Penulis: Dr. Marini Wijayanti, S.Pi., M.Si.
Muslimah News, SUARA INTELEKTUAL — Air adalah bagian mendasar dari semua aspek kehidupan karena semua kehidupan membutuhkan air. Pada Hari Air Dunia 2023, UNICEF mendorong tercapainya Sasaran Pembangunan Berkelanjutan dalam menjamin akses air bersih bagi semua penduduk Bumi pada 2030.
Menurut PBB, saat ini, sekitar dua miliar manusia atau seperempat penduduk Bumi masih kesulitan mengakses air bersih. Bahkan, polusi air dan sanitasi menyebabkan kematian 1.000 balita per hari. Pemenuhan distribusi air untuk keperluan manusia, hewan, tumbuhan, dan organisme hidup lainnya menjadi terancam, apalagi dalam menunjang keseimbangan ekosistem di muka bumi.
Permasalahan air ini dapat kita tinjau dari beberapa sudut pandang, yaitu ketersediaan dan distribusi air, serta kepemilikan dan pemanfaatan air.
Ketersediaan dan Distribusi Air
Di Indonesia, ketersediaan air bersih bagi masyarakat hanya sekitar 36% total air yang ada, meski terkenal sebagai negara kaya air atau negara perairan. Tentu ini menjadi isu yang sangat penting. Walhasil, pemerintah menjadikan pengelolaan air sebagai prioritas untuk ketersediaan air bersih, sanitasi, ketahanan pangan dan energi, serta mitigasi bencana yang diakibatkan oleh air, seperti banjir dan tanah longsor.
Sayangnya, realitasnya, kelestarian lingkungan tidaklah menjadi prioritas di dalam pengembangan pembangunan, usaha, maupun bisnis. Isu-isu terkait lingkungan ini baru disadari setelah muncul dampak parah kerusakan lingkungan. Kerusakan siklus air berakibat air tercemar, air langka (kekeringan), ataupun air berlebih (banjir).
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang 2021 terdapat 10.683 desa/kelurahan mengalami pencemaran air. Sungai Citarum di Indonesia menempati posisi ke-5 sebagai sungai paling tercemar di dunia karena sangat kotor dengan berbagai sampah plastik dan berbagai buangan rumah tangga hingga limbah pabrik yang ada di sepanjang area aliran sungai. Bahkan, Citarum mengandung merkuri di luar ambang batas. Polutan Citarum juga mencemari air tanah di sepanjang bantaran sungai.
Kebanyakan pencemaran air diakibatkan oleh aktivitas manusia, baik rumah tangga maupun industri, makin diperparah dengan abainya pengawasan lingkungan hidup dari masyarakat bahkan negara, terlebih jika terkait sektor industri yang dianggap berjasa menjadi penopang perekonomian negara.
Itulah sistem kapitalisme yang senantiasa memihak para pemegang kapital dan mengabaikan penjagaan lingkungan dan manusianya. Padahal, kekeringan dan kebakaran hutan/lahan menjadi bencana yang sangat dirasakan masyarakat sehingga harus dicegah. Meskipun program bendungan air dan perbaikan sumur di daerah rawan kering telah dilakukan, tetapi jika tidak ada penahan air dari area hutan, semuanya menjadi sia sia karena waduk dan sumur akan tetap kering.
Parahnya kebakaran hutan dan lahan juga ditengarai akibat rakusnya para pemilik usaha perkebunan untuk memperoleh cara mudah dan murah, yakni melakukan perluasan lahan dengan membakar area hijauan tanpa memedulikan polusi udara yang merusak manusia dan makhluk hidup sekitarnya. Banjir dan longsor pun makin menambah masalah penyediaan air. Ini karena air yang seharusnya bermanfaat bagi makhluk hidup, jadi berbahaya dan merusak kehidupan.
Tekanan ekonomi dalam sistem kapitalisme liberal memunculkan fenomena pertambangan dan penebangan hutan ilegal; ataupun konversi lahan secara legal, tetapi eksploitatif dan masif; berakibat deforestasi akut yang bisa menyebabkan banjir bandang.
Konversi lahan yang kurang memperhatikan ruang terbuka hijau juga bisa berakibat erosi, pendangkalan sungai, dan menyebabkan banjir luapan. Di perkotaan, tata ruang minimalis dan derap pembangunan kota mengurangi resapan, ditambah sampah di badan air sehingga terjadi banjir kota. Di daerah pantai, penurunan tanah ditambah naiknya permukaan air laut karena pemanasan global, memunculkan banjir rob di beberapa kota dekat pantai.
Berkaitan dengan distribusi air, Bappenas melaporkan bahwa ketersediaan air di sebagian besar wilayah Jawa dan Bali sudah terkategori langka, bahkan kritis. Ketersediaan air di daerah lain, seperti Sumatra Selatan, NTB, dan Sulawesi Selatan, diprediksi juga akan langka atau kritis pada 2045. Tidak hanya air bersih, kelangkaan juga terjadi pada air minum. Berdasarkan RPJMN 2020-2024, ternyata hanya 6,87% rumah tangga yang mempunyai akses air minum.
Ironisnya, berbagai kebijakan dan UU yang dikeluarkan oleh legislatif justru kontradiktif dengan semangat dari pelestarian dan distribusi air yang berkeadilan. Mulai dari masalah UU terkait air yang lebih pro pada privatisasi, hingga sumber-sumber air dikuasai oleh kalangan pemodal tertentu yang memiliki kepentingan bisnis di sana. Walhasil, rakyat menjadi lebih sulit mengakses air, baik untuk keperluan pribadi maupun untuk mencari nafkah dengan memanfaatkan hasil tangkapan juga untuk budi daya ikan/udang.
Berbagai macam proyek infrastruktur atau megaproyek dikebut tanpa lagi peduli faktor analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Banyak hutan lindung yang kemudian dibabat habis hanya untuk kepentingan eksploitasi tambang batu bara atau perluasan lahan kelapa sawit. Bahkan, ada hutan lindung di Papua yang kemudian digunduli karena ada kepentingan tambang emas di sana.
Belum lagi masifnya pembangunan infrastruktur yang dapat mengurangi reservoir (daerah penyerapan air). Ini tentu berdampak pada ketersediaan air bersih. Ditambah berbagai kebijakan yang pro terhadap pemodal yang membolehkan eksploitasi air secara
besar-besaran untuk perusahaan air minum. Terjadilah siklus air yang tidak normal karena aliran air dari mata air tidak melalui sungai lagi, melainkan lewat jalan aspal dengan truk-truk pengangkut galon air.
Begitulah yang terjadi, antara kebijakan yang diambil dan keinginan untuk melestarikan air ini tampak tidak bersesuaian. Antara kebijakan yang dibuat dan motif untuk mewujudkan pelayanan air untuk warga negara tidak nyambung atau kontradiktif. Belum terlihat ada upaya sungguh-sungguh oleh negara terhadap masalah ketersediaan dan distribusi air yang terus-menerus terjadi karena berbenturan dengan kepentingan pengusaha yang dianggap “dewa penyelamat ekonomi dunia” pada era kapitalisme global saat ini.
Kepemilikan dan Pemanfaatan Air
Air menjadi kebutuhan primer dan harus ada dalam suatu kehidupan di muka bumi. UU 17/2019 tentang Sumber Daya Air menyatakan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau. Sumber daya air tidak dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh perseorangan, kelompok masyarakat, ataupun badan usaha.
Realitasnya, masih banyak sumber air umum yang diprivatisasi dan investasinya terus digencarkan untuk hak pengelolaan dan pemanfaatan dari badan usaha maupun perseorangan. Ini mengakibatkan terbatasnya masyarakat umum mengakses air tersebut ataupun harus membayar cukup mahal untuk memperoleh dan memanfaatkannya. Seperti penguasaan area perairan umum oleh swasta, baik pribumi maupun asing, juga perusahaan air minum yang sudah diprivatisasi dengan go public untuk para investor.
Itulah yang menjadikan kepemilikan air menjadi terbatas untuk pihak yang menguasai kapital dan yang mampu membeli atau menyewanya dalam jangka waktu tertentu, mulai setahun sampai puluhan tahun. Masyarakat sekitarnya menjadi sangat terbatas untuk memanfaatkannya untuk kehidupannya.
Realitas problem krisis air di Indonesia ini sebenarnya diawali dari paradigma yang salah. Pihak negara seolah menjadi pedagang yang harus cari untung, bukan pelayan bagi rakyatnya. Inilah paradigma kapitalisme, sebagaimana terjadi di seluruh dunia.
Solusi Masalah Air
Paradigma kapitalisme yang memandang air sebagai barang ekonomi merupakan paradigma yang salah. Kapitalisme memandang segala sesuatu atas dasar manfaat, bukan dari perspektif yang hakiki, termasuk ketika memandang posisi air. Padahal, aturan Sang Maha Pencipta, yakni dalam Islam, telah menetapkan air sebagai kebutuhan dasar manusia sehingga wajib untuk dipenuhi.
Tidak optimalnya penyediaan air bisa berakibat fatal pada kesehatan manusia, bahkan nyawa manusia. Manusia secara individual memang bisa memenuhi kebutuhannya atas air. Namun, keberadaan sumber air merupakan urusan yang bersifat komunal karena sumber air digunakan secara bersama-sama oleh masyarakat.
Oleh karenanya, butuh pengaturan negara untuk menjamin pemenuhannya. Sumber air dibutuhkan oleh seluruh warga secara bersama-sama sehingga sumber air tidak boleh diprivatisasi. Negara akan mengelola mata air agar semua rakyat bisa menikmatinya secara gratis. Perusahaan swasta tidak boleh menguasai sumber air sehingga menyebabkan rakyat terhalang darinya.
Negara tidak boleh lepas tangan terhadap pengurusan air, terkait pengambilannya, distribusinya maupun penjagaan kebersihan dan keamanannya. Kewajiban pengelolaan air oleh negara berdasarkan pada kaidah “ma laa yatimmu al-wajibu illa bihi fa huwa wajib”. Air dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai kewajiban sehingga wajib untuk diadakan.
Sungguh, negara yang mampu menyediakan air bagi rakyatnya adalah negara yang memosisikan dirinya sebagai raa’in (pengurus dan penanggung jawab), bukan sebagai pedagang sebagaimana dalam sistem kapitalisme saat ini. Setiap individu semestinya berhak mengakses—bahkan secara gratis—air untuk kebutuhan hidupnya, mulai dari kebutuhan domestik, sampai kebutuhan untuk keperluan bisnis dan usahanya.
Dalam Islam, air memiliki arti yang sangat penting karena terkait berbagai macam pelaksanaan hukum Islam, taharah misalnya. Islam memandang air sebagai kepemilikan umum yang tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang. Penguasaan tersebut akan mengakibatkan terhambatnya masyarakat pada umumnya untuk mengakses
air.
Tersebab air menjadi hak dasar manusia, pengelolaan air dalam sejarah kekhalifahan Islam sudah sangat teratur. Mulai dari tahapan menjaga stabilitas dan kontinuitas suplai air itu sendiri, seperti menjaga konservasi alam, sanitasinya, hingga seluruh program pengelolaan air lainnya. Bahkan, negara akan membuat rancangan besar yang terintegrasi agar ketersediaan air dijamin terus berlangsung dalam kuantitas dan kualitas yang sangat layak.
Negara pun akan mendirikan industri air bersih sehingga kebutuhan air bersih setiap individu masyarakat akan terpenuhi kapan pun dan di mana pun. Status kepemilikannya adalah harta milik umum dan atau milik negara, dikelola penguasa untuk kemaslahatan Islam dan seluruh rakyatnya.
Negara juga akan memanfaatkan berbagai kemajuan sains dan teknologi, memberdayakan para pakar yang terkait berbagai upaya tersebut, seperti pakar ekologi, hidrologi, ilmu perairan, teknik kimia dan industri, juga ahli kesehatan lingkungan.
Walhasil, solusi tepat untuk menyelesaikan problematik krisis atau ketersediaan air untuk pelayanan terhadap rakyat adalah dengan menerapkan pengelolaan air sesuai pengaturan dari Sang Maha Mengatur. Mulai dari pengelolaan sumber daya air, distribusi, teknologi, pelayanan yang berkelanjutan, SDM yang kompeten, serta produk hukum terkait pengelolaan air. Semua itu harus diterapkan secara kafah. [MNews/Gz]
