[Kabar] Pernyataan “Piagam PBB Memiliki Legalitas Syar’i”, Ulama Aswaja: Ini Musibah

[Kabar] Pernyataan “Piagam PBB Memiliki Legalitas Syar’i”, Ulama Aswaja: Ini Musibah

Muslimah News, NASIONAL — Wakil Rais Aam PBNU K.H. Afifuddin Muhajir menegaskan bahwa inti dari Muktamar Internasional Fiqih Peradaban I adalah bahwa Piagam PBB mempunyai legalitas syar’i.

“Poin pentingnya, Piagam PBB memiliki legalitas syar’i,” tulisnya melalui Facebook pribadinya Afifuddin Muhajir, Kamis (9-2-2023).

Ia menjelaskan, hal tersebut berlandaskan ajaran Islam yang mendasar bahwa orang harus mematuhi perjanjian yang tidak melanggar aturan agama. “Yang bersumber dari ajaran asasi dalam Islam, yaitu wajibnya menghormati dan menaati perjanjian yang tidak melanggar syariat.” lanjut peraih gelar doktor kehormatan dari UIN Walisongo Semarang, Jawa Tengah itu.

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H. Yahya Cholil Staquf menyampaikan, Piagam PBB bisa menjadi sumber hukum bagi umat Islam. “Apakah piagam PBB itu bersifat legal dalam Islam? Apakah ia sumber hukum bagi negara berpenduduk Islam? Jawaban dari pertanyaan itu, iya. Piagam PBB dapat menjadi sumber hukum yang mengikat bagi penduduk dan negara bangsa, termasuk muslim,” katanya.

Bahkan, dalam rekomendasi muktamar tersebut dikatakan, meskipun PBB dan piagamnya tidaklah sempurna, tetapi Piagam PBB bisa menjadi dasar yang paling kokoh untuk mengembangkan fikih baru.

Musibah

Menyoroti hal tersebut, ulama Aswaja Ustaz M. Taufik N.T. menyatakannya sebagai musibah. “Pernyataan-pernyataan semacam itu adalah musibah bagi kaum muslim,” sesalnya.

Ia menjelaskan, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang sifatnya praktis diperoleh dari dalil-dalil yang rinci.

“Jadi landasan fikih ini tidak boleh semaunya, harus jelas sumber hukumnya, yakni Al-Qur’an, Sunah, ijmak, dan qiyas. Para ulama yang menginstinbath hukum, menggalinya dari sini,” ujarnya.

Ketika dikatakan Piagam PBB bisa menjadi sumber hukum, ia mengungkapkan, pengertian sumber hukum adalah sumber fikih atau sumber hukum syariat berupa dalil-dalil yang fikih bersandar padanya. “Nah, sumber-sumber fikih itu semuanya kembali kepada wahyu Allah dan wajib dalil syariat bersifat qath’i (pasti wahyu Allah) karena bagian dari akidah,” tegasnya.

Lalu, ia mempertanyakan, apakah Pagam PBB itu wahyu dari Allah? “Jelas bukan. Ini suatu perkataan yang tidak perlu diikuti. Perkataan itu diikuti jika landasannya Kitabullah dan Sunah. Imam Syafi’i mengatakan, tidak ada hak bagi seorang pun selama-lamanya untuk berbicara dalam suatu perkara, tentang halal dan haram, kecuali dari arah ilmu, yakni berasal dari Al-Qur’an, Sunah, ijmak, dan qiyas,” jelasnya. 

Memang, lanjutnya, ada yang bersifat ikhtilaf, seperti dari istihsan, mashalih mursalah, urf, syar’u man qablana, qaulu sohabi, tetapi harus dikembalikan dengan standar Kitabullah dan Sunah

Piagam PBB, Ijmak?

Ustaz M. Taufik pun menerangkan kedudukan Piagam PBB. “Ada yang berpendapat Piagam PBB adalah ijmak. Namun, apakah ini termasuk dalam hukum syariat? Ijmak adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kalangan kaum muslim dalam suatu masa setelah wafatnya Rasul tentang hukum syariat suatu kejadian. Apakah Piagam PBB ada kesepakatan dari mujtahid kaum muslim? Yang membuatnya saja nonmuslim,” cetusnya.

Kemudian, imbuhnya, ijmak itu tentang hukum syariat. “Jadi secara istilah, Piagam PBB bukan ijmak. Anehnya, yang jelas-jelas merupakan ijmak, malah ditolak, bahkan ijmak Sahabat ditolak, diganti dengan ijmak nonmuslim. Yang kuat ditolak, yang tidak benar justru dijadikan landasan,” kritiknya.

Ia juga menanggapi cara menginstinbath hukum dari Piagam PBB. “Menginstinbathnya dengan mengambil HAM sebagai landasan dengan manusia sebagai pusatnya. Contohnya, PBB melegalkan pernikahan sesama jenis, maka akan muncul seperti yang tercantum dalam Jurnal Justisia, 2004 yang diterbitkan Fakultas Syariah salah satu perguruan tinggi yang menuliskan Indahnya Kawin Sesama Jenis. Dalam redaksinya dicantumkan, “Hanya orang primitif saja yang melihat perkawinan sejenis sebagai sesuatu yang abnormal dan berbahaya. Bagi kami, tiada alasan kuat bagi siapa pun dengan dalih apa pun untuk melarang perkawinan sejenis.”,” kutipnya.

Padahal, ia menegaskan, jelas dalam Islam, hal ini dilarang. “Jika menggunakan HAM, maka hancurlah bangunan fikih Islam,” tandasnya. [MNews/Ruh]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *