Muslimah News, NASIONAL — Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan bahwa dirinya telah mengantongi nama-nama sindikat jaringan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal di Batam. Ia mengatakan akan menguji dan mengkroscek data yang didapatkannya dan berjanji mengambil sikap terkait permasalahan PMI ilegal yang cukup marak di Batam dan Kepulauan Riau.
Ia juga menyebut sindikat PMI ilegal di Batam melibatkan oknum di pemerintahan dan swasta, di duga menghasilkan uang sangat besar dan mengancam sisi kemanusiaan.
Mahfud menyoroti beberapa nama yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), tetapi masih bebas berkeliaran dan mengendalikan praktik penempatan PMI ilegal. “Ada dua nama sudah masuk DPO. Kami akan tanyakan (ke pihak kepolisian), mengapa masih beroperasi dan menjadi koordintor TPPO,” ungkap Mahfud.
Harus!
Merespons komitmen pemerintah dalam menyelesaikan masalah pekerja migran ilegal, aktivis muslimah Fatma Sunardi mengatakan, itu keharusan.
“Sikap Mahfud untuk mengusut dan menindak tegas oknum pejabat yang terlibat mengendalikan praktik penempatan pekerja migran yang dikaitkan dengan kejahatan perdagangan orang adalah keharusan,” tuturnya kepada MNews, Rabu (12-4-2023).
Menurut Fatma, dengan kewenangannya sebagai Menko Polhukam harusnya sudah cukup untuk mengatasi setiap masalah yang terkait dengan pelanggaran suatu aturan.
“Sebagai Menko, posisi Mahfud MD bisa menjadi faktor pembuka, pendorong bahkan menuntaskan setiap masalah termasuk sindikat penempatan PMI ilegal yang bisa jadi menjadi bagian dari sindikat perdagangan orang internasional,” imbuhnya.
Meski demikian Fatma berharap ini bukan sekedar angin surga sehingga komitmen pemerintah untuk menindak oknum pejabat yang terlibat dalam kasus PMI ilegal perlu dipastikan.
“Bukannya pesimis atau bahkan ingin nyinyir dengan niat baik pemerintah. Pasalnya, penyelesaian pelanggaran hukum yang menyangkut pejabat negara selalu berakhir tidak jelas dan membuat publik kecele, tidak mendapatkan yang dicari,” terangnya.
Ia mencontohkan kasus –kasus besar yang mendapat perhatian publik berbulan-bulan seperti kasus Ferdi Sambo, Tragedi Kanjuruhan, bahkan Laporan PPATK terkait transaksi sebesar Rp349 triliun yang mencatut pejabat di Kementrian Keuangan. “Semua kasus itu jauh dari ekspektasi publik untuk dituntaskan, publik hanya disuguhi drama panjang yang membosankan,” sesalnya.
Apalagi, lanjutnya, kasus perdagangan orang yang menimpa pekerja migran ilegal diduga melibatkan uang besar. Wakil Kepala PPATK menyampaikan bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu kejahatan besar di Indonesia maupun dunia.
“Berdasarkan Report on Financial Flows from Human Trafficking (FATF) Juli 2018, TPPO diperkirakan menjadi salah satu bentuk kejahatan yang paling besar menghasilkan keuntungan di dunia, dengan nilai mencapai USD150,2 miliar per tahun menurut estimasi dari organisasi buruh internasional (ILO),” bebernya.
Laporan ILO ini kata Fatma, dibenarkan dengan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dari Pihak Pelapor untuk kasus di NTT yang cenderung meningkat. Dari yang hanya 3 LTKM pada 2010 hingga menembus 146 LTKM pada 2014 dan 138 LTKM pada 2017.
“Nominal transaksi LTKM tertinggi menyentuh angka Rp12 miliar, mayoritasnya terkait korupsi, penipuan, dan perdagangan manusia. Seperti biasa, istilah money can buy everything (uang bisa membeli sesuatu) menjadikan upaya menegakkan hukum melemah. Integritas penegak hukum luntur karena godaan rupiah. Hal sama sangat mungkin terjadi pada kasus penuntasan oknum pejabat dalam kasus PMI ilegal,” kritiknya.
Fatma menyayangkan, kasus sebesar perdagangan orang yang menimpa pekerja migran ilegal harus hilang di tengah jalan karena mendapat perlawanan dari dalam sistem (pejabat negara).
“Dalam setiap penyelesaian kasus membutuhkan integritas pejabat publik. Bicara integritas tentu bicara etika atau moral. Bicara moral pejabat pastilah bicara keterikatan nilai-nilai baik yang menjadi panduan bagi setiap pribadi orang,” ujarnya.
Miskin Nilai
Fatma menilai masyarakat sekuler selalu miskin dengan nilai-nilai kebaikan-agama dan mengikis moral pejabat publik negeri ini. Di samping itu, sambungnya, penerapan sistem demokrasi sebagai guru praktis dalam mengajarkan tata nilai juga telah gagal melahirkan pejabat negara yang jujur, amanah dan takut dosa.
“Demokrasi liberal telah menguatkan sekulerisme dalam pemerintahan. Hasilnya, aturan yang jauh dari nilai-nilai agama, sekaligus membuat pejabatnya bertabiat sebagai manusia yang rakus, menjadikan jabatan dan kewenangannya sebagai alat mendapatkan keuntungan pribadi,” sesalnya.
Dengan kehidupan sekuelr saat ini, Fatma menyimpulkan, publik sepertinya harus siap-siap kecewa manakala penyelesaian kasus penindakan oknum pejabat dalam penempatan PMI ilegal tidak sesuai harapan.
“Dan jangan juga menyalahkan Mahfud MD yang sudah punya niat baik karena yang salah adalah sistem kehidupan sekuler yang dijaga oleh demokrasi. Orang seperti Mahfid hanya manusia yang ingin tetap menjadi manusia disaat semua orang telah menjadi iblis saat masuk sistem ini,” tukasnya.
Kesimpulan itu Ia ambil dengan mengutip kata-kata Mahfud, “Saat biaya politik makin mahal, elite juga makin jelek karena sistem yang dibangun mendorong ke arah korupsi. Malaikat masuk ke dalam sistem Indonesia pun bisa jadi iblis juga,” ucap Fatma menukil perkataan Mahfud.
Realitas ini, menurut Fatma, seharusnya makin membuka mata untuk melihat lagi wacana sistem politik Islam Khilafah. Syariat telah melengkapi kehidupan Islam dengan nilai-nilai Islam yang mulia dan dijaga oleh sistem politik yang tegak dengan akidah Islam. Standar halal dan haram serta nilai-nilai terpuji menurut ukuran syariah akan dijaga oleh negara.
“Ini akan menjadikan masyarakat Islam tersuasana untuk taat dan menghindari dosa termasuk para pejabatnya. Jabatan dalam persepsi pejabat negara Islam adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan baik di hadapan khalifah maupun di hadapan Allah Swt.,” pungkasnya. [MNews/IA]
