Muslimah News, ANALISIS — Sekitar 90% masyarakat Indonesia mengonsumsi beras sebagai makanan pokok. Lebih dari 14 juta rumah tangga petani dan 40% tenaga kerja dari total tenaga kerja, usaha taninya terkait padi.[1] Oleh karenanya, ketercukupan, keterjangkauan, dan aksesibilitas seluruh rakyat terhadap beras, serta jaminan kesejahteraan petani, menjadi hal penting yang harus diperhatikan.
Menjamin pemenuhan pangan dan kebutuhan pokok rakyat adalah tanggung jawab negara. Apalagi ketika terjadi gonjang-ganjing beras akibat kurangnya pasokan dan melambungnya harga, sangat cepat menaikkan angka kemiskinan.
Bagi masyarakat miskin, sebagian besar pendapatan mereka ‘yang tidak seberapa’ digunakan untuk membeli bahan pangan, terutama beras. Sayangnya, hingga hari ini, persoalan seputar beras masih saja terjadi dengan masalah klasik yang tidak terurai. Ini semua berpangkal dari upaya negara dalam memotret akar masalah dan memberikan solusi terbaik dan tuntas terhadapnya.
Kembali Impor
Baru saja Agustus 2022 lalu Indonesia mendapat penghargaan IRRI sebagai negara yang berhasil swasembada beras dalam tiga tahun terakhir. Anehnya, menjelang akhir 2022, pemerintah justru memutuskan importasi 500 ribu ton untuk menambah cadangan beras pemerintah (CBP).
Alasannya, ketersediaan beras di gudang Bulog hingga masa panen pada Februari atau Maret tahun ini tidak mencukupi. Dari jumlah 1,2 juta ton yang harus tersedia, Bulog hanya memiliki pasokan 295.000 ton dengan kualitas medium dan 199.000 ton kualitas premium (komersial).[2]3
Kondisi ini berisiko mengingat Bulog harus berperan sebagai buffer stock dan stabilisator harga. Kurangnya cadangan beras yang dimiliki pemerintah bisa berdampak pada instabilitas nasional, bukan hanya sosial, ekonomi, tetapi juga politik.
Sayangnya, kebijakan impor ini pun diliputi sengkarut masalah data di antara lembaga-lembaga negara yang mengurusi beras. Data beras yang menjadi pijakan Badan Pangan Nasional berbeda dengan data Kementerian Pertanian. Kementan keukeuh menyebutkan bahwa produksi beras nasional sepanjang 2022 surplus dan sangat cukup untuk memenuhi CBP. Sementara itu, BPN—berdasarkan data dari Bulog—menyatakan cadangan sangat minim dan harus impor.
Keputusan impor juga dinilai sangat ironis di tengah berjalannya megaproyek food estate. Bukankah pemerintah menargetkan proyek triliunan rupiah ini sebagai strategi untuk mengantisipasi krisis pangan serta memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan supaya Indonesia tidak lagi tergantung pada impor?.[3]
Namun, setelah dua tahun berjalan, proyek ini belum menghasilkan apa-apa, jika tidak dikatakan gagal. Justru dampak kerusakan lingkungannya sudah meluas dan bertambah parah akibat deforestasi, seperti di Kalimantan Tengah dan Papua. Bahkan, komisi IV DPR RI menyoal pelaksanaannya dan menyinyalir adanya data-data tidak valid yang disampaikan pemerintah.[4][5]
Hal ini menunjukkan kedaulatan pangan masih sekadar indah di mulut, tetapi jauh dari realisasi. Bahkan, untuk mempertahankan swasembada beras saja negara masih gagal.
Harga Mahal
Di tengah berlangsungnya impor beras, harga beras justru melonjak. Kenaikan sudah mulai terjadi sejak Oktober 2022. BPS melaporkan bahwa sejak Oktober 2022, harga beras meningkat 10,78% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.[6]
Kemendag juga menyatakan bahwa pada bulan tersebut, harga beras premium mencapai harga tertinggi sejak 2018. Bahkan, hingga akhir Februari ini, harga beras terus menanjak walaupun serangkaian operasi pasar telah Bulog lakukan.[7][8]
Melambungnya harga beras menjadi fakta penguat terhadap laporan Bank Dunia pada Desember 2022. Dalam laporan Indonesia Economic Prospects, Bank Dunia menyebut harga beras di Indonesia ternyata paling mahal di antara negara kawasan Asia Tenggara (ASEAN) lainnya. Harga beras di Indonesia 28% lebih tinggi dari harga beras di Filipina, bahkan harganya dua kali lipat lebih mahal dibandingkan harga beras di Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan Thailand.[9]
Sebelumnya, penelitian CIPS selama 1998—2017 juga menyebutkan bahwa kenaikan harga beras kerap terjadi sekalipun produksi tinggi. Pada masa itu, produksi meningkat sekitar 2,5% per tahun dan konsumsi beras meningkat sekitar 0,4% per tahun, tetapi harga juga meningkat 0,9% per tahun.[10]
Inilah potret kegagalan negara lain dalam menjaga stabilitas harga beras. Kondisi ini juga menjelaskan bahwa kenaikan harga beras tidak semata-mata akibat kurangnya pasokan. Lonjakan (baca: tidak terkendalinya) harga disebabkan adanya distorsi pada rantai tata niaga karena buruknya sistem tata kelola yang dijalankan pemerintah. Ditemukannya praktik mafia beras oleh Bulog juga buah dari bobroknya sistem.[11] Ulah mafia beras sudah diketahui sejak lama, tetapi tidak bisa dihapuskan oleh pemerintah.
Lemahnya Peran Bulog
Berdasarkan Perpres 48/2016, Perum Bulog ditugaskan untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga tiga komoditas pangan pokok, yaitu beras, jagung, dan kedelai. Namun anehnya, persoalan ketersediaan dan stabilitas harga pada ketiga komoditas pangan penting ini sangat sulit terwujud. Kompleksitas masalahnya bagaikan benang kusut yang mustahil terurai.
Terkait beras, misalnya, peran Bulog tidak optimal menyerap hasil panen petani yang seharusnya dijadikan cadangan pangan negara.[12] Berbagai alasan dikemukakan, seperti kualitas panen petani yang tidak sesuai ketentuan Bulog. Juga harga yang di luar HPP sehingga mayoritas panen petani tidak mengalir ke gudang Bulog, melainkan dikuasai tengkulak, pedagang besar, dsb.
Begitu pula fungsi Bulog sebagai stabilisator harga. Bulog tidak mampu menjaga stabilitas harga supaya terjangkau masyarakat tanpa merugikan pedagang. Operasi pasar yang kerap dilakukan sekadar bisa meredakan harga dan wilayahnya pun terbatas.
Ini wajar karena Bulog memiliki pasokan beras yang minim ditambah sejumlah regulasi distribusi yang ribet dan sulit. Akhirnya, tata niaga beras sangat mudah dikooptasi para pedagang besar yang mampu menyimpan stok besar.
Di tengah ketidakoptimalannya, Bulog sebagaimana BUMN lainnya justru dituntut berbisnis. Akhirnya, lembaga pemerintah ini bukan lagi semata-mata melayani kebutuhan rakyat. Di balik fungsi PSO-nya, Bulog ternyata memiliki tujuan profit dengan memproduksi produk-produk komersial untuk mencari keuntungan.
Akar Masalah
Pemerintah mungkin mengeklaim melakukan banyak hal untuk mengurusi pangan rakyat, khususnya beras. Jika diukur dari jumlahnya, mungkin telah terbit ratusan regulasi sejak PP 20/1948 sebagai aturan pertama terkait beras. Namun, ketika masyarakat masih sulit mendapatkan beras berkualitas dengan harga terjangkau, ditambah kehidupan miskin para petani, ini membuktikan ratusan regulasi tersebut bukanlah solusi. Oleh karenanya, harus ada koreksi total terkait tata kelola urusan beras sehingga problem ini benar-benar terurai tuntas.
Jika dicermati, regulasi selama ini mengatur aspek teknis semata, tetapi tidak menyelesaikan persoalan mendasarnya. Padahal, karut-marut ini berpangkal dari kebatilan paradigma dan konsep tata kelola.
Tata kelola pangan dan pertanian yang dijalankan di negeri ini lahir dari sistem kehidupan sekuler kapitalisme. Paradigma sekuler kapitalistik ini telah mengaburkan (jika tidak dikatakan menihilkan) visi politik pangan. Pangan tidak lagi dikelola untuk menyejahterakan rakyat dan menjamin kedaulatan pangan, bahkan tanggung jawabnya pun sudah lepas dari negara.
Salah arah politik pangan ini tampak nyata. Contohnya, pengabaian dalam menjaga lahan pertanian dengan membiarkan alih fungsi sawah berlangsung secara masif, bahkan mencapai 90—100 ribu ha/tahun.[13]
Terjadinya lonjakan harga pupuk dan pembatasan distribusi pupuk subsidi, juga bukti ketakseriusan pemerintah mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan. Begitu pula ketiadaan jaminan penyerapan hasil panen petani dengan harga wajar, berkontribusi makin menurunkan jumlah petani. Wajar jika dikatakan pemerintah tidak memiliki visi politik pangan yang jelas.
Tanggung jawab negara juga makin minim dalam pengaturan urusan beras dan pangan secara umum. Negara hadir sekadar sebagai regulator dan fasilitator, yakni pelayan korporasi, bukan penanggung jawab dan pengurus rakyat. Walhasil, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi, semua ada di tangan korporasi , terutama swasta. Pengaturan pun dilakukan “suka-suka” korporasi demi mencari keuntungan materi.[15]
Konsekuensinya, ketika negara berfungsi sebagai regulator, badan negara seperti BUMN—dalam hal ini Bulog—bukan lagi berkedudukan sebagai perpanjangan tangan negara untuk melayani kebutuhan rakyat, melainkan layaknya korporasi yang mencari profit. Paradigma ini memalingkan peran negara dari fungsi yang seharusnya sehingga berakibat buruknya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat, yakni beras dan dan kehidupan petani, serta publik secara umum dalam kesengsaraan berkepanjangan.
Begitu pun konsep desentralisasi kekuasaan yang menjadi bagian dari sistem politik demokrasi kapitalisme, makin merunyamkan persoalan, dalam hal ini pangan. Ini tersebab kementerian dan badan-badan terkait pengurusan pangan tidak berada dalam satu komando pengelolaan yang akhirnya memperburuk dan memperpanjang rantai birokrasi.
Upaya tambal sulam seperti pembentukan Badan Pangan Nasional yang berfungsi untuk memangkas rantai birokrasi antarlembaga urusan pangan agar bisa mempercepat pengaturan dan pengelolaan pangan, juga tidak banyak memberikan pengaruh.[15] Pada faktanya miskoordinasi tetap saja menjadi problematik yang tidak terselesaikan, termasuk masalah data produksi beras.
Pada aspek ekonomi, sistem ekonomi kapitalisme yang keberadaannya didukung sistem politik demokrasi dan sekularisme, secara keseluruhan meniscayakan lahirnya korporasi raksasa yang menguasai seluruh rantai usaha pertanian, mulai dari produksi, distribusi, konsumsi, bahkan termasuk importasi. Walhasil, pasokan pangan dan rantai perdagangan beredar di antara segelintir korporasi besar ini. Contohnya, Rice Milling Unit (RMU) milik PT Wilmar, pada 2022 mampu membeli gabah sebanyak 331.546 ton GKG serta menstok sekitar 1,2 juta ton beras.[6] Ini membenarkan pernyataan Dirut Bulog bahwa 94% penguasaan pasar pangan di Indonesia berada di tangan korporasi, sedangkan Bulog menguasai 6% saja.[17]
Dengan demikian, dapat dirasakan bahwa pemerintahan makin abai dalam pengurusan kemaslahatan masyarakat. Semua fakta buruk ini berpangkal dari diterapkannya sistem sekularisme, khususnya politik pangan kapitalisme.
Politik Pangan dan Pertanian Islam
Rasulullah saw. bersabda, “Imam/khalifah itu laksana gembala dan hanya ialah yang bertanggung jawab terhadap hewan gembalanya.” (HR Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menjelaskan fungsi kepala negara/pemerintah dalam Islam sebagai pelaksana politik dalam negeri, yaitu mengurusi semua urusan rakyat dengan berlandaskan syariat Islam, termasuk pengaturan sektor pertanian dan pangan.
Oleh karenanya, politik ekonomi Islam diarahkan pada jaminan pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu rakyat dan memudahkan rakyat memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai kemampuan.
Tanggung jawab untuk merealisasikan politik ekonomi ini berada di pundak negara, yakni menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan, papan, sandang, bahkan pendidikan, kesehatan, dan keamanan bagi semua rakyat tanpa terkecuali, baik muslim maupun nonmuslim.
Struktur negara, mulai dari tingkat pusat hingga unit-unit teknis, termasuk BUMN, wajib hadir sebagai penanggung jawab dan pengatur pertanian dan pangan. Semua fungsi yang dijalankan terbebas dari unsur bisnis. Islam juga melarang terjadinya penguasaan oleh korporasi swasta yang bisa mengendalikan pengaturan pangan. Apabila terjadi, hal itu termasuk pelanggaran syariat.
Penerapan sistem politik ini sejalan dengan sistem ekonomi Islam yang mengatur kepemilikan harta sesuai syariat Islam sehingga tidak terjadi penumpukan kekayaan pada segelintir pihak. Di samping itu, sistem ekonomi Islam juga menjamin terwujudnya distribusi kekayaan ke seluruh rakyat dengan mekanisme sesuai syariat, disertai sistem mata uang berbasis emas dan perak sehingga terealisasi sistem ekonomi yang stabil.
Berikut ini pengaturan sistem Islam (Khilafah) terkait pengelolaan beras yang diturunkan dari konsep sistem politik dan ekonominya, di antaranya:
Pertama, untuk menjamin pasokan beras terpenuhi, negara akan memastikan semua lahan pertanian atau sawah benar-benar tergarap maksimal. Untuk itu, negara akan menerapkan tiga mekanisme pengaturan tanah, yaitu menghidupkan tanah mati, kewajiban mengelola tanah oleh pemiliknya, serta larangan untuk menyewakan lahan pertanian.
Ketiga aturan ini meniscayakan tidak ada lahan pertanian yang menganggur. Khalifah Umar ra. pernah berkata, “Orang yang memagari tanah, tidak berhak lagi (atas tanah tersebut) setelah (menelantarkannya) selama tiga tahun.”
Kedua, terkait lahan pertanian, khususnya sawah yang telah beralih fungsi, negara semaksimal mungkin berupaya mengembalikannya kepada fungsi utamanya. Ini karena tanggung jawab yang melekat pada kepemilikan tanah dan pengelolaannya adalah harus memperhatikan produksi pertanian, serta keberlangsungan dan peningkatan produktivitasnya.[18] Walhasil, ketika karakter tanah cocok untuk budi daya padi, tidak dibenarkan beralih fungsi ke pemanfaatan lainnya.
Ketiga, untuk optimalisasi pengelolaan tanah, negara akan mendukung para petani dengan penyediaan alat, mesin, dan sarana pertanian dengan mudah dan harga terjangkau. Penyediaan semua kebutuhan pertanian tentu memperhatikan jumlah, pemerataan, dan kualitas.
Hal ini sebagaimana pernah Umar ra. perintahkan kepada Mughirah bin Syu’bah sang Gubernur Bashrah melalui suratnya, “Amma ba’du, sesungguhnya Abu Abdullah menyebutkan bahwa ia menggarap ladang di Bashrah di wilayah Ibnu Ghazwan dan beternak anak kuda kala tidak ada seorang pun yang melakukannya. Maka bantulah ia atas pertanian dan peternakannya karena aku telah mengizinkannya berladang dan berikanlah kepadanya tanah yang ditanaminya.”[19]
Terkait optimalisasi ini, negara juga akan mendorong berbagai riset di perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk menghasilkan inovasi terbaik dan unggul, baik menghasilkan benih unggul, pupuk, pestisida, maupun sistem budi daya padi yang terbaik.
Keempat, terkait aspek distribusi, negara akan mengangkat para kadi hisbah yang akan melakukan pengawasan kepada para penjual dan pembeli agar terwujud sistem distribusi dan pembentukan harga wajar. Negara juga melarang dan mencegah terjadinya penimbunan, melarang riba, melarang praktik tengkulak, kartel, dsb. Kadi hisbah pun bisa langsung menjatuhkan sanksi ketika ditemukan adanya pelanggaran.
Lebih dari itu, negara akan memastikan semua infrastruktur publik tersedia merata hingga ke pelosok daerah dan bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat. Mulai dari irigasi pertanian, jalan, jembatan, moda transportasi, gudang-gudang dan tempat penyimpanan, layanan listrik, dll.
Kelima, untuk menjalankan fungsi pencadangan/logistik pangan, negara bisa saja membentuk lembaga pangan khusus untuk menjaga cadangan pangan negara. Namun badan ini harus berjalan sesuai fungsi negara, yaitu sebagai pelayan dan pelindung rakyat, bukan sebagai unit bisnis. Oleh karenanya, anggaran lembaga ini akan didukung penuh oleh baitulmal.
Khatimah
Dengan sistem politik ekonomi Islam, ketahanan pangan akan terwujud karena Khilafah benar-benar berperan sebagai penjamin dan penanggung jawab pangan rakyat melalui penerapan aturan Islam.
Semua praktik distorsi harga akan tereliminasi karena berjalannya pengawasan negara sehingga harga tidak mudah bergejolak. Kondisi perekonomian para petani pun akan terangkat karena negara hadir mengurusi mereka.
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya apabila Rasul menyerumu kepada suatu yang memberi kehidupan kepadamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.” (QS Al-Anfaal: 24). [MNews/Gz]
—
Referensi
- https://fraksi.pks.id/2022/12/29/catatan-akhir-tahun-2022-aleg-pks-nilai-kebijakan-soal-beras-di-indonesia-tak-mampu-sejahterakan-petani/
- https://industri.kontan.co.id/news/impor-beras-200000-ton-pengamat-cukup-untuk-bulog-intervensi-hingga-februari-2023
- https://koran.tempo.co/read/berita-utama/475022/rincian-anggaran-proyek-food-estate-rp-15-triliun
- https://tirto.id/aktivis-lingkungan-food-estate-justru-perparah-krisis-iklim-gysV
- https://ekonomi.bisnis.com/read/20230124/12/1620932/lagi-dpr-sentil-kementan-soal-food-estate-datanya-tak-valid
- https://katadata.co.id/tiakomalasari/berita/6389a53215e64/harga-beras-naik-10-78-pada-november-bps-ada-koreksi-produksi
- https://ews.kemendag.go.id/
- https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6553037/anomali-harga-beras-sudah-impor-hingga-operasi-pasar-tapi-masih-mahal
- https://money.kompas.com/read/2022/12/20/105405726/bank-dunia-harga-beras-indonesia-paling-mahal-se-asean-dalam-10-tahun-terakhir?page=all
- https://www.cips-indonesia.org/publications/ekonomi-politik-kebijakan-beras-di-indonesia%3A-perspektif-dalam-komunitas-ekonomi-asean?lang=id
- https://ekonomi.bisnis.com/read/20230120/12/1620114/dirut-bulog-murka-tuding-mafia-bikin-harga-beras-mahal
- https://bisnis.tempo.co/read/1690923/krkp-sebut-harga-beras-mahal-tak-hanya-karena-mafia-tapi-juga-kesalahan-bulog
- https://validnews.id/nasional/regulasi-mandul-gagal-jaga-lahan-pertanian
- https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221003122758-92-855635/bulog-sebut-swasta-rusak-harga-beras-di-lapangan
- https://tirto.id/tugas-badan-pangan-nasional-kedudukan-latar-belakang-fungsinya-gpg7
- https://news.majalahhortus.com/wilmar-padi-bermitra-dengan-penggilingan-masyarakat-untuk-meningkatkan-kualitas/
- https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4560075/buwas-pasar-pangan-ri-94-dikuasai-kartel-bulog-hanya-6
- Al-Maliki A. Politik Ekonomi Islam, Terj. As-Siyasatu al-Iqtishadiyatu al-Mutsla. Al Izzah.
- Ahmad Al Haritsi J. 2006. Fikih Ekonomi Umar bin Khaththab. Khalifa.
