Pembangunan Infrastruktur Islam, Mewujudkan Layanan Prima Negara bagi Publik

Pembangunan Infrastruktur Islam, Mewujudkan Layanan Prima Negara bagi Publik

Penulis: Dr. Suryani

Muslimah News, SUARA PAKAR — Pembangunan infrastruktur di Indonesia masih menjadi belanja prioritas APBN 2023. Mengutip dari laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pemerintah masih akan mengalokasikan anggaran yang cukup signifikan untuk pembangunan infrastruktur pada 2023, yakni Rp392,02 triliun. Salah satu pembiayaan infrastruktur adalah proyek pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara, yakni sebesar Rp27 triliun hingga Rp30 triliun.

Pembangunan Infrastruktur di Indonesia terus digenjot, terutama di Ibu Kota dan kota-kota madya. Pembangunan infrastruktur dipandang sangat penting untuk menopang laju pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, pemerintah terus berupaya meningkatkan konektivitas antarkawasan agar mobilisasi barang, jasa, dan manusia lebih lancar, perekonomian pun bisa ikut bertumbuh. Pertanyaannya, apakah pembangunan infrastruktur dengan biaya selangit dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat? Atau sebaliknya?

Kontroversi Proyek Pembangunan Infrastruktur

Gencarnya pembangunan infrastruktur justru menuai kontroversi dari rakyat. Saat ini, pemerintah terus menggenjot IKN masuk dalam agenda rutin Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan terus diaruskan di perguruan tinggi. Pembangunan IKN pun menuai kritik dari beberapa pihak karena dinilai sangat terburu-buru, juga terkait permasalahan lingkungan, anggaran, hingga desain istana negara.

Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) juga bermasalah dari segi pembiayaan ataupun molornya waktu yang telah ditetapkan. KCJB mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) dalam pengerjaannya karena memiliki banyak hambatan. Mulanya, target penyelesaian kereta cepat adalah pada 2019, lalu mundur ke 2022. Belakangan, targetnya mundur lagi menjadi 2023.

Adapun pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan, antara lain megaproyek reklamasi Center Point of Indonesia (CPI), juga menuai kritik, terutama jika ditinjau dari kacamata WALHI. Belum lagi protes dari nelayan dan LSM yang menilai proyek ini merusak lingkungan dan berdampak negatif bagi warga pesisir. CPI menyebabkan abrasi besar-besaran di daerah pulau Lae-Lae dan menenggelamkan rumah-rumah warga.

Selain itu, pembangunan jalur kereta Trans Sulawesi menjadi perhatian beberapa waktu belakangan lantaran dikritik oleh Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). JK menganggap pembangunan jalur kereta di Sulawesi berbeda dengan di Jawa sehingga tidak perlu dibangun dari selatan hingga utara Pulau Jong Celebes. Hingga saat ini, Trans Sulawesi belum selesai karena rumitnya pembebasan lahan. Perubahan tata guna lahan persawahan yang produktif juga berdampak langsung kepada rakyat kecil.

Sementara itu, pembangunan kereta cepat tidak terlalu urgen karena jalan darat lumayan bagus, tidak terjadi kemacetan parah dan jalanan masih dalam kondisi baik. Artinya, transportasi di wilayah tersebut lancar sehingga pembangunan infrastruktur terkesan dipaksakan. Apalagi pembangunan kereta ini menimbulkan masalah lingkungan. Bahkan, Pemerintah Kabupaten Barru mengeklaim bahwa kereta trans Sulawesi menjadi salah satu pemicu banjir.

Problem Mendasar Pembangunan Infrastruktur

Tampak ada fakta kerusakan dari pembangunan infrastruktur. Akan tetapi, pemerintah terus melakukan proyek pembangunan meskipun ada pembacaan dampak negatif. Pembangunan infrastruktur memang merupakan salah satu proyek strategis nasional yang masuk ke dalam RPJM 2020—2024 .

Untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur ini, Indonesia menggandeng investor untuk mendukung pembiayaan, baik investor dalam maupun luar negeri. Tata kelola infrastruktur yang berdasar pada peran korporasi telah mengerdilkan peran negara. Walhasil, pembangunan infrastruktur tidak mengarah pada kepentingan rakyat, melainkan sesuai kepentingan korporasi.

Kerusakan demi kerusakan ini sejatinya akibat kesalahan paradigma yang berorientasi pada materi. Infrastruktur dipandang sebagai indikator kemajuan daerah, bahkan negara. Pembangunan infrastruktur secara fisik diklaim sebagai pertumbuhan ekonomi. Padahal, faktanya, berbagai sarana tersebut belum tentu membawa kesejahteraan bagi rakyat, bahkan bisa jadi manfaatnya tidak dirasakan oleh rakyat.

Semua kondisi ini dikembalikan pada satu sebab mendasar, yakni penerapan sistem kapitalisme di negara ini. Kapitalisme meniscayakan tolok ukur semua aktivitas berdasarkan hitungan untung-rugi.

Infrastruktur dalam Islam

Dalam Islam, infrastruktur dipandang sebagai salah satu pilar membangun peradaban. Penyediaan layanan kepada masyarakat, kegiatan ekonomi, dan upaya perwujudan kesejahteraan, sangat tergantung pada infrastruktur yang ada.

Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur meniscayakan negara mengambil peran yang sangat penting. Syariat menetapkan penyediaan infrastruktur menjadi tanggung jawab negara dan harus dilakukan secara independen, tidak tergantung pada asing.

Instrumen negara dalam pembangunan infrastruktur berbasis kemaslahatan rakyat. Pembangunan infrastruktur akan diserahkan pada ahlinya dengan pembiayaan oleh negara. Infrastruktur harus memenuhi pandangan pada dunia keruangan secara keseluruhan dan negara akan memastikan pembangunan infrastruktur tepat guna sesuai kebutuhan rakyat dan negara.

Penerapan sistem Islam telah memberikan contoh terbaik sepanjang sejarah, selama 13 abad menorehkan kecemerlangan di semua bidang, termasuk infrastruktur. Pada masa akhir Kekhalifahan Utsmani, dunia Islam berupaya dipersatukan dengan jalur kereta api Hijaz. Diperintahkan oleh Sultan Abdul Hamid II pada 1900, jalur kereta api Hijaz dibangun untuk memudahkan jemaah haji saat menuju Makkah. Sebelumnya, mereka melakukan perjalanan dengan menunggangi unta selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan.

Demikianlah era keemasan kekhalifahan, infrastruktur maju pesat dan kukuh untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *