[Kabar] BUMN Karya Bermasalah, Pakar Ekonomi: Ini karena Dikuasai Swasta

[Kabar] BUMN Karya Bermasalah, Pakar Ekonomi: Ini karena Dikuasai Swasta

Muslimah News, NASIONAL — Baru dua bulan berlalu di 2023, sudah dua gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dilayangkan kepada PT Waskita Karya Tbk. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Karya ini sedang limbung dengan utang yang menggunung.

Kerugian yang melanda BUMN Karya menjadi sorotan. PT Waskita Karya Tbk (WSKT) rugi Rp7,37 triliun pada laporan keuangan 2020. PT Hutama Karya (Persero) juga mencatatkan kerugian Rp2,09 triliun sepanjang 2020. Sementara PT Wijaya Karya (Persero) Tbk memang tidak masuk kategori rugi besar, tetapi laba bersihnya “terjun bebas” hingga 98,31%. Realitas ini akan menjadi beban APBN melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).

Dikuasai Swasta

Pakar ekonomi syariah Dr. Arim Nasim mengungkap penyebab BUMN banyak masalah, salah satunya karena dikuasai oleh swasta.

“Namanya BUMN, tetapi sebenarnya sudah dikuasai swasta, atau perlakuan pemerintah terhadap BUMN sama seperti perlakuan pemerintah terhadap swasta. Ini yang menurut saya wajar kalau akhirnya BUMN selalu dihadapkan pada banyak masalah, ” ungkapnya di acara yang bertajuk: Sengkarut BUMN Karya, Selamatkan atau Bubarkan? Melalui kanal PAKTA Channel, Rabu (1-3-2023).

Pertamina, misalnya, ketika disejajarkan dengan perusahaan swasta untuk mendapatkan proyek, tentu ini kebijakan keliru. “Harusnya peran negara yang dominan,” tukasnya.

Arim juga melihat BUMN Karya saat ini dipaksa untuk membuat proyek-proyek yang sifatnya ambisius semisal proyek kereta cepat. “Padahal sebenarnya tidak dibutuhkan, tetapi dipaksa untuk dibangun yang akhirnya memunculkan sengkarut serta memunculkan kerugian,” tambahnya.

Dua Jenis

Menurutnya, dalam perspektif Islam, BUMN ada dua jenis. Pertama, sebutnya, BUMN yang mengelola sumber daya alam yang masuk kategori fasilitas publik semisal pertambangan emas, perak, nikel, batubara, hutan, dan sumber daya alam lain yang masuk kategori milik umum.

“BUMN jenis ini wajib dikelola negara serta haram diserahkan kepada swasta. Fungsi pengelolaan BUMN jenis ini sebagai sumber pendapatan APBN dan sebagai bentuk pelayanan negara terhadap rakyat. Karena sifatnya pelayanan maka orientasinya bukan keuntungan,” tegasnya.

Swasta, lanjut Arim, bisa dilibatkan di BUMN jenis ini, tetapi sifatnya hanya melaksanakan suatu pekerjaan yang dibayar oleh negara.

“Kedua, BUMN yang objek usahanya bisa dimiliki pribadi tapi negara mengambil peran untuk lebih mengoptimalkan tugas negara. Dalam konteks hari ini, contohnya pabrik mobil Esemka. BUMN jenis ini orientasinya keuntungan,” jelasnya.

Kezaliman

Arim menyayangkan kebijakan pemerintah saat ini yang justru meliberalisasi pengelolaan sumber daya alam. “Dalam pandangan Islam ini kezaliman,” tegasnya.

Kezaliman itu, kata Arim, berlanjut dengan menjadikan pajak sebagai sumber utama pendapatan APBN. Sudah itu lanjutnya pajak bukan kembali kepada rakyat malah hak-hak rakyat dikebiri. “Subsidi kesehatan dicabut, subsidi BBM dicabut, subsidi pupuk dikurangi. Padahal, sumber pendapatannya pajak yang berasal dari rakyat. Ini kan kezaliman berkali-kali yang dilakukan sistem ini. Ditambah lagi pajak yang sudah dipungut, dikorup,” ujar Arim menyesalkan.

Ia menegaskan, ini semua terjadi karena sistem yang dijalankan bukan sistem yang berdasar Islam. “Semoga ini membuka mata semua pihak bahwa negeri ini sedang tidak baik-baik saja, kemudian menjadikan sistem Islam sebagai solusi,” pungkasnya. [MNews/IA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *