Penulis: Dr. Erni Purbiyanti, M.Si.*
Muslimah News, SUARA INTELEKTUAL — Isu penting terkait lahan pertanian selama empat dekade terakhir adalah maraknya perubahan penggunaan lahan pertanian, baik dari pertanian pangan ke pertanian nonpangan, maupun dari pertanian ke nonpertanian.
Perubahan penggunaan lahan dari pertanian pangan ke pertanian nonpangan biasanya bersifat tidak permanen. Misalnya, dari lahan sawah tadah hujan menjadi lahan perkebunan karet rakyat. Dalam rentang tahun berikutnya, masih memungkinkan untuk mengubah lahan yang ditanami karet tersebut menjadi lahan yang ditanami padi gogo kembali.
Sementara itu, perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke penggunaan nonpertanian
biasanya bersifat permanen. Artinya, akan sulit atau berbiaya investasi yang sangat tinggi jika akan dikembalikan menjadi lahan persawahan. Contohnya, perubahan penggunaan dari
lahan persawahan menjadi kawasan industri, perkantoran, ataupun perumahan.
Perubahan yang bersifat permanen ini juga sering kali diikuti dengan perubahan status kepemilikan sehingga makin sulit untuk mengubahnya kembali sebagaimana peruntukan penggunaan sebelumnya.
Penyebab Tingginya Permintaan terhadap Lahan Pertanian
Tingginya laju pertumbuhan ekonomi dan pertambahan penduduk menyebabkan peningkatan permintaan terhadap lahan, tidak terkecuali lahan pertanian. Sekalipun peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan pertambahan penduduk tersebut memberi konsekuensi logis positif terhadap pengembangan suatu wilayah, tetapi kondisi ini menyebabkan proses perubahan penggunaan lahan tidak dapat terelakkan.
Belum lagi krisis energi global dunia saat ini yang makin meningkatkan persaingan dalam
penggunaan lahan tersebut, yang tidak hanya untuk pangan, melainkan juga untuk energi.
Data BPS Sumsel 2023 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Sumsel sebesar 5,23% pada 2022. Sementara itu, berdasarkan Sensus Penduduk 2020 terhadap Sensus Penduduk 2010, rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Sumsel adalah sebesar 1,25%. Ini mengindikasikan bahwa setiap 80 tahun, jumlah penduduk akan meningkat menjadi dua kali lipat.
Artinya, tekanan terhadap penggunaan lahan akan makin tinggi akibat permintaan yang juga makin meningkat. Tekanan yang cukup tinggi terhadap lahan menyebabkan proses ekstensifikasi lahan terjadi, baik di dataran rendah maupun dataran tinggi.
Ekstensifikasi dataran rendah memungkinkan terjadi pada lahan suboptimal sekalipun, seperti pembukaan secara masif perkebunan kelapa sawit pada lahan gambut sehingga menyebabkan fungsi “spons” (penyimpan air pada musim hujan dan penyedia air pada musim kemarau) dari lahan gambut tersebut rusak.
Demikian juga, ekstensifikasi lahan di dataran tinggi berlangsung tidak kalah masifnya. Contohnya, maraknya kasus perambahan hutan secara liar (illegal logging), eksploitasi pertambangan tanpa izin (PeTI), ataupun tambang ilegal komoditas mineral dan batu bara (minerba) yang banyak terjadi di sepanjang Bukit Barisan, membentang dari ujung utara (Aceh) sampai ujung selatan (Lampung) di Pulau Sumatra.
Dampak Negatif Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian
Berkurangnya sumber daya lahan dapat membahayakan sumber kebutuhan utama
manusia, yaitu pangan, papan, dan pakaian. Perubahan penggunaan lahan pertanian pangan ke nonpangan ataupun dari pertanian ke nonpertanian menyebabkan terjadinya permasalahan di berbagai bidang.
Pertama, politik. Ini terkait dengan kerentanan kedaulatan pangan nasional akibat menurunnya produksi pangan secara nasional.
Kedua, ekonomi. Meliputi menurunnya pendapatan petani, meningkatnya kemiskinan masyarakat lokal dan juga kemubaziran investasi.
Ketiga, Sosial. Seperti hilangnya pekerjaan dan kegagalan dalam mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi, baik bagi pemilik tanah semula maupun buruh taninya.
Keempat, lingkungan. Contohnya, terjadinya cekaman banjir pada lahan persawahan selama
belasan tahun di Kabupaten OKI Sumsel, juga banjir bandang sebagaimana terjadi di
Kabupaten Lahat dan Muara Enim, Sumsel pada Kamis (9-3-2023) lalu.
Jika kita menelisik fakta banjir di Kabupaten Lahat Sumsel bulan lalu, air banjir tersebut berwarna coklat. Kondisi ini mengindikasikan tingginya erosi di daerah hulu (yaitu lahan perbukitan) akibat masifnya ekstensifikasi hutan dan eksploitasi pertambangan di wilayah perbukitan. Alih fungsi lahan hutan dan konversi lahan di sempadan (batas) sungai menyebabkan area menjadi terbuka dan fungsi lahan hutan sebagai penahan air menjadi
hilang.
Walhasil, tingginya debit air hujan diiringi erosi tanah menyebabkan air menjadi
berwarna coklat. Erosi tanah ini kemudian mengakibatkan sedimentasi di badan sungai dan menyebabkan penurunan volume air sungai. Akibatnya, daya tampung sungai mengecil dan air sungai meluap sehingga terjadilah banjir bandang tersebut.
Solusi Islam terkait Pengelolaan Lahan Pertanian
Solusi yang ditawarkan harus bersifat holistik, integratif, dan sistemis. Sebagai sistem aturan yang sempurna yang telah Allah Swt. berikan kepada umat manusia, Islam telah menuntun kita untuk mengimplementasikan syariat Islam secara paripurna sebagai solusi atas semua permasalahan.
Islam telah mereposisi paradigma bernegara. Ini tampak dari politik ekonominya, yaitu
negara harus mampu menjamin tercapainya pemenuhan segala kebutuhan dasar (primer) setiap individu masyarakat secara keseluruhan. Upaya ini disertai jaminan yang memungkinkan setiap individu mampu memenuhi kebutuhan komplementer (sekunder dan tersier) sesuai kemampuannya. Kebutuhan dasar setiap individu meliputi barang (pangan, sandang, papan) dan jasa (keamanan, pendidikan, dan kesehatan).
Untuk mencapai kedaulatan pangan, politik negara agraris harus dijalankan melalui instrumen tiga kebijakan sektor pertanian, yakni produksi, industri, dan perdagangan. Dengan demikian, proses ekstensifikasi dan intensifikasi lahan pertanian menjadi sebuah keniscayaan.
Pertanyaannya, mekanisme ekstensifikasi dan intensifikasi seperti apa yang tidak menyebabkan kerusakan? Mari kita telisik mengenai politik pertanahan dalam Islam.
Ekstensifikasi lahan pertanian dapat dilakukan melalui dua cara berikut.
Pertama, mekanisme penguasaan tanah. Kepemilikan lahan harus dikelola dengan hati-hati karena memengaruhi stimulasi produksi. Negara mengakui kepemilikan individu, jika tidak ada elemen yang dicegah karena ada penambangan bahan atau dikendalikan oleh negara. Tanah dapat dikuasai melalui warisan, hadiah, dan penjualan.
Kedua, menghidupkan tanah mati (hiya’ul mawat). Tanah mati adalah tanah yang tidak tampak dimiliki oleh seseorang dan tidak tampak ada bekas-bekas apa pun, seperti pagar, tanaman, pengelolaan, ataupun yang lain. Setiap tanah mati, apabila telah dihidupkan oleh seseorang, menjadi milik yang bersangkutan.
Dari Aisyah ra., “Siapa saja yang telah mengelola sebidang tanah yang bukan menjadi hak orang lain, maka ialah yang lebih berhak atas tanah itu.” (HR Bukhari).
Sedangkan intensifikasi lahan pertanian dilakukan melalui dua cara berikut.
Pertama, pengelolaan lahan pertanian. Setiap orang yang memiliki tanah diharuskan untuk mengelola tanahnya secara optimal. Siapa pun yang membutuhkan biaya pengelolaan tanah akan diberi modal oleh negara. Ijmak sahabat telah menyatakan, “Siapa saja yang menelantarkan tanahnya selama tiga tahun, tanah tersebut harus diambil dari pemiliknya, lalu diberikan kepada yang lain.” Hal ini membatasi kepemilikan lahan bagi individu yang mau dan mampu mengelolanya saja.
Negara sebagai pihak yang menguasai kegiatan ekonomi warganya akan memaksa
pemilik lahan pertanian untuk mengelola lahannya secara optimal. Langkah yang diambil
negara adalah mengambil hak kepemilikan tanah jika individu tersebut mengabaikan selama tiga tahun. Tanah tersebut kemudian akan diberikan kepada yang membutuhkan dan mampu mengelolanya. Dengan demikian, kepemilikan tanah secara intrinsik dibatasi oleh waktu tertentu. Si pemilik masih berhak untuk memiliki tanah dengan semua hak yang melekat padanya selama relevan mengelolanya sesuai dengan kegunaannya.
Kedua, larangan sewa tanah pertanian. Larangan sewa lahan pertanian secara ekonomis dapat dipahami sebagai upaya agar lahan pertanian dapat berfungsi optimal. Artinya, seseorang yang mampu menggarap lahan harus memiliki lahan, sedangkan mereka yang tidak mampu dan tidak mau mengolah lahan tidak diperbolehkan untuk menguasai pertanian. Untuk itu, pemilik tanah dapat mempekerjakan orang lain untuk mengelola tanah mereka. Jika tidak mampu sama sekali, tanah tersebut harus diberikan kepada orang lain agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
Pemilik tanah secara mutlak tidak boleh menyewakan tanahnya untuk pertanian. Di
dalam Shahih al-Bukhari diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda, “Siapa saja yang mempunyai sebidang tanah, hendaknya menanaminya atau memberikannya kepada saudaranya. Apabila ia menelantarkannya, hendaknya tanahnya diambil darinya.” (HR Bukhari).
Dalam Shahih Muslim dinyatakan, “Rasulullah saw. telah melarang pengambilan sewa atau bagian atas tanah.” (HR Muslim).
Adapun aturan pengelolaan lahan oleh negara haruslah bersandarkan pada ketentuan
berikut.
Pertama, terkait pengelolaan milik umum, negara hanya mengelola dan seluruh hasilnya
diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat dengan terpenuhinya jaminan enam kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, keamanan.
Kedua, terkait pengelolaan milik negara, negara yang akan menentukan pembelanjaannya dan untuk kepentingan negara dan masyarakat, seperti pemberian lahan pertanian kepada petani, ataupun penetapan hutan lindung atau area resapan air sebagai milik negara yang tidak boleh dijamah oleh siapa pun.
Ketiga, teknis penggarapan lahan, semisal eksploitasi tambang dan pembukaan lahan, haruslah merujuk kepada para ahli dengan mengutamakan keselamatan dan kepentingan
masyarakat.
Yang tidak kalah penting dari itu semua adalah negara harus menegakkan sanksi
tegas bagi mereka yang melanggar aturan/regulasi. Dalam Islam, fungsi sanksi adalah sebagai jawabir (penebus dosa/siksa di akhirat) dan zawajir (pemberi efek jera).
Ini semua hanya bisa terwujud di dalam sebuah negara yang menerapkan sistem aturan Islam secara kafah, yakni dalam bingkai Khilafah Islamiah.
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul
menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Ketahuilah bahwa
sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.” (QS Al Anfal: 24). [MNews/Gz]
*Staf pengajar pada salah satu perguruan tinggi di Sumsel.
