[Kabar] Konsep Ekonomi Syariah dan Pajak, Sangat Berbeda

[Kabar] Konsep Ekonomi Syariah dan Pajak, Sangat Berbeda

Muslimah News, NASIONAL — Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan, ekonomi syariah dan pajak memiliki napas yang sama, yakni dilakukan dalam rangka mewujudkan keadilan ekonomi sehingga dapat mengurangi ketimpangan.

“Ekonomi syariah dan pajak sejatinya memiliki napas yang sama. Keduanya didorong antara lain untuk mengurangi ketimpangan,” kata Ma’ruf saat membuka Konferensi Asia-Pacific Tax Forum di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (3-5-2023).

Ma’ruf mengatakan, ekonomi syariah memiliki prinsip, konsep, kebijakan, dan muamalah yang sejalan dengan arus besar keadilan ekonomi. Ia menyebutkan, salah satu instrumen ekonomi syariah yang berkontribusi besar untuk mewujudkan keadilan ekonomi adalah zakat.

“Zakat sebagai bagian dari rukun Islam memiliki fungsi salah satunya sebagai sarana redistribusi kekayaan. Zakat yang ditunaikan oleh muzaki akan meningkatkan kesejahteraan mustahik dan umat,” ujar Ma’ruf.

Berbeda

Menyikapi pernyataan Wapres diatas, aktivis muslimah Zikra Asril mengatakan konsep ekonomi syariah dan pajak itu sangat berbeda.

“Konsep ekonomi syariah dan pajak itu sangat berbeda, bahkan lahir dari landasan yang berbeda. Seperti berbedanya pohon beringin dengan pohon pisang,” ungkapnya kepada MNews, Rabu (10-5-2023).

Ekonomi syariah, lanjutnya,  lahir dari akidah Islam. Konsepnya bersumber dari wahyu Allah. Sedangkan, pajak lahir dari akidah sekularisme dan konsepnya lahir dari kebebasan berfikir manusia. “Jadi, bagaimana mungkin bisa dikatakan lahir dari napas yang sama,” tukasnya.

Zikra menyebut setidaknya  ada tiga perbedaan antara pungutan dalam Islam, seperti zakat, kharaj, jizyah, usriyah  dengan pajak.

“Pertama, dampak negatif terhadap harga dan jumlah kuantitas barang. Subjek pajak, misal PPN, adalah item barang atau jasa sehingga pasti akan berpengaruh terhadap harga item tersebut dan akan berpengaruh terhadap kuantitas barang di pasar. Sedangkan, pungutan dalam Islam subyeknya adalah individu yang ditetapkan oleh syariat,” urainya.

Kedua, sambungnya,  aspek keadilan. “Peluang salah sasaran tidak ditemukan dalam pungutan syariat. Dipastikan subjeknya adalah seorang yang memiliki kelebihan harta sebab ada mekanisme nisab, yakni batas harus mengeluarkan pungutan. Orang yang tidak mencapai nisab tidak akan pernah membayar pungutan tersebut,” ujarnya.

Sebaliknya pajak, ucapnya, berapa pun jumlah item yang dimaksud, harus dipungut pajaknya. “Hal ini berpeluang salah sasaran pada orang yang justru membutuhkan distribusi. Pajak pun tidak mempunyai kontrol yang bersifat tetap. Akibatnya, regulasi terus berubah-ubah karena tidak sempurnanya aturan pajak. Inilah salah satu dampak aturan jika lahir dari kebebasan akal manusia,” kritiknya.

Ketiga, sebutnya, aspek dualisme perpajakan. Pungutan dalam syariat akan menghilangkan dualisme. “Misalnya, seorang yang wajib zakat tidak perlu membayar usriyah. Pajak memungkinkan subyek pajak membayar pajak berkali-kali, seperti membayar pajak penghasilan ketika ia memiliki rumah akan membayar pajak bangunan, membeli makanan, membayar PPN makanan, memiliki kendaraan membayar pajak kendaraan dan seterusnya,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, pajak bukanlah ajaran Nabi Muhammad Saw, bahkan Nabi mengharamkan pajak, sebagaimana sabdanya, “Tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak.“

Mengatur

Zikra menegaskan, wahyu Allah juga sudah mengatur secara detail sumber pemasukan dan pengeluaran dalam konsep ekonomi syariah, sebagaimana disebutkan Syekh Abdul Qadim Zallum dalam buku Sistem Keuangan Negara Khilafah bahwa ada tiga sumber pendapatan negara dalam Ekonomi syariah berdasar Al-Quran dan Sunah.

“Pertama, bagian fai dan kharaj, terdiri dari ganimah, kharaj, jizyah dan lain-lain. Kedua, bagian pemilikan umum, terdiri dari minyak dan gas, listrik, pertambangan, laut, sungai, perairan dan mata air, hutan, padang rumput gembalaan, dan hima (yang dipagari negara dan dikuasai negara). Ketiga, bagian sedekah, terdiri dari zakat mal dan perdagangan, zakat pertanian dan buah-buahan, serta zakat unta, sapi, dan kambing,” bebernya.

Tiga sumber tersebut, menurut Zikra, lebih dari cukup bagi Khilafah untuk membiayai pemerintahan dan melaksanakan kewajiban negara melayani dan memenuhi hajat rakyatnya.

“Apalagi ditambah sumber-sumber tidak tetap, seperti harta tidak sah dari penguasa dan pegawai negara, harta hasil usaha yang terlarang dan denda, khumus, rikaz,  dan barang tambang, harta yang tidak ada ahli warisnya, harta orang murtad dan dharibah,” urainya.

Ia menyampaikan, sebenarnya Indonesia memiliki sumber kepemilikan umum sangat banyak, seperti tambang emas, minyak dan gas, belum tambang lainnya. “Jika semua yang disediakan Allah Swt. ini, dikelola oleh negara dan melarang swasta serta asing untuk memilikinya, maka dapat dipastikan hasilnya lebih dari cukup untuk membiayai kebutuhan negara. Tidak seperti sekarang negara mengandalkan pajak untuk pemasukan negara yang malah defisit terus, bahkan terlilit utang,” sesalnya.  

Dalam syariat, tambahnya, negara hanya boleh mengambil pungutan terhadap harta rakyat jika berlandaskan dalil syariat. “Oleh karena itu, negara dianggap melakukan kezaliman terhadap rakyat jika mengambil pungutan harta terhadap rakyat tanpa izin syariat,” ungkapnya.

Melarang

Zikra menuturkan, syariat Islam melarang mengambil pajak sebagaimana yang terjadi saat ini, seperti Pajak Penghasilan (PPh), pajak penjualan atas barang mewah, materai, pajak bumi dan bangunan, pajak daerah (retribusi), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN),  semua hukumnya haram. “Ini karena semua pungutan tersebut tidak memiliki sandaran baik dari Al- Qur’an maupun Sunah,” jelasnya.

Ia mengatakan, sumber pendapatan negara dari dharibah seolah mirip pajak.  “Padahal, Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya  Sistem Keuangan Negara Khilafah menyebutkan ada kriteria yang membuat dharibah berbeda dengan pajak pada sistem kapitalisme,” ungkapnya.

Perbedaan itu, tambahnya, pertama, hanya diambil jika terjadi kekosongan kas negara di baitulmal. “Jika kas baitulmal sebagai sumber APBN Khilafah ada anggaran, haram bagi khalifah mengambil dharibah,” katanya.

Kedua, sambungnya, hanya diambil karena adanya kebutuhan syar’i, misalnya untuk memberi makan fakir miskin, menangani bencana, membayar gaji pegawai negeri, dan untuk kebutuhan jihad Khilafah.

“Ketiga, dipungut untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat insidental, bukan kebutuhan tetap. Artinya, jika di baitulmal telah ada anggaran yang masuk dari pendapatan selain dharibah, atau masalah fakir miskin telah tertanggulangi, maka pengambilan dharibah dihentikan,” urainya.

Keempat, sebutnya, hanya diwajibkan kepada warga negara Khilafah yang beragama Islam. “Ahlul dzimmah (orang kafir yang menjadi warga negara Khilafah) tidak dipungut dharibah. Namun, mereka hanya membayar jizyah yang ditetapkan setahun sekali,” terangnya.

Kelima, ucapnya, dharibah hanya dikenakan kepada orang kaya. “Orang miskin atau yang hanya punya harta untuk mencukupi kebutuhan primernya, tidak boleh dipungut dharibah,” ujarnya.

Jadi, ia menandaskan, dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa antara sistem ekonomi syariah dan pajak itu sangat berbeda nyata, seperti berbedanya siang dan malam. [MNews/IA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *