Muslimah News, NASIONAL — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa mengungkapkan sejumlah provinsi yang masuk kategori upper middle income (berpendapatan tinggi menengah).
Provinsi tersebut, yaitu Kalimantan Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Jambi, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Sumatera Utara. Sejumlah provinsi ini, menurut Suharso, merupakan provinsi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita pada 2022 di atas US$4.200.
Suharso mengatakan, provinsi yang masuk dalam kategori berpendapatan tinggi menengah adalah resourced-based provinces, yakni provinsi penghasil batu bara dan Crude Palm Oil (CPO). Itu artinya, pendapatannya banyak berasal dari dua komoditas tersebut.
Namun demikian, anggota Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu meminta pemerintah tidak hanya memperhatikan PDRB per kapita saja karena lebih dari itu jumlah tersebut harus dapat menjamin kesejahteraan masyarakat di sana.
“Ketimpangan PDRB per kapita antar provinsi, ternyata PDRB untuk provinsi yang punya batu bara dan CPO itu lebih baik, tetapi saya kira itu provinsinya, Pak Menteri, kalau rakyatnya belum tentu pak,” kritiknya dalam rapat kerja Kementerian PPN dengan Komisi XI DPR RI Rabu, (5-4-2023).
Di saat yang bersamaan, Indonesia masuk ke dalam daftar 20 negara di dunia dengan penyumbang miliarder terbanyak sebagaimana dilansir dari Forbes, Ahad (9-4-2023), dalam daftar orang terkaya itu ada sekitar 2.640 orang di seluruh dunia. Orang-orang kaya ini berasal dari 77 negara di dunia, termasuk juga dari Indonesia.
Tidak Dinikmati Rakyat
Menurut pengamat kebijakan ekonomi Zikra Asril, tingginya PDRB provinsi yang kaya sumber daya alam terutama untuk pertambangan batu bara, nikel, dan kelapa sawit memang sedang merajai harga komoditas ekspor dunia saat ini.
“Namun, kekayaan itu tidak dinikmati oleh rakyat daerah tersebut dan menjamin kesejahteraannya, melainkan oleh para pengusaha dan investor batu bara, nikel dan kelapa sawit,” ujarnya kepada MNews, Selasa (11-4-2023)
Ia menggambarkan, ini terbukti dari kekayaan pengusaha di sektor batu bara dan kelapa sawit naik drastis dan menjadikan mereka masuk dalam daftar orang-orang superkaya di dunia seperti yang dilansir Forbes.
“Di antaranya ada nama Low Tuck Kwong, Hartono Bersaudara, Martua Sitorus, Peter Sondakh, Anthoni Salim, dan lain-lain. Sedangkan, nasib rakyat daerah itu masih tinggi kemiskinan dan terjadi ketimpangan ekonomi,” bebernya.
Kondisi ini, imbuhnya, terjadi karena tata kelola ekonomi dan sumber daya alamnya berbasis sistem kapitalisme. “Individu bisa menguasai harta milik umum, seperti barang tambang dan hutan. Kapitalisme hanya mengakui harta kepemilikan individu sehingga setiap individu bebas bersaing untuk memperebutkan harta apa pun,” cetusnya.
Akibatnya, ia menyatakan, berlaku hukum rimba, siapa yang kuat maka ia yang menang. “Siapa yang memiliki kekuatan modal akan makin punya potensi untuk melipatgandakan kekayaannya. Sedangkan, di sisi yang lain negara hanya membuat regulasi dan sangat bergantung pada investor dan pengusaha. Mulai dari ketergantungan investasi, membuka lapangan kerja, sampai pajak. Jadi, sudah pasti regulasi negara di bawah intervensi investor,” ulasnya.
Zikra mengaku tidak heran saat negara tidak mampu menyolusi ketimpangan ekonomi saat ini. “Ini karena kemiskinan dan ketimpangan adalah produk tata kelola kapitalisme. Jika solusi dari Menteri PPN adalah harus ditemukan sumber ekonomi baru di daerah itu, lagi-lagi nanti yang akan menikmati adalah para investor, bukan rakyat,” cetusnya.
Ia menerangkan, rakyat hanya akan dapat “remah remah” dari aktivitas ekonomi yang dikuasai para investor itu plus mendapat kerusakan lingkungan yang akan merugikan kehidupan rakyat setempat. “Ini karena makin banyak eksploitasi SDA, di sanalah rawan kerusakan lingkungan,” tukasnya.
Zikra menyampaikan, seharusnya fakta ketimpangan ini menjadi tamparan bagi pemerintah atas arah pembangunan dan kebijakannya yang mendewakan investasi.
“Terbukti investasi tidak menyejahterakan rakyat, tetapi pemerintah masih saja berkilah investasi adalah jurus utama membangun negara. Ini menunjukkan negara memang berlandaskan kapitalisme. Masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan adalah masalah yang tidak akan pernah usai semenjak negara ini merdeka. Apakah negara yang seperti ini yang sesuai dengan P4ncasila?” tanyanya retorik.
Perubahan Berdasarkan Syariat Islam
Untuk itu, Zikra memandang, perubahan tata kelola ekonomi SDA berdasarkan syariat Islamlah solusi memutus rantai kemiskinan dan ketimpangan.
“Syariat Islam menutup peluang bagi pengusaha/investor menguasai harta milik umum, seperti tambang batu bara, nikel dan hutan. Islam dengan sangat rinci membagi harta milik individu, harta milik umum, harta milik negara. Harta milik umum hanya boleh dikelola negara bukan investor dan digunakan untuk kemaslahatan rakyat keseluruhan bukan kepentingan pejabat dan bagi-bagi kekuasaan,” jelasnya.
Ia menerangkan, negara bertanggung jawab mengurusi hajat hidup rakyat. “Mulai dari menyediakan lapangan kerja sampai memenuhi kebutuhan asasi mereka, seperti pendidikan, kesehatan, keamanan. Indikator kesejahteraan dalam Islam adalah terpenuhinya kebutuhan pokok/asasi rakyat individu per individu. Bukan hitungan per kapita seperti saat ini,” urainya.
Harta milik umum, sambungnya, berupa barang tambang akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat. “Begitu juga dengan hutan akan menjadi sumber mata pencaharian bagi seluruh rakyat di sekitarnya, bukan dikuasai oleh segelintir pengusaha untuk diubah menjadi ratusan ribu hektar kebun kelapa sawit. Hasil atau keuntungan dari harta milik umum akan digunakan untuk pemenuhan hajat hidup rakyat mulai dari fasilitas pendidikan, kesehatan, dan keamanan,” paparnya.
Oleh karenanya, ia melanjutkan, rakyat bisa mengenyam pendidikan gratis yang berkualitas sehingga taraf kehidupan mereka semakin lebih baik.
“Begitupun dengan fasilitas kesehatan gratis berkualitas akan membuat rakyat makin sehat dan sejahtera. Itu semua karena syariat mewajibkan pada penguasa untuk melayani rakyatnya. Tidak seperti penguasa saat ini yang membebani rakyat dengan berbagai macam kebijakannya dengan berdalih negara sedang mengalami ancaman ekonomi global. Jika penguasanya tidak mau, maka harus dimakzulkan karena sudah melanggar syariat. Tentu saja di akhirat mereka semua akan diminta pertanggungjawabannya,” jelasnya.
Untuk itu, Zikra menegaskan, sudah selayaknya generasi muda Islam berjuang untuk tegaknya syariat Islam dalam naungan Khilafah. “Sampai kapan masalah kemiskinan dan ketimpangan ini kita biarkan?” tanyanya lugas.
Bahkan, ia menyatakan, sejak kemerdekaan, negara belum bisa lepas dari masalah ini. “Apakah kita rela membiarkan negara ini dikuasai para oligarki, investor, penguasa yang hanya fokus untuk memperkaya diri mereka, sedangkan rakyat hidup dalam kemiskinan dan kesempitan? Oleh karena itu, hendaknya ada perubahan negara ini ke arah Islam, bukan yang lain karena Allah telah berjanji keberkahan akan datang dari langit dan bumi jika suatu negeri berhukum dengan syariat Allah,” pungkasnya. [MNews/Ruh]
