[Kabar] Kejadian Berulang, Puluhan Ribu Siswa Gagal Ikut SNBP 2023, Pemerhati: Miris!

[Kabar] Kejadian Berulang, Puluhan Ribu Siswa Gagal Ikut SNBP 2023, Pemerhati: Miris!

Muslimah News, NASIONAL — Pendaftaran Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) sudah dibuka sejak 14 Februari 2023 pukul 15.00 WIB hingga 28 Februari 2023. Seleksi ini hanya bisa diikuti oleh siswa eligible yang sudah melakukan simpan permanen akun Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB).

Namun, masih banyak suara keberatan dari para siswa dan guru dari sekolah yang tidak berhasil melakukan finalisasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Jumlah mereka pun banyak, bahkan jauh melebihi 2022 lalu.

Sekretaris Eksekutif SNPMB Bekti Cahyo Hidayanto mengatakan, sebanyak 3.000 sekolah dengan 70 ribu-an siswa tidak bisa ikut SNBP. “Umumnya karena sekolah terlambat memasukkan nilai ke sistem kami,” ujarnya saat sosialisasi jalur penerimaan mahasiswa baru Universitas Padjadjaran, Jumat (10-2-2023).

Ketertinggalan beberapa sekolah memasukkan nilai untuk seleksi berbasis prestasi selalu saja terjadi tiap tahun. Bagi panitia SNPMB, mereka merasa sudah memberikan waktu cukup, termasuk sosialisasi yang cukup.

Oleh karenanya, jika ada sekolah yang tidak selesai melakukan finalisasi nilai, maka sekolah tersebut dianggap tidak bermutu (berprestasi) sehingga layak untuk tidak mengikuti seleksi. Ini karena prestasi tidak hanya ditunjukkan oleh nilai siswa, tetapi juga dari kinerja sekolah.

Miris

Pemerhati kebijakan pendidikan Noor Afeefa menyayangkan berulangnya kejadian banyaknya siswa yang gagal daftar ini.

“Jika menengok banyaknya siswa yang gagal daftar, tentu amatlah miris. Ini karena dari puluhan ribu siswa yang gagal mengikuti SNPB tersebut, mungkin ada yang benar-benar berprestasi sehingga layak masuk PTN melalui jalur prestasi,” tuturnya kepada MNews, Jumat (17-2-2023).

Namun, imbuhnya, kesempatan itu hilang akibat sekolah tidak mampu menyelesaikan kewajibannya. “Padahal, jalur prestasi (rapor) selama ini sangat dinanti di tengah sulitnya menembus PTN karena ketatnya persaingan. Sangat wajar jika mereka menjerit,” ungkapnya.

Noor mengulas, jumlah siswa calon pendaftar SNBP tahun ini memang bertambah dibandingkan saat 2022, yakni bertambah lebih dari 20.437 siswa per 12 Februari 2023.

“Hanya saja, ternyata jumlah siswa yang gagal mengikuti seleksi jalur prestasi di tahun ini pun jauh lebih banyak sekitar 70-ribuan,” ujarnya.

Memang, ia menyatakan, jalur prestasi bukan satu-satunya jalur untuk masuk PTN. “Ada jalur tes (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)) dan jalur seleksi mandiri. Namun, persaingannya amat ketat. Untuk jalur prestasi saja, hanya diterima sekitar 25%. Sisanya harus berjibaku di model seleksi yang lain. Begitulah sulitnya bisa kuliah di PTN,” urainya.

Siapa Bertanggung Jawab?

Untuk itu, Noor memandang, yang layak menjadi perhatian adalah mengapa problem ini terjadi tiap tahun. “Siapakah yang bertanggung jawab? Apakah ini wajar? Semua pihak tentu berharap kejadian ini tidak terulang lagi,” cetusnya.

Jika ditelaah, imbuhnya, kondisi tersebut memang menunjukkan lemahnya kinerja sekolah dalam memenuhi berbagai kewajiban, khususnya dalam memahami prosedur dan keakuratan menginput data nilai prestasi siswa.

“Hal ini setidaknya kembali pada dua hal, yakni kualitas SDM dan lemahnya sarana pendukung sekolah (perangkat dan jaringannya),” sebutnya.

Menurutnya, di tengah harapan meningkatnya pelayanan hak pendidikan tinggi, kondisi tersebut sangat memprihatinkan. “Apalagi, sistem seleksi saat ini berbasis teknologi. Pada galibnya, teknologi bersifat memudahkan. Namun, ternyata tidak semua berjalan baik,” sesalnya.

Lantas, sambungnya, siapakah yang paling bertanggung jawab? “Kesiapan sekolah, baik dari SDM maupun perangkat sejatinya berpulang kepada negara (pemerintah) selaku penyelenggara umum pendidikan. Negara bertanggung jawab menyediakan semua fasilitas tersebut, termasuk SDM-nya, terutama pada sekolah-sekolah negeri yang menjadi tanggung jawabnya secara langsung,” ulasnya.

Negara, ungkapnya, mesti memastikan kualitas guru-guru maupun tenaga admnistrasinya berkompeten melaksanakan tugasnya. “Jaringan dan perangkat juga harus dipastikan tersedia dengan baik. Keadaan ini kontras dengan keinginan negara saat ini yang lebih memberi perhatian kepada proyek-proyek megah yang tidak berhubungan langsung dengan kebutuhan rakyat umumnya. Padahal, di berbagai pelosok negeri, mereka sangat membutuhkan sentuhan teknologi, juga peningkatan kualitas SDM,” jelasnya.

Selain itu, Noor menyampaikan, pemerintah juga seharusnya berbenah terhadap kebijakan pendidikan. “Kepedihan ini secara tidak langsung juga dipicu oleh minimnya PTN dan menjamurnya PTS. Negara seharusnya memenuhi ketersediaan PTN sesuai kebutuhan. Apabila lembaga pendidikan tinggi berkualitas mencukupi, mestinya tidak lagi terjadi persaingan ketat masuk PTN seperti sekarang. Semua akan mendapatkan tempat kuliah di wilayahnya masing-masing,” tukasnya.

Demikian pula kebijakan terkait biaya pendidikan, tambahnya, tidak dimungkiri biaya kuliah saat ini sangat mahal. “Banyak calon mahasiswa berburu mencari perguruan tinggi murah, berkualitas, dan beasiswa. Inilah yang membuat mereka mencari peluang masuk PTN daripada harus kuliah di PT swasta yang tentu lebih mahal,” ungkapnya.

Ia menilai, jika negara mampu menyediakan perguruan tinggi yang mencukupi kebutuhan semua siswa, baik secara kuantitas maupun kualitas secara merata, niscaya tidak terdengar lagi kekecewaan dalam proses seleksi.

Noor mengingatkan, mengapa negara tidak mampu melakukan itu semua? “Jelas ini terkait dengan sistem kapitalisme yang mendasari diselenggarakannya pendidikan tinggi, termasuk dalam politik kekuasaan yang diadopsi negara sehingga meminimalkan perannya,” cetusnya.

Perubahan Mendasar

Noor menekankan, harus ada perubahan mendasar dalam tata kelola pendidikan tinggi di Indonesia, yakni menjadikan Islam sebagai asas pengelolaannya.

“Dalam Islam, pemerintah adalah pemimpin (penanggung jawab) dalam seluruh urusan rakyat. Mereka bertanggung jawab penuh atas pemenuhan seluruh kebutuhan rakyat, termasuk pelayanan pendidikan tinggi,” tuturnya.

Dengan mekanisme pengelolaan keuangan berdasarkan Islam, ucapnya, negara akan memiliki dana mencukupi untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi yang berkualitas dan murah sesuai kebutuhan. “Juga untuk meningkatkan kompetensi guru dan semua tenaga kependidikan di jenjang sekolah menengah sehingga mampu menyiapkan dan mengantarkan siswanya ke jenjang yang lebih tinggi,” bebernya.

Ia mengutarakan, negara juga membuat mekanisme aturan administrasi semudah mungkin bagi masyarakat sehingga dapat mengakses haknya. “Negara memfungsikan teknologi sebagai sarana untuk membantu terpenuhinya kewajiban negara bagi rakyat sehingga tidak boleh ada rakyat yang terzalimi karena teknologi,” ujarnya.

Noor menegaskan, ketika Islam diterapkan dalam kehidupan, khususnya dalam mengelola pendidikan, tentunya akan membawa ke arah kesejahteraan dan kebahagiaan bagi seluruh umat.[MNews/Ruh]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *