[Kabar] Pendapatan Terbesar APBN 2023 Berasal dari Pajak, Dr. Erwin Permana: Ini Tidak Baik

[Kabar] Pendapatan Terbesar APBN 2023 Berasal dari Pajak, Dr. Erwin Permana: Ini Tidak Baik

Muslimah News, NASIONAL — Target pendapatan negara dalam APBN 2023 sebesar Rp2.463 triliun. Rancangan pendapatan terbesar APBN bersumber dari penerimaan pajak, yaitu sebesar Rp2.021 triliun dan Peneriman Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp441 triliun.

Di sisi lain, didapati fakta bahwa swasta berpesta pora mengeruk kekayaan sumber daya alam di negeri ini dengan keuntungan luar biasa.

Tidak Baik

Dr. Erwin Permana dari Pusat Analisis Kebijakan Strategis (PAKTa) menilai postur anggaran semacam ini tidak baik.

“APBN yang ditopang pajak sedemikian besar itu tidak baik, sedangkan di sisi lain kekayaan alam yang luar biasa besar yang mestinya digunakan untuk menopang kehidupan bernegara justru diberikan kepada swasta tanpa membawa kebaikan,” tuturnya kepada MNews, Kamis (2-3-2023).

Menurut Erwin, kondisi ini terjadi karena kesalahan paradigma pengaturan ekonomi negara yang menggunakan paradigma liberalisme, perdagangan bebas, dan kebebasan kepemilikan.

“Indonesia merupakan negara kaya dengan berbagai macam kekayaan alam, seperti nikel, emas, batubara, minerba. Namun, karena kesalahan paradigma maka terjadilah apa yang sudah terjadi hari ini,” kritiknya.

Erwin menegaskan, pajak saja tidak akan bisa mencukupi kebutuhan bernegara dan ambisi pembangunan-pembangunannya. “Tahun ini bakal tambah utang Rp750 triliun di tengah utang yang sudah mencapai Rp7500 triliun. Artinya, utang kita bakal mencapai Rp9.000 triliun. Ini kan soal berikutnya. Kalau ini dibiarkan, Indonesia terancam menjadi negara gagal,” ulasnya.

Negara gagal itu, lanjutnya, jika negara gagal dalam melakukan pembayaran utang. “Sekarang APBN setiap tahunnya tersedot untuk membayar utang sekitar 400 triliun. Kalau utang makin, besar tahun-tahun ke depan pengeluaran APBN untuk membayar utang tentu makin membengkak. Itu kan berarti Indonesia berisiko menjadi negara gagal seperti Yunani, Argentina, Vanezuela,” tegasnya.

Oligarki

Erwin menilai bahwa paradigma negara yang dibangun di atas asas liberalisme memberikan fasilitas kepada oligarki untuk menguasai regulasi. “Melalui regulasi itu terjadi legislasi terhadap penguasaan kepemilikan umum menjadi milik swasta yang legal berdasar undang-undang sehingga kekayaan menumpuk di segelintir orang,” jelasnya.

Ia mengatakan, yang menguasai tanah di Indonesia adalah oligarki. “Mereka mempunyai tanah jutaan hektar, sedangkan generasi muda terancam tidak memiliki tanah. Ini problem besar bagi generasi muda saat ini dan ini tidak adil,” ucapnya.

Ketika swasta makin kaya nilainya, ungkap Erwin, tidak ada kebaikan yang diberikan untuk negeri ini. “Trickle down effect hanya sebatas teori yang pada faktanya tidak pernah mengalir ke rakyat bawah. Yang terjadi justru efek mengalir ke atas, yang kaya makin kaya dengan berbagai insentif pajak, kemudahan berusaha, dan UU Ciptaker,” cetusnya.

Kesadaran Umum

Erwin mengatakan, kalau sudah diketahui persoalan mendasar itu liberalisasi dengan menggunakan instrumen regulasi melalui paradigma demokrasi dan turunannya, maka harus dibangun kesadaran umum di tengah masyarakat bahwa kita sedang diatur oleh paradigma kehidupan yang salah.

“Semua harus memiliki kesadaran umum karena keburukan ini menimpa semuanya termasuk mereka yang memegang kekuasaan. Mereka yang memiliki kekuatan pengetahuan, kekuatan militer harus sadar bahwa negara ini sedang tidak baik-baik saja yang bersumber dari liberalisasi di segala lini yang sudah tidak terkendali. Ini buruk untuk semua,” bebernya.

Harus ada keberanian, sambungnya, untuk mengatakan bahwa negara ini sedang berada dalam masalah. “Ini membutuhkan kecerdasan akal, pikiran yang dingin untuk menelaah, mencermati masalah yang ada. Setelah memahami masalah yang ada tentu butuh solusi mendasar yaitu ekonomi berbasis syariat,” tandasnya.

Hal ini butuh ditegaskan, tambah Erwin, karena orang sering melakukan simplifikasi ketika membahas ekonomi syariah sebatas bank syariah. “Padahal, ada aspek muamalah iqtishodiyah di situ, termasuk pengaturan kepemilikan yang dari sanalah negara bisa hidup tanpa pajak,” tukasnya.

Kebingungan Sri Mulyani ketika negara mengalami defisit anggaran sementara utang sudah melewati ambang batas yang ditetapkan Bank Dunia, kata Erwin, tinggal ditunjukkan dengan fakta ini.

“Ditunjukkan dengan satu keberanian dari pemangku negara bahwa kekayaan negara kita yang sangat melimpah sudah terlanjur diberikan kepada oligarki. Oleh karenanya, dibutuhkan keberanian untuk melakukan restrukturisasi kepemilikan aset-aset strategis yang tadinya milik swasta dikembalikan menjadi milik umum. Negara mengelolanya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” pungkasnya. [MNews/IA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *