Penulis: Permadina Kanah Arieska, S.Si., M.Si.
Muslimah News, FOKUS — Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional terbesar yang melibatkan banyak negara. Dalam bahasa Inggris, organisasi ini bernama United Nations (UN).
PBB didirikan pada 24 Oktober 1945. Saat ini, terdapat 193 negara anggota PBB yang terdiri dari negara-negara dunia, termasuk Indonesia. Dengan jumlah anggota yang sangat banyak dan hampir mencakup seluruh negara di dunia, PBB pun menjadi organisasi internasional dengan jumlah negara terbesar di dunia.
Pembentukan PBB merupakan pengganti dari Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dan didirikan setelah Perang Dunia II. PBB diharapkan bisa mencegah terjadinya perang serupa dengan tujuan menjaga keamanan dan perdamaian internasional, serta mengembangkan hubungan persahabatan di antarnegara dunia.
Faktanya, banyak sekali kejadian di dunia internasional yang mengakibatkan jutaan kematian warga sipil yang tidak bersalah. Walhasil, peran PBB pun banyak dipertanyakan oleh masyarakat internasional.
Apakah PBB telah gagal merealisasikan tujuan pembentukannya? Ataukah PBB memang sengaja dibentuk untuk menyukseskan babak penjajahan baru bagi dunia? Siapa yang diuntungkan dengan adanya pembentukan PBB?
Lima Dosa Besar PBB terhadap Dunia Internasional
PBB sebagai organisasi internasional memiliki sejumlah aturan kebijakan yang “memaksa” negara lain untuk mengeksekusi program-programnya. Program-program yang digulirkan sering kali kontradiktif dan menguntungkan beberapa negara saja dan mengakibatkan kesengsaraan bagi banyak negara lainnya.
Setidaknya ada lima kebijakan besar PBB yang menjadi indikator kegagalan PBB.
1. Proliferasi nuklir.
Pada saat PBB dibentuk pada 1945, Amerika Serikat (AS) merupakan satu-satunya negara di dunia yang memiliki dan menguji senjata nuklir. Pada 1970, Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir ditandatangani oleh 190 negara, termasuk lima negara yang mengaku memiliki senjata nuklir, yakni Prancis, Inggris, Rusia, Cina, dan AS.
Terlepas dari perjanjian ini, nyatanya negara yang mengembangkan nuklir tetap tinggi. Korea Utara, Israel, Pakistan, dan India mengeklaim bahwa mereka juga melakukan pengembangan nuklir. Kegagalan perjanjian nonproliferasi memperinci ketakefektifan pembentukan PBB dan ketakmampuan mereka untuk menegakkan aturan tentang negara-negara pengembang nuklir.
Pertanyaan yang menggelitik publik pun muncul, mengapa sebagian negara adikuasa dibolehkan mengembangkan nuklir, sedangkan banyak yang lain dilarang? Atas kepentingan apa dan siapa kebijakan ini dibuat?
2. Skandal pelecehan seks terhadap anak.
Banyak negara meminta dukungan PBB saat terjadi perang. Bagi negara yang tertindas, pasukan penjaga perdamaian PBB seakan menjadi penyelamat dan pencipta stabilitas dan keamanan. Sayangnya, ini tidak terjadi di banyak negara pada 1990-an.
Laporan dari Bosnia, Kosovo, Kamboja, Haiti, dan Mozambik mengungkapkan tren yang sangat mengejutkan. Tindakan pelecehan seksual pada anak malah dilakukan oleh tentara-tentara PBB. Rayuan yang diberikan oleh tentara PBB kepada anak-anak adalah dengan memberikan permen atau sejumlah kecil uang sehingga mereka dapat mengeklaim itu hanya sebuah hubungan seksual semata, bukan tindakan pemerkosaan.
Pejabat senior di PBB menolak untuk mengutuk tindakan bejat pasukan penjaga perdamaian ini karena mereka takut akan mempermalukan institusinya di hadapan publik dan pastinya perilaku buruk ini akan mencegah negara-negara lain bergabung dengan pasukan penjaga perdamaian PBB.
Sungguh ironis sekali, pasukan yang katanya menjaga perdamaian, malah menimbulkan situasi yang tidak damai dan mencekam.
3. Kekuatan veto.
Dewan Keamanan PBB terdiri dari 15 negara, lima di antaranya permanen (anggota tetap), yakni Prancis, Rusia, Cina, AS, dan Inggris. Sepuluh negara lainnya terpilih untuk menjalani masa jabatan dua tahun.
Lima anggota tetap menikmati kemewahan kekuatan veto. Ketika anggota tetap memveto pemungutan suara, resolusi dewan tidak dapat diadopsi, terlepas dari dukungan internasional ataukah tidak. Bahkan, jika 14 negara lainnya memberikan suara “ya”, satu veto akan mengalahkan keputusan ini.
Penggunaan veto terbaru adalah oleh Cina dan Rusia pada 19 Juli 2012. Dewan Keamanan berusaha untuk membangkitkan sanksi dari Piagam PBB untuk campur tangan dan mencegah genosida di Suriah. Akan tetapi, veto oleh Cina dan Rusia menghentikan intervensi internasional.
Sejak Perang Saudara Suriah dimulai, sekitar 60.000 warga sipil telah terbunuh. Jelas bahwa hak veto dan piagam PBB adalah senjata mematikan bagi kemanusiaan. Sama sekali tidak layak dijadikan sandaran kebijakan, apalagi sumber hukum bagi kaum muslim. Piagam PBB justru menjadi pintu masuk penjajahan dan merusak perdamaian dunia.
4. Penjajahan ekonomi melalui WTO.
Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) adalah organisasi yang mengatur perdagangan antarnegara di bawah PBB. Nyatanya, kehadiran WTO tidak melahirkan solusi atas problematik rakyat di negara berkembang, melainkan justru menghadirkan kesenjangan mendalam bagi pembangunan dan arah ekonomi di negara berkembang maupun kurang berkembang.
Dominasi dalam ekspansi perdagangan global menjadi alat bagi negara maju untuk mendorong isu yang mendukung kepentingan ekonomi bisnis mereka semata. Contohnya, kebijakan WTO terkait isu-isu Reformasi WTO, subsidi perikanan, serta Joint Statement Initiative e-Commerce yang dikebut pembahasannya karena di dalamnya dominan kepentingan negara maju.
Sementara itu, negosiasi isu pertanian yang mengusulkan subsidi pertanian bagi petani di negara berkembang dan kurang berkembang, serta pembahasan isu TRIPS Waiver yang proposalnya diusulkan oleh Afrika dan India, masih mandek, bahkan jauh dari kesepakatan bersama. Ini menunjukkan WTO sebenarnya tidak sensitif terhadap isu kemanusiaan, terlebih lagi isu-isu ketimpangan di negara berkembang maupun kurang berkembang.
Mekanisme perdagangan dan investasi bebas yang diusung oleh WTO hanya akan menguntungkan korporasi-korporasi pertanian dan pangan karena perlu kapital besar untuk mengikutinya. Imbasnya, produk pertanian dan pangan dikuasai oleh korporasi, sedangkan petani kecil harus bergantung kepada korporasi atau justru harus tergusur.
Belum lagi, kebijakan impor yang menjadi turunannya, akan terus mengancam kesejahteraan rakyat kecil. Jelas, WTO di bawah PBB merupakan alat penjajahan ekonomi negara maju terhadap negara berkembang dan kurang berkembang.
5. Jerat utang melalui IMF.
Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) adalah organisasi di bawah PBB dan fungsinya berbentuk badan khusus. IMF bertanggung jawab mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman bagi negara anggotanya.
Realisasi pinjaman ternyata tidak menyelesaikan masalah negara yang diutangi, melainkan malah memperparah keadaan. Gelontoran utang luar Nnegeri (ULN) akan terus-menerus dialirkan hingga negara penerima utang tidak lagi mampu membayarnya.
Kombinasi antara utang yang terus-menerus masuk dan rendahnya pendapatan, akan menyeret negara penerima pada kondisi kebangkrutan dan memang kondisi inilah yang diharapkan. Pada posisi demikian, negara penerima utang hanya memiliki nilai tawar yang rendah, bahkan setara dengan budak.
Contohnya, menjelang krisis ekonomi 1997-1998, lembaga keuangan multilateral, seperti IMF, ADB, dan Bank Dunia, mulai merangsek untuk mengambil peran lebih besar guna memicu liberalisasi di Indonesia. Bahkan, pakar ekonomi Andrianof Chaniago mengatakan bahwa ketiga lembaga tersebut bertindak sebagai provokator terhadap Indonesia agar melakukan liberalisasi dan privatisasi radikal, terutama IMF melalui berbagai Letter of Intent (LoI) yang dipaksakan ke pemerintah.
Setidaknya, dalam kurun waktu dua tahun (1997—1999), IMF dengan pemerintah Indonesia telah menyepakati 12 LoI. Seperti yang diketahui, pokok dari 12 LoI tersebut berisi tentang berbagai macam upaya yang makin mempermudah masuknya investasi asing. Di antaranya, kesepakatan tentang perluasan sektor yang dapat dimasuki asing, menghapus hambatan investasi asing, mendukung penuh program privatisasi, menghapus batasan kepemilikan asing dalam bank pemerintah, dll.
Jelas bahwa jebakan utang oleh IMF ini merupakan bentuk penjajahan gaya baru (neokolonialisme dan neoimperialisme).
Syariat Islam: Hukum Terbaik Sepanjang Masa
Syariat Islam adalah hukum dari Sang Pencipta Alam Semesta, Allah Swt., yang Maha Pengatur, Ar-Rahman dan Ar-Rahim bagi seluruh ciptaan-Nya. Sebaliknya, hukum, konvensi dan piagam PBB, hanyalah hukum kufur buatan manusia yang penuh kepentingan, sarat dengan hitungan profit dan cuan, serta jelas-jelas menimbulkan kesengsaraan bagi dunia.
Ironisnya, sekalipun jelas kasatmata, tetapi masih ada saja sekelompok pihak yang mendudukkan Piagam PBB sebagai bagian dari sumber hukum untuk kaum muslim. Sungguh sebuah pernyataan yang sangat fatal dan meragukan kemampuan hukum Allah dalam menyelesaikan semua problem makhluk-Nya, bahkan untuk problem kekinian.
Allah Swt. berfirman dalam QS An-Nahl: 89, “Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur’an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.”
Ayat ini bermakna bahwa hukum Allah Swt. telah mencakup pengaturan dalam segala sendi kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, sosial kemasyarakatan, hingga problem individu. Pastinya, ini berlaku sejak diturunkan ke baginda Nabi saw. hingga hari ini, bahkan sampai hari kiamat nanti. Oleh karenanya, seorang muslim wajib mengimani bahwa syariat Islam adalah satu-satunya hukum yang wajib diterapkan untuk menyelesaikan semua problem kehidupan. [MNews/Gz]
