[Kabar] Kasus Pembubaran Misa Gereja, UIY: Harus Proporsional

[Kabar] Kasus Pembubaran Misa Gereja, UIY: Harus Proporsional

Muslimah News, NASIONAL — Wawan Kurniawan, Ketua RT 12 Kelurahan Rajabasa Jaya, Bandar Lampung viral setelah melarang jemaat Kristiani beribadah (misa) di gereja. Ia membantah melakukan pelarangan ibadah, tetapi hanya membubarkan para jemaat.

Wawan mengatakan, ia bersama rekannya datang ke gereja itu untuk mengimbau agar tidak menggunakan gedung ini untuk beribadah, karena belum ada izin.

“Saya tidak melarang, saya hanya membubarkan karena mereka belum ada izin,” katanya Senin (20/2/2023).

Menurut Menag, persoalan seperti itu seharusnya bisa diselesaikan dengan musyawarah. Apalagi, sudah ada regulasi yang mengatur dan bisa dijadikan pedoman bersama.

“Semua pihak bertanggung jawab pada terciptanya kerukunan. Jika ada permasalahan, semestinya diselesaikan secara musyawarah dengan melibatkan para pihak yang bertanggung jawab dalam memelihara kerukunan. Tidak perlu ada aksi pembubaran atau pelarangan,” terang Menag di Jakarta, Selasa (20/2/2023).

Dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 dan Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat Pasal 18 disebutkan bahwa pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan laik fungsi dan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Proporsional

Menyoroti kasus ini, cendekiawan muslim Ustaz Ismail Yusanto (UIY) menyatakan, harus didudukkan secara proporsional.

“Kasus ini harus didudukkan secara proporsional, jangan sampai yang salah dibetulkan, yang betul disalahkan,” ucapnya dalam “Ribut-Ribut Misa Gereja, Benarkah Umat Islam Intoleran?” di UIY Official, Ahad (26-2-2023).

Jika dirunut kronologisnya, jelas UIY, tindakan yang dilakukan pak RT sudah sangat tepat karena memfungsikan rumah sebagai tempat ibadah telah melanggar ketentuan dan kesepakatan yang dibuat pimpinan jemaat di situ bersama yang bersangkutan.

“Inti kesepakatan itu, mereka tidak akan menggunakannya sebagai tempat ibadah sampai izinnya keluar. Nah, izin itu belum keluar, tiba-tiba kok sudah dipakai. Oleh karenanya, pak RT merasa punya hak untuk membubarkan atau menghentikan kegiatan itu,” terangnya.

Jika kemudian pak RT ini “diserang” dari segala arah, lanjutnya, termasuk oleh para pejabat di negeri ini, hal ini patut disesalkan. “Mengapa? Karena ia sedang melaksanakan fungsi penting sebagai Ketua RT. Ia merupakan unit terkecil dalam pemerintahan kita. Jadi, ia tahu persis yang terjadi di sana. Kalau pejabat kan seperti di kahyangan. Melihatnya dari atas, dari jauh, dan berdasarkan pemberitaan media,” ucapnya.

Kemudian, ungkap UIY, ketika tahapnya dinaikkan menjadi penyidikan, pak RT ini berpotensi menjadi tersangka. “Maknanya, ia berada dalam kondisi salah dan dipersalahkan. Sementara itu, yang melanggar kesepakatan menjadi pihak yang benar. Ini sesuatu yang sangat tragis karena seharusnya yang melanggarlah yang dipersalahkan. Namun, dugaan kita, pasti tidak berani,” sesalnya.

Mispersepsi

Menurut UIY, sekarang ini sedang terjadi mispersepsi dan framing yang tidak tepat secara politik. “Kalau dilihat sekarang, yang terjadi pertumbuhan gereja lebih tinggi daripada masjid. Jika ada persekusi, pastinya hal ini tidak terjadi. Kalaupun ada penutupan gereja, harus dilihat apakah karena dorongan teologis, politis, atau teknis?” tanyanya lugas.

Kalau dikaji, tambahnya, itu lebih kepada faktor teknis, seperti tidak ada izin, bahkan ada juga unsur kriminal karena pemalsuan tanda tangan.

“Jadi, tidak ada unsur teologis karena fakta pertumbuhan gereja tersebut, juga tidak akan ada Gereja Katedral yang berdiri di depan Masjid Istiqlal. Selain itu, tidak pula karena faktor politis,” tukasnya.

Dengan demikian, imbuhnya, karena ini faktor teknis mestinya diletakkan dalam konteks teknis, bukan persoalan toleran atau tidak toleran, tetapi tertib atau tidak tertib. “Jangan sampai yang menertibkan, justru seolah menjadi korban,” kritiknya.

Meskipun demikian, UIY memandang, respons Menag Yaqut terhadap kasus ini bagus, tetapi andai responsnya sama juga terhadap yang lain, seperti pada pembubaran dan pelarangan pengajian Ustaz Hanan Attaki.

“Hanya saja, ini tidak terjadi. Justru terjadi pada kasus di Lampung yang sebenarnya akibat ketidaktertiban. Menag diam saja ketika terdapat pengajian yang jelas-jelas ada izin malah dibubarkan. Hal-hal seperti inilah yang menambah gaduhnya suasana. Mengapa? Karena ada pimpinan yang berlaku tidak adil. Jika keadilan ditegakkan, saya kira tidak akan bertambah parah. Sebaliknya, kalau keadilan tidak diwujudkan, pasti akan melukai umat Islam, yang notabene agamanya sama dengan agamanya pak Menag,” bebernya.

Moderasi Beragama

UIY menyatakan, inilah arah dari pengarusutamaan moderasi beragama. “Mengapa harus jadi moderat, memang ada apa dengan agama kita ini? Yang pasti kita tidak diperintahkan menjadi muslim radikal, sebagaimana tidak ada perintah menjadi muslim moderat. Perintahnya yang pasti adalah menjadi muslim yang takwa sebenarnya dalam seluruh aspek kehidupan kita, masuk Islam dengan kafah. Nah, ini disebut apa? Radikal? Radikal ini menjadi sesuatu yang salah. Masak kita yang mau bertakwa dengan takwa sebenarnya, salah? Yang menyalahkan siapa? Manusia. Bagaimana bisa manusia menyalahkan yang diperintahkan Allah? Atas hak apa? Ini kan jadi masalah,” cetusnya.

Oleh karenanya, UIY mengingatkan, konstruksi perlakuan terhadap agama dan keberagaman di negeri ini sudah salah arah.

“Alih-alih menciptakan kerukunan dan toleransi, justru sikap yang menuding seseorang sebagai radikal adalah sikap intoleransi. Alih-alih ia mendengungkan toleransi, yang terjadi adalah mendengungkan intoleransi. Karena radikal, ia boleh dibubarkan. Karena radikal, ia boleh dilarang. Karena radikal, ia boleh diperlakukan semena-mena. Ini adalah problem besar. Apalagi, ini dilakukan oleh orang-orang yang begitu kencangnya meneriakkan toleransi, bahkan menganggap dirinya atau kelompoknya sebagai yang paling toleran,” tegasnya. [MNews/Ruh]  

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *