Penulis: Najmah Saiidah
Muslimah News, FOKUS TSAQAFAH — Akhir-akhir ini piagam Perserikatan Bangsa Bangsa atau PBB menjadi perbincangan di kalangan organisasi Islam dan diabndingan dengan syariat Islam. Salah satu di antaranya adalah Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Gus Yahya yang menyatakan bahwa Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sah mewakili umat Islam dan tidak bertentangan dengan syariat.
Gus Yahya berargumentasi bahwa Piagam PBB sah dari segi penandatanganan karena melibatkan entitas politik yang sah secara de facto dan de jure (fakta dan hukum).”Presiden sah mewakili umat Islam Indonesia, tetapi Jawaharlal Nehru itu sah nggak mewakili umat Islam India? Mao Tse Tung apakah sah mewakili Islam di China? Kepala negara nonmuslim apakah sah menjadi wakilnya umat Islam? Alhamdulillah, jawabannya sah dari segi isinya karena tidak bertentangan syariat sesuai dengan maqashid syariat.” (Republika.co.id, 27-3-2023).
Piagam PBB sah “Mereka sah secara niscaya karena kepala negaranya dianggap sah. Walaupun nonmuslim, mereka sah mewakili warga negara muslim,” ucapnya. Gus Yahya menegaskan bahwa Piagam PBB ini sah dengan titik tolak imperatifnya adalah perdamaian yang secara syariat adalah sah. Oleh karena itu, menurutnya, sebuah tugas bagi semua pihak untuk melanjutkan imperatifnya. Jika Piagam PBB diterima sebagai kesepakatan, maka tentu harus ada imperatif ikutan. (Republika.co.id, 27-3-2023).
Isi perjanjian Piagam PBB itu sendiri bagi Gus Yahya lebih bersifat visioner ketimbang sesuatu yang langsung diterapkan. Piagam PBB merupakan visi walaupun belum bisa sepenuhnya diterapkan untuk saat ini dan dalam perspektif Islam, sudah ada landasan perjanjian ini. (Republika.co.id, 27-3-2023).
Jika kita cermati pendapat Gus Yahya tentang Piagam PBB ini, ada beberapa hal yang harus kita kritisi, yaitu pertama, tentang keabsahan Piagam PBB sebagai pijakan hukum. Kedua, Piagam PBB seirama dengan syariat Islam. Ketiga, isi Piagam PBB tidak bertentangan dengan syariat karena sesuai dengan maqashid syariat. Apakah tiga hal ini dibenarkan Islam, mari kita bahas satu persatu.
Pertama, Apakah piagam PBB absah sebagai pijakan hukum ?
Jika kita perhatikan yang menjadi argumentasi Gus Yahya sehingga menyimpulkan Piagam PBB sah adalah karena adanya kesepakatan dari para pemimpin-pemimpin negara anggota PBB. Ia mengatakan bahwa para kepala negara yang bersepakat – sekalipun ia tidak beragama Islam – adalah wakil dari rakyatnya yang muslim. Ketika mereka bersepakat maka kesepakatan itu bisa dijadikan pijakan hukum, ia mengambil contoh Jawaharlal Nehru mewakili India.
Benar, Piagam PBB bersumber dari kesepakatan wakil 50 negara yang hadir dalam dalam Konferensi PBB di San Francisco pada 26 Juni 1945. Hanya saja masalahnya, apakah Islam membolehkan menjadikan kesepakatan sebagai pijakan hukum?
Memang Allah memerintahkan kita untuk memenuhi akad-akad yang kita buat sebagaimana firman-Nya dalam QS Al-Maaidah ayat 1,
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ
Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.
Perintah menunaikan akad atau kesepakatan dalam ayat ini meliputi semua akad, dengan syarat tidak menyalahi hukum Allah. Sebaliknya, jika menyalahi hukum Allah, maka akad tersebut tidak boleh dilaksanakan. Sedangkan, Piagam PBB isinya menyalahi hukum Allah, bahkan bisa dikatakan dijadikan alat untuk menghalangi tegaknya hukum Allah, maka lebih tidak boleh lagi.
Selain itu, Piagam PBB secara normatif tertolak sebagai pijakan hukum. Imam Syafi’i berkata, “Sesungguhnya suatu pendapat tidaklah menjadi keharusan (berlaku mengikat) dalam setiap-tiap keadaan, kecuali berdasarkan Kitabullah atau Sunah Rasul-Nya saw., dan sesungguhnya apa saja selain keduanya [haruslah] mengikuti keduanya (Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya” (Jimā’ al-’Ilmi, hlm. 11; Al-Umm, Juz VII, hlm. 285). Artinya, hukum Islam wajib bersumber dari Al-Qur`an dan Sunah sesuai dalil-dalil yang memerintahkan umat Islam untuk menaati Allah dan Rasul-Nya.
Oleh karenanya, Piagam PBB tidak dapat menjadi pijakan hukum Islam karena Piagam PBB tidak bersumber dari Al-Qur’an dan Sunah, melainkan bersumber dari kesepakatan wakil negara yang hadir dalam dalam Konferensi PBB di San Francisco.
Kedua, Piagam PBB seirama dengan syariat Islam, benarkah ?
Piagam PBB lahir dari kesepakatan kepala negara peserta konferensi PBB , ini artinya piagam PBB adalah buatan manusia, sedangkan syariat Islam lahir dari Allah Swt., sang Khalik Al-Mudabbir. Jelas dua hal yang sangat berbeda, bahkan bertentangan. Dari sisi ini saja, apakah bisa kita katakan bahwa piagam PBB dan syariat Islam seirama? Tentu tidak!
Memberikan kewenangan kepada manusia untuk membuat aturan sesuai dengan kehendaknya adalah sebuah kesalahan. Mengapa? Karena sesungguhnya kita pun telah tahu bahwa manusia lemah, dan akal manusia terbatas. Tidak aneh jika aturan yang dibuat oleh manusia ini akan subjektif akan menguntungkan pihak yang membuat aturan dan sebaliknya akan merugikan pihak lain. Berbeda dengan aturan yang datang dari Allah, Sang Maha Pencipta yang Maha Mengetahui makhluk ciptaan-Nya bisa dipastikan sesuai dengan fitrah manusia dan memuaskan akal dan pada akhirnya akan menenteramkan jiwa.
Lebih dari itu, Islam telah menetapkan bahwa tidak ada kewenangan bagi manusia untuk membuat hukum, hak tasyri’ hanya pada Allah Swt. Sebagaimana Allah berfirman :
اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ
Keputusan (hak membuat hukum) itu hanyalah milik Allah (QS Yusuf: 40)
Dengan penjelasan ini semua semakin jelas bahwa piagam PBB bertentangan secara diametral dengan syariat Islam. Ini artinya, piagam PBB tidak seirama dengan syariat Islam.
Ketiga, Benarkah isi Piagam PBB sesuai dengan maqashid syariat?
Ketum PBNU juga menyatakan bahwa Piagam PBB tidak bertentangan dengan syariat karena sesuai dengan maqashid syariat. Benarkah demikian? Maka untuk menjawabnya kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan maqashid syariat.
Maqashid asy-syari‘ah adalah tujuan-tujuan syariat yang pada dasarnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Syekh Taqiyudin an-Nabhani menjelaskan bahwa maqashid asy-syari‘ah adalah tujuan dari syariat secara keseluruhan bukan tujuan syariat sebagai satu persatu hukum. Artinya, terwujudnya kemaslahatan merupakan hasil penerapan syariat secara keseluruhan, bukan hasil penerapan masing-masing hukum. Konsep An-Nabhani tersebut didasarkan pada pemahamannya terhadap QS Al-Anbiya’: 107 yang dengan jelas menunjukkan bahwa rahmat (maslahat) yang dihasilkan adalah dari keseluruhan risalah bukan tujuan masing-masing hukum (An-Nabhani, Asy-syakhshiyah Al-Islamiyah juz 3).
Oleh karena itu, An-Nabhani mengatakan, akan kita dapati ketika Allah menerangkan maqashid asy-syari‘ah dari syariah sebagai keseluruhan, Allah juga menerangkan tujuan dari masing-masing hukum pada banyak hukum, yang bersifat khusus. Hal ini hanya bisa diketahui melalui dalil topik yang bersangkutan, misalnya, tujuan salat adalah mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar (QS al-Ankabut : 45). Dari sini, jelaslah bahwa dihasilkannya maslahat hanya dihasilkan dari syariat secara keseluruhan, bukan syariat sebagai satu demi satu hukum.
Lalu jika kita kaitkan dengan pernyataan bahwa piagam PBB tidak bertentangan dengan maqashid syariat, maka jelas ini pernyataan yang salah. Mengapa ? Karena maqashid syariah akan terwujud, jika sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunah dan syariat Islam terlaksana secara keseluruhan. Sedangkan, kita sudah pahami bersama dari pembahasan sebelumnya bahwa piagam PBB ini bertentangan dengan syariat. Maka bagaimana mungkin akan terwujud maqashid syariat?
Kalaupun dikatakan bahwa piagam PBB memberi manfaat dari sisi membantu perdamaian, buktinya justru jauh panggang dari api. Yang terjadi justru sebaliknya, berdasarkan fakta empiris telah nyata bahwa PBB gagal mewujudkan perdamaian dan mencegah berbagai perang di berbagai kawasan dunia. Akhirnya beberapa pihak menilai bahwa PBB adalah lembaga yang impoten, gagal dan tidak berguna, dengan contoh nyata perang Rusia-Ukraina yang terus berlangsung sejak Februari 2022 lalu. Bahkan, tampak jelas tidak ada pembelaan sama sekali terhadap kaum muslim Palestina yang telah berulangkali ditiindas oleh Yahudi-Israel laknatullaah ‘alaih.
Khatimah
Telah sangat nyata sesungguhnya bahwa piagam PBB tertolak sebagai rujukan kaum muslim karena bertentangan secara diametral dengan Islam dan tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunah. Tidak sejalan dengan syariat Islam. Secara faktual pun telah gagal mewujudkan perdamaian dan mencegah terjadinya peperangan. Jika demikian halnya tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa piagam PBB sejalan atau seirama dengan syariat Islam.
Mengikuti piagam PBB yang merupakan aturan buatan manusia, bahkan menjadikannya sebagai pijakan atau standar dalam kehidupan sama saja dengan memberikan loyalitasnya kepada manusia bahkan kepada orang kafir karena piagam ini adalah kesepakatan di antara negara-negara kufur. Ini merupakan sesuatu yang jelas haram dilakukan oleh seorang muslim. Wallahualam bissawab. [MNews]
