[Kabar] Pelayanan Publik Digital, Pengamat: Sudahkah Negara Menjaga Keamanan Data?

[Kabar] Pelayanan Publik Digital, Pengamat: Sudahkah Negara Menjaga Keamanan Data?

Muslimah News, NASIONAL — Dilansir dari situs Menpan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mendorong 20 pemerintah kabupaten dan kota untuk segera menerapkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital.

Menteri PAN-RB Azwar Anas menargetkan pembukaan 120 mal pelayanan publik digital sepanjang 2023 di seluruh Indonesia. Jumlahnya diharapkan mencapai 411 mal pada 2024. Hingga Januari 2023, pemerintah telah membuka 103 mal yang tersebar di berbagai wilayah.

Keamanan Data

Terkait penerapan MPP Digital ini, pengamat kebijakan publik Fatma Sunardi mempertanyakan, sudahkah negara menjaga keamanan data?

“Ide ini  bagian dari upaya mereformasi birokrasi untuk mempercepat pemberian layanan publik kepada masyarakat. Dengan layanan digital ini, pemerintah mengeklaim dapat menghemat 50% waktu pelayanan dan 50% anggaran layanan publik. Dari sisi program tentu saja tidak masalah, pertanyaannya, apakah pemerintah sudah menyelesaikan tantangan digitalisasi semisal  infrastruktur digital,literasi warga masyarakat, integrasi data dan yang paling penting keamanan data?” ungkapnya kepada MNews Kamis (11-5-2023).

Pertanyaan itu wajar sebab dalam pengamatannya, beberapa waktu belakangan pemerintah masih kesulitan dalam mengontrol isu kebocoran data. The Conversation.com, ucapnya, membahas bahwa pernah terjadi  102 juta data personal  bocor dari sebuah instansi kementerian.

“Laporan National Cyber Security Index (NCSI) tahun 2022 memperlihatkan bahwa skor Indonesia dalam konteks keamanan data hanya sebesar 38,96 dari nilai paling tinggi 100. Skor ini memperlihatkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-3 terendah di antara negara G-20,” imbuhnya.

Masih dari The Conversation , sambungnya, ketika menengok peringkat secara global dengan indikator penilaian yang sama, Indonesia menempati peringkat 83 dari 160 negara dalam konteks keamanan data.

“Kebocoran data pribadi yang marak terjadi selain mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah yang dapat berdampak buruk pada pemanfaatan layanan publik digital yang disediakan pemerintah, juga membahayakan masyarakat,” kritiknya.

Bahaya pencurian data pribadi akibat kebocoran, kata Fatma, tidak hanya berisiko disalahgunakan untuk teror dan iklan, tetapi berisiko meningkatkan kerugian secara finansial dan mental bagi sang korban.

“Pencurian data pribadi, sering digunakan untuk penipuan, mengajukan pinjaman online, membobol rekening bank hingga dompet digital, pemerasan online, digunakan untuk keperluan politik, dan telemarketing. Bahaya-bahaya ini dapat dipastikan mengintai masyarakat jika data mereka bocor ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab,” bebernya.

Masalah

Dalam penilaian Fatma, meskipun pemerintah telah mengesahkan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, tetapi implementasi UU ini masih menghadapi sejumlah masalah mulai dari bagaimana menjaganya, siapa yang ditunjuk untuk menjaganya dan yang terpenting memasuki tahun politik 2024.

“Banyak politikus yang sudah siap-siap bertarung memperebutkan kursi, baik sebagai presiden, kepala daerah, maupun anggota dewan. Agar tidak seperti membeli kucing dalam karung, beragam upaya dilakukan, termasuk mencari informasi seperti apakah latar belakang para kandidat. Oleh karenanya, data pribadi yang ada di tangan pemerintah menjadi komoditas strategis yang diincar oleh banyak pihak,” ungkapnya.

Semua tantangan ini, sambungnya,  belum bisa dipastikan diselesaikan oleh pemerintah, artinya masyarakat tetap yang menanggung semua risiko jika data pribadinya bocor ke pihak lain hanya karena kelemahan pemerintah dalam memberi jaminan keamanan data.

“Lagi-lagi rakyat yang harus menanggung kerugian dan ini seakan menjadi budaya pelayanan. Inilah protret pelayanan rezim politik demokrasi yang jauh dari gambaran pengurus dan pelindung. Padahal, ini adalah negeri muslim yang nilai-nilai Islam harusnya dipakai sebagai standar dalam menjalankan amanah sebagai pelayan umat,” ucapnya risau.

Fatma lalu mengutip sabda Rasulullah Saw. riwayat Imam Bukhari, Muslim, An-Nasa’i, Abu Dawud dan Ahmad,

إنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ، وَإِنْ يَأْمُرْ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ

“Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu (laksana) perisai, di mana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)nya. Jika seorang imam (khalifah) memerintahkan supaya bertakwa kepada Allah ’azza wajalla dan berlaku adil, maka ia (khalifah) mendapatkan pahala karenanya, dan jika ia memerintahkan selain itu, maka ia akan mendapatkan siksa.”

Fatma menjelaskan, makna ungkapan kalimat “al-imamu junnah” adalah perumpamaan sebagai bentuk pujian terhadap imam yang memiliki tugas mulia untuk melindungi orang-orang yang ada di bawah kekuasaannya sebagaimana dijelaskan al-Imam an-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim, “(Imam itu perisai) yakni seperti as–sitr (pelindung) karena imam (khalifah) menghalangi/mencegah musuh dari mencelakai kaum muslim dan mencegah antara manusia satu dengan yang lain untuk saling mencelakai, memelihara kemurnian ajaran Islam, dan manusia berlindung di belakangnya dan mereka tunduk di bawah kekuasaannya,” urainya.

Namun, ia menyayangkan, aturan syariat ini terhalang oleh ketentuan dalam sistem politik demokrasi yang membatasi pemerintah hanya sebagai regulator (yang membuat aturan saja).

“Inilah yang menjadikan masyarakat sulit menuntut lebih tanggung jawab pemerintah. Di sisi lain akhirnya beban layanan dan juga perlindungan ada di tangan masyarakat sendiri,” pungkasnya. [MNews/IA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *