muslimah tidaklah berbeda karena keduanya merupakan bagian dari masyarakat yang tidak terpisah satu dengan yang lain.
“Langkah awal yang kita lakukan adalah mengubah pola pikir umat dengan tsaqafah [pengetahuan] Islam sehingga umat akan berpikir dan berbuat dengan cara yang benar dan landasan yang benar, yaitu akidah Islam,” terangnya.
Caranya, ia menuturkan, dengan membina umat dengan Islam. “Pemikiran dan hukum-hukum Islam ini tidak boleh hanya dipandang sebagai informasi, tetapi harus dipandang sebagai pijakan untuk menyikapi fakta yang dihadapinya dengan tepat dan benar berdasarkan sudut pandang Islam,” ujarnya.
Dengan pembinaan ini, ungkapnya, akan terbentuk pemahaman Islam di tengah umat yang selanjutnya akan berpengaruh kepada tingkah lakunya dan mendorongnya untuk siap bergerak menyampaikan dakwah Islam, rida diatur oleh hukum-hukum Islam ,dan senantiasa mengupayakan agar aturan Allah dan Rasul-Nya tegak di muka bumi ini.
“Hanya dengan sistem Islamlah kita akan mampu meraih kemajuan, yaitu sebagai khairu ummah [umat terbaik] di muka bumi ini,” pungkasnya. [MNews/IA]
