Penulis: Rini Sjafri
Muslimah News, FOKUS — Beberapa hari lalu, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan memaparkan sejumlah persoalan krusial yang dihadapi sektor kesehatan di negeri ini. Terjadi kekurangan ratusan fasyankes (fasilitas pelayanan kesehatan, ed.), pembiayaan kesehatan yang tidak berkecukupan dan berkesinambungan, ketidakadilan, serta buruknya kualitas pelayanan kesehatan yang diperoleh publik. (Antara News, 30-3-2023).
Juga didapati tingginya pengidap persoalan kesehatan fisik, mental, dan sosial dalam angka jutaan jiwa dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Sebut saja pengidap TBC, Indonesia berada di urutan kedua tertinggi di dunia.
Hanya saja, apabila kita cermati, ini merupakan persoalan klasik berkelanjutan dalam politik kesehatan kapitalisme, sedangkan kemajuan riset dan teknologi kesehatan saat ini tidaklah kurang-kurang.
Walhasil, dapat kita katakan ini semua adalah cerminan buruknya performa politik kesehatan kapitalisme dengan sistem kesehatan kapitalisme sebagai instrumennya. Juga betapa berbahayanya peradaban kapitalisme bagi kehidupan karena darinya ada politik kesehatan kapitalisme.
Saatnya Meninggalkan Politik Kesehatan Kapitalisme
Politik kesehatan kapitalisme adalah pengurusan kepentingan publik dalam hal kesehatan dengan sudut pandang sekularisme; dilakukan secara praktis oleh negara, di bawah kontrol otoritas kesehatan dunia WHO yang berdedikasi bagi peradaban kapitalisme; serta mencakup upaya promotif-preventif dan kuratif.
Berdasarkan definisi ini dan sejumlah pernyataan pemerintah, yakni Menkes Budi bahwa transformasi sistem kesehatan adalah wujud kehadiran negara, maka sangat beralasan untuk menyebut transformasi sistem kesehatan adalah wujud politik kesehatan kapitalisme hari ini di Nusantara.
Pengurusan kesehatan dengan politik kesehatan kapitalisme sudah menghabiskan masa 40 tahun, jika dihitung dari sejak Indonesia bergabung dengan otoritas kapitalisme global bidang kesehatan WHO. Ini waktu yang lebih dari cukup untuk menyelesaikan masalah pembiayaan, kualitas, dan keadilan pelayanan, serta ketersediaan fasyankes yang memadai. Akan tetapi, selama itu pula, tidak kurang program yang dijalankan sebagai tindak lanjut puluhan resolusi dan arahan WHO bagi pelaksanaan politik kesehatan kapitalisme dan sistem kesehatannya.
Petunjuk persoalan pun bukan hanya di tataran teknis, semisal program yang kurang atau tidak berjalan, melainkan persoalan paradigmatis ideologis kapitalisme yang bersifat negatif terhadap kesehatan. Salah satunya adalah resolusi tentang konsep Universal Health Coverage (UHC) yang di Indonesia ditindaklanjuti dalam bentuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Meski sudah berlangsung selama satu dekade (pada Januari 2024), tetapi penderitaan dan kesengsaraan publik tidak berkurang karenanya. Padahal, JKN digadang-gadang bisa mengatasi kegagalan politik kesehatan kapitalisme—yang menjadikan kesehatan sebagai komoditas bisnis dan negara sebagai pembuat aturan bagi kepentingan korporasi (regulator). Akibatnya, visi negara nihil dari pengurusan kepentingan masyarakat, dalam hal ini kesehatan.
Di samping itu, UHC adalah salah satu pilar penguatan bangunan sistem kesehatan kapitalisme yang rapuh, yakni pilar pembiayaan dan skema pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat. JKN juga bagian penting dari transformasi kesehatan bagi penguatan sistem kesehatan, sekaligus wujud politik kesehatan pemerintah yang hingga saat ini berjalan hampir dua tahun.
Hasilnya, sebagaimana kita saksikan, sejumlah persoalan krusial yang seharusnya dapat segera diatasi, justru berkelanjutan. Ini menjadi petunjuk kuat atas ketaklayakan pemerintah melanjutkan politik dan sistem kesehatan kapitalisme, termasuk keharusan adanya transformasi yang fundamental dengan paradigma sahih dan sehat, serta membuang jauh paradigma usang kapitalisme.
Artinya, jika pemerintah benar-benar tulus hadir untuk kepentingan publik, sekaranglah saatnya untuk meninggalkan politik kesehatan kapitalisme.
Politik Kesehatan Islam sebagai Jawaban
Politik kesehatan Islam adalah pengurusan kepentingan publik dalam hal kesehatan dengan sudut pandang Islam dan dilakukan secara praktis oleh Khilafah, mencakup upaya promotif-preventif dan kuratif.
Adapun sistem kesehatan Islam, ia merupakan instrumen penting dari politik kesehatan Islam, di samping pandangan bahwa kesehatan adalah kebutuhan hidup insan, bahkan sebaik-baiknya nikmat sesudah nikmat iman yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Pada saat yang sama, Islam memandang negara bertanggung jawab langsung dan penuh dalam menjamin pemenuhan kesehatan setiap individu masyarakat.
Politik kesehatan Islam berdiri di atas prinsip kesehatan masyarakat, berupa pengawasan, pemeliharaan, penjagaan, perlindungan, serta pengaturan berbagai perkara bagi terwujudnya kesehatan fisik, mental, dan sosial masyarakat. Ia juga mencakup pencegahan dan perlindungan terhadap penyakit sebelum terjadi, serta mengikutinya dan mengatasinya jika terjadi, baik di tingkat individu maupun masyarakat.
Artinya, tujuan perawatan kesehatan adalah terpeliharanya kesehatan setiap individu masyarakat yang dianugerahkan Allah Taala kepadanya. Ini merupakan aspek promotif-preventif. Sedangkan aspek kuratifnya adalah berupa pengobatan gratis dan berkualitas apabila sakit. Kesinambungan pemenuhan aspek promotif-preventif dan kuratif ini akhirnya menjadi kunci rahasia terawatnya kesehatan setiap orang sepanjang hayatnya.
Adapun upaya promotif-preventif paling prinsip adalah jaminan pemenuhan kebutuhan fisik dan nonfisik secara benar, yakni melalui keberadaan masyarakat Islam dengan sejumlah tujuannya yang bersifat positif terhadap kesehatan yang dijadikan prioritas oleh negara. Meski demikian, ini bukan berarti berkurangnya perhatian negara terhadap upaya kuratif berupa pelayanan kesehatan gratis dengan kualitas tinggi dari sisi medis dan nonmedis.
Islam memandang pelayanan kesehatan adalah praktik perawatan yang berkhasiat/manjur dan berkelanjutan agar terwujud pandangan tentang kesehatan yang diwajibkan ada pada individu dan masyarakat Islam, yakni terpenuhinya kebutuhan individu sebagai kenikmatan kesehatan fisik dan jiwa yang memampukan individu melakukan berbagai kewajiban yang disyariatkan padanya dan untuk melakukan apa saja yang diwajibkan atasnya bagi keberadaan masyarakat dan negara.
Selain itu, akan terdepan dalam penemuan/inovasi terkini untuk strategi dan sarana demi terwujudnya pelayanan kesehatan terbaik yang sampai kepadanya ilmu serta penemuan ilmiah, juga terwujud persiapan untuk pengembanan risalah Islam bagi umat manusia dengan dakwah dan jihad.
Ini karena penyelenggaraan perawatan kesehatan oleh negara dalam politik kesehatan Islam berlandaskan sejumlah prinsip istimewa dan yang terpenting. Di antaranya adalah sebagai berikut.
Pertama, falsafah aktivitas Islam energi penguasa bagi jaminan pelayanan kesehatan.
Falsafah aktivitas dalam Islam berupa pencampuran materi/aktivitas dengan ruh/dorongan. Ketakwaan dan mencari rida Allah Taala akan muncul pada diri khalifah dan para ‘amil. Ini menjadi energi luar biasa bagi pengerahan segenap kemampuannya hingga batas akhir kesungguhannya dalam pelaksanaan fungsi politiknya yang begitu penting, yakni sebagai penanggung jawab langsung dan penuh atas jaminan pelayanan kesehatan gratis berkualitas bagi setiap individu publik.
Sistem kesehatan juga harus dalam kondisi prima di semua pilarnya, seperti SDM kesehatan bagi ketersediaan memadai (kualitas dan kuantitas) melalui penerapan sistem pendidikan Khilafah, maupun pilar pembiayaan bagi kecukupan dan kesinambungan biaya melalui fungsi baitulmal dengan anggaran mutlak.
Demikian juga pilar riset dan industri peralatan kedokteran dan obat-obatan melalui link and match dengan pendidikan tinggi dan politik industri berbasis industri berat, juga pilar infrastruktur dan fasilitas pelayanan kesehatan.
Kedua, pelayanan kesehatan persoalan insan.
Dalam pandangan Islam, persoalan pelayanan kesehatan tidak akan direduksi sebagai persoalan ekonomi dan kesehatan, melainkan harus dilihat sebagai persoalan insan yang butuh kehadiran Islam. Persoalan yang dimaksud ialah terpenuhinya kebutuhan fisik dan naluri setiap insan secara benar sebagaimana ketentuan syariat Islam, di tengah masyarakat dengan pola kehidupan bersifat positif terhadap perawatan kesehatan karena kehidupan yang terselimuti suasana keimanan yang kuat di tengah serasinya nilai spiritual, moral, kemanusiaan, dan materi.
Oleh karenanya, dorongan Islam begitu kuat—baik pada individu, masyarakat, maupun negara—akan terwujudnya peluang-peluang dan upaya yang lazim. Akhirnya, perawatan kesehatan sepanjang hayat dapat dirasakan setiap insan masyarakat. Mulai dari keharusan berperilaku dan berpola jiwa sesuai syariat Islam—melalui penjagaan tujuan-tujuan keberadaan masyarakat Islam oleh negara—hingga pengorbanan harta berupa kewajiban berinfak untuk pelayanan urusan pasien dan urusan masyarakat hingga penyakit tidak menyebar, juga tuntutan untuk mampu menundukkan bencana bagaimanapun beratnya persoalan.
Ketiga, kesatuan pandangan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
Islam mewajibkan adanya satu pandangan atas individu-individu rakyat, yakni rakyat tanpa kategori berdasarkan agama, ras, keturunan, umur, maupun tempat tinggal. Rasulullah saw. bersabda, “Imam atau khalifah itu adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap urusan rakyatnya.”
Begitulah keadaan daulah Islam sejak Rasulullah saw. dirikan hingga dihancurkan pada awal abad lalu. Berbagai kepentingan setiap individu publik diurus tanpa diskriminasi.
Keempat, kekuasaan bersifat sentralisasi dan administrasi desentralisasi.
Kekuasaan sentralisasi menjadikan khalifah memiliki kewenangan memadai dalam pelaksanaan syariat, dalam hal ini pemenuhan kepentingan publik terhadap kesehatan. Misalnya, pengadaan SDM kesehatan, pembiayaan, dan riset sebagai pilar sistem kesehatan.
Sementara itu, administrasi pelayanan kesehatan bersifat desentralisasi. Artinya, tidak dibutuhkan persetujuan pusat, melainkan sesuai situasi kondisi yang dihadapi manusia sehingga berbagai kebutuhan bisa segera terpenuhi.
Kelima, administrasi disifati sebagai kesederhanaan, kecepatan, dan kapabilitas.
Strategi administrasi pelayanan kesehatan, sebagaimana kemaslahatan publik lainnya, berdiri di atas prinsip kesederhanaan aturan, kecepatan pelaksanaan, dan dilakukan oleh individu yang cakap pada bidang keahliannya. Ini karena syarak memerintahkan untuk berlaku ihsan pada semua urusan, memudahkannya, serta dilarang untuk menyulitkan.
Keenam, jaminan pemenuhan kebutuhan hidup oleh negara.
Islam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar setiap personal rakyat, baik personal (pangan, sandang, dan papan), maupun umum (pendidikan, kesehatan, dan keamanan). Jaminan pemenuhan itu tidak saja dari segi jumlah, tetapi juga kualitas. Jika tidak, bisa berbahaya bagi kesehatan, bahkan nyawa masyarakat, dan ini diharamkan Islam yang mana negara berada di garda terdepan dalam pencegahannya.
Pangan, misalnya, harus terpenuhi secara memadai dari aspek jumlah, juga kualitas berupa kecukupan gizi, bebas dari bahan beracun dan berbahaya, serta kelayakan dikonsumsi. Kemudian papan, haruslah layak huni dalam arti terpenuhinya prasyarat syariat bagi keberlangsungan kehidupan khusus, syarat kesehatan dari segi bahan keamanan bangunan yang digunakan, tata ruang dengan pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik, ketersediaan air bersih dan sanitasi, maupun segi tata ruang dan wilayah bebas polusi.
Hal yang sama berlaku bagi pemenuhan kebutuhan pokok publik. Negara tidak cukup menggratiskan pelayanan kesehatan, tetapi juga harus terjamin aspek kualitas pelayanan medis dan nonmedis sehingga perawatan yang kuratif bisa berfaedah bagi kesembuhan secara segera dan sempurna.
Demikian juga pendidikan yang diberikan negara, selain gratis, juga harus memperhatikan aspek kualitas kurikulum dan tata kelolanya sehingga bisa segera meraih tujuan umum dan khusus di setiap level pendidikan.
Pemenuhan yang benar sesuai ketentuan syariat ini akan berefek positif terhadap jiwa dan perasaan masyarakat. Terpenuhinya kebutuhan hidup insan secara benar—baik fisik maupun nonfisik—adalah upaya promotif-preventif paling mendasar bagi terawatnya kesehatan publik sepanjang hayat.
Ketujuh, pandangan Islam terhadap persoalan perekonomian.
Islam memandang bahwa persoalan perekonomian adalah distribusi kekayaan/barang dan jasa kepada manusia, dan sesungguhnya sumber daya alam cukup bagi penghuninya yang hidup di atasnya.
Allah Swt. berfirman, “… Dia menentukan padanya kadar makanan penghuninya.” (QS Al-Fushshilat [40]: 10), yaitu makanan pokoknya.
Oleh sebab itu, dalam Islam, solusi persoalan perekonomian bersandar pada distribusi, bukan produksi, yakni dengan disyariatkannya sistem ekonomi yang khas. Mekanisme tersebut akan menjamin pemenuhan hajat asasi individu rakyat secara sempurna. Pada saat yang sama, negara akan memiliki kemampuan finansial yang memadai bagi pembiayaan pelaksanaan fungsi-fungsi politiknya, termasuk bagi penerapan politik kesehatan Islam.
Bukan hanya itu, penerapan sistem ekonomi Islam—yang tidak terpisahkan dari penerapan sistem politik Islam dan sistem kehidupan Islam secara keseluruhan dengan langkah-langkah praktis negara dalam bingkai syariat Islam—meniscayakan kembalinya keseimbangan alam, mengakhiri krisis air bersih, serta berbagai dampak buruk sistem ekonomi sekuler yang eksploitatif terhadap alam.
Khatimah
Inilah sejumlah prinsip politik kesehatan Islam yang begitu istimewa bagi terawatnya kesehatan setiap insan sepanjang hayatnya. Sehat seutuhnya merupakan nikmat yang dirasakan setiap individu masyarakat bagi keberadaannya sebagai hamba Allah Taala.
Oleh karenanya, penerapan politik Islam pada abad ini adalah satu-satunya solusi segera dan tuntas atas berbagai persoalan yang ditimbulkan politik kesehatan sekuler kapitalisme. Tersebab politik kesehatan Islam hanya serasi dengan peradaban Islam, tentu saja kehadiran peradaban Islam dalam bingkai Khilafah adalah perkara mutlak dan urgen bagi bangsa ini. Wallahualam. [MNews/Gz]
