Penulis: Dr. Ir. Ervia Yudiati, M.Sc.*
Muslimah News, Suara Intelektual — Baru-baru ini, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan data terbarunya tentang standar status gizi Indonesia (SSGI) yang memuat gambaran status gizi balita, yakni stunting, wasting, underweight, dan overweight.
Stunting adalah indikator tinggi badan menurut umur dan akhirnya berdampak pada rendahnya kemampuan anak untuk belajar, keterbelakangan mental, dan munculnya penyakit kronis yang lebih mudah masuk ke tubuh anak.
Data ini diambil pada 2022 yang didapatkan dari 334.848 bayi dan balita di 486 kabupaten/kota di 33 provinsi di Indonesia dengan tingkat respons 91,4%. Data tersebut menunjukkan bahwa angka stunting SSGI turun dari 24,4% pada 2021 menjadi 21,6% pada 2022.
Sementara itu, data Kemenkes Desember 2021, di lingkungan negara Asia Tenggara (ASEAN), prevalensi stunting adalah Myanmar sebesar 35%, Vietnam (23%), Malaysia (17%), Thailand (16%), Singapura (14%), dan Indonesia tertinggi, yakni 24%.
Dari data tersebut, secara umum tergambar bahwa upaya dan program pemerintah—misalnya program Akses Pencarian Pengobatan Balita Sakit, Pemberian Makanan Tambahan Balita dan Ibu Hamil, Akses Sanitasi Layak, Ketahanan Pangan Balita dan Keluarga—ternyata memadai dan berhasil. Namun, jika ditelaah lebih dalam, sebenarnya ada yang mengkhawatirkan karena angka underweight (berat badan menurut umur) dan wasting (berat badan menurut tinggi badan) justru naik.
Disampaikan pula di laporan SSGI tersebut, pencegahan stunting sebelum kelahiran dan anak usia 6—23 bulan jauh lebih efektif dibandingkan pengobatannya. Adapun metodenya adalah dengan pemberian makanan tambahan kaya protein hewani.
Potensi Indonesia dan Kebutuhan Protein yang Mudah dan Murah
Di dunia, lautan dua kali lipat lebih luas dari daratan, yaitu 70% berbanding 30%. Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan dua pertiga lautan lebih luas daripada daratan. Garis pantai di setiap pulau di Indonesia adalah ±81.000 km, menjadikannya menempati urutan kedua setelah Kanada sebagai negara bergaris pantai terpanjang di dunia.
Pada 2022, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan bahwa terjadi peningkatan nilai ekspor perikanan sebesar 10,66% sepanjang periode Januari—November 2022 dibanding periode yang sama tahun lalu. Adapun komoditas utama ekspor Indonesia meliputi udang dengan nilai tertinggi, yaitu USD1.997,49 juta, tuna-cakalang-tongkol (USD865,73 juta), cumi-sotong-gurita (USD657,71 juta), rumput laut (USD554,96 juta), dan rajungan-kepiting (USD450,55 juta).
Semua komoditas ini dikirim ke negara tujuan ekspor utama, seperti Amerika Serikat senilai USD2,15 miliar (37,63%), Tiongkok USD1,02 miliar (17,90%), Jepang USD678,13 juta (11,89%), ASEAN USD651,66 juta (11,42%), dan 27 negara Uni Eropa senilai USD357,12 juta (6,26%).
Mari kita cermati komoditas laut, yakni udang dan ikan. Kandungan protein udang dan ikan setiap 100 gram adalah sekitar 24—27 gram. Artinya, seperempat bagian dari udang dan ikan adalah protein sehingga notabene sumber protein manusia (termasuk balita) adalah dari laut atau maritim yang faktanya ketersediaannya melimpah.
Inilah kekayaan SDA di Indonesia. Yang kemudian menjadi miris adalah mengapa Indonesia hingga saat ini masih berkutat dengan fenomena stunting? Sesuatu yang janggal dan tidak masuk akal. Pasti ada sesuatu yang salah dan tidak beres.
Pada 2025, Indonesia menargetkan kenaikan ekspor udang hingga 250%. Jika kita tengok lagi, ternyata data ikan dan udang berfokus pada nilai ekspor. Komoditas bernilai protein tinggi ini ditujukan untuk dikirim keluar negeri, bahkan utamanya negara maju. Artinya, ekspor berkorelasi erat dengan nilai standar pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PDB.
Lalu bagaimana dengan kondisi anak negeri? Apakah anak negeri tidak membutuhkan gizi terbaik dan tidak berhak mendapatkan gizi terbaik? Apakah cukup hanya mendapatkan udang sisa ekspor yang ditolak atau udang reject dengan kualitas nutrisi yang sudah jauh menurun?
Beberapa tahun lalu, terdengar berita bahwa terjadi embargo ekspor udang Indonesia dengan alasan mengandung residu antibiotik dan logam berat sebesar nol koma nol sekian ppb. Sungguh, ppb adalah jumlah yang sangat kecil. Kadar ambang batasnya baru terlewati setelah seseorang mengonsumsi puluhan bahkan ratusan kg sekali makan. Ternyata, ujung-ujungnya muncul instrumen pendeteksi residu antibiotika atau logam berat dengan limit of detection yang sangat kecil.
Dengan alasan meng-counter embargo, Indonesia mau tidak mau harus impor alat tersebut. Siapa produsennya? Tidak lain tidak bukan adalah negara pengembargo udang Indonesia. Ternyata memang ada tujuan politis di balik semua itu.
Dengan kekayaan laut yang sedemikian rupa, semestinya kebutuhan protein balita, bahkan seluruh penduduk Indonesia, bisa didapatkan dengan mudah dan murah. Terlebih, jaminan tersedianya pangan yang halal dan tayib erat kaitannya dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia.
Kapitalisme, Substansi Permasalahan Ketahanan dan Keamanan Pangan
Pertanyaannya, apakah hal-hal di atas mungkin terjadi pada negara yang dikuasai oleh para kapitalis global seperti Indonesia ini? Apakah mungkin bisa terjadi dalam sistem yang saat ini menguasai hajat hidup dan mengubah cara pandang manusia menjadi neoliberal kapitalistik seperti ini, yang segelintir orang—dengan kapitalnya yang sangat besar—menguasai seluruh manusia di bumi ini? Jawabannya sangat jelas, tidak. Fakta menunjukkan, tidak mungkin ketahanan dan keamanan pangan negara dapat terjamin dengan sistem kapitalisme yang diterapkan saat ini. Ada beberapa alasan.
Alasan pertama, paradigma batil kapitalisme memandang bahwa pengelolaan pangan dan perikanan/kelautan adalah berorientasi pada tujuan keuntungan ekonomi semata, bukan untuk mewujudkan jaminan pemenuhan pangan. Walhasil, ukuran keberhasilan pembangunan perikanan/kelautan juga menggunakan standar pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PDB saja.
Kedua, tata kelola perikanan neoliberal bersandar pada peran korporasi, sedangkan fungsi negara terbatas sebagai regulator dan fasilitator. Data menunjukkan, industri udang nasional dengan modal besar, ternyata telah dikuasai oleh investor asing. Sekalipun produksi pangan berlimpah dan berkontribusi lebih besar pada peningkatan PDB negara, tetapi tidak berkorelasi dengan perbaikan pemenuhan pangan rakyat sebagai kebutuhan dasar.
Sudah jelas, pengelolaan berbasis korporasi meniscayakan untung dan rugi, bukan untuk melayani dan menjamin pemenuhan bagi rakyat. Buktinya, dalam kondisi surplus pangan pun masyarakat tetap sulit untuk mengaksesnya. Bahkan, ada yang tidak bisa menjangkaunya sama sekali karena tidak punya uang untuk membeli.
Pengaturan perikanan/kelautan dengan menggunakan konsep kapitalisme neoliberal terbukti gagal mengurusi hajat pangan rakyat. Oleh sebab itu, perlu adanya perbaikan yang menyeluruh, yaitu dengan mengganti konsep pengelolaan kapitalisme neoliberal ini dengan sistem Islam, yakni penerapan syariat oleh sistem Islam (Khilafah).
Islam Menjamin Ketahanan dan Kemandirian Pangan
Khilafah hadir untuk menjalankan syariat Islam secara kafah sekaligus mengurusi seluruh urusan umat, termasuk pangan. Ketahanan pangan menjadi salah satu pilar ketahanan negara dalam kondisi apa pun, baik damai maupun perang.
Ketahanan dan kemandirian pangan menjadi hal mutlak yang harus diwujudkan Khilafah. Islam memiliki paradigma dan konsep yang sangat berbeda secara diametral dengan kapitalisme. Islam memandang bahwa pangan bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan komoditas politik. Terwujudnya ketahanan pangan akan memengaruhi stabilitas negara
Hanya negara yang berprinsip atas kalam Ilahi yang mampu mengatasi semua problem pangan. Kebijakan yang diambil dalam rangka memenuhi urusan umat akan mementingkan kebutuhan umat, bukan konglomerat seperti saat ini. Arah pengelolaannya bukan semata mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi berkaitan dengan jaminan pemenuhan pangan bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali, hingga level individu sekalipun.
Allah Swt. berfirman, “Tiadalah Kami mengutus engkau (Muhammad) melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta.” (QS Al-Anbiya’ [21]: 107).
Negara yang berprinsip pada Islam dan yang mengikuti Rasulullah saw. akan mengambil kebijakan secara menyeluruh. Mulai dari penguatan iman umat bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepada-Nya, hingga pemahaman semua akan diminta pertanggungjawaban.
Demikian pula dengan penerapan sistem ekonomi Islam, mulai dari kebijakan pengelolaan, pendapatan, hingga seluruh transaksi akan didasarkan pada Islam. Bidang perikanan dan kelautan akan diserahkan kepada para ahlinya dengan pembiayaan yang cukup dan kebijakan yang mendukung pengembangan. Walhasil, urusan pangan pun terselesaikan tuntas karena fungsi utamanya berada di pundak negara, yaitu Khilafah.
Dalam Islam, negara wajib hadir secara utuh di tengah masyarakat sebagai penanggung jawab hajat publik, terutama menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Khilafah pun bertanggung jawab dalam pengelolaan seluruh rantai pengadaan pangan, mulai dari produksi hingga konsumsi.
Negara tidak hanya memastikan produktivitas pertanian secara umum terjadi, tetapi juga hadir dalam menjaga rantai tata niaga dengan mencegah dan mengawasi perilaku yang merusak harga pangan sehingga masyarakat sulit mendapatkannya.
Selain itu, negara akan bertanggung jawab memastikan semua pangan yang beredar di tengah masyarakat adalah makanan halal dan tayib dengan berbagai perangkat sistem yang dimiliknya. Dengan peran sentral pemerintahan Khilafah, pengaturan sepenuhnya dalam kendali negara. Kebutuhan rakyat akan terpenuhi dan mereka terlindungi dari hegemoni korporasi yang mengejar keuntungan sepihak semata.
Peran Intelektual
Bagaimana peran kita sebagai intelektual? Tentu tidak boleh tinggal diam! Hati kita terkoyak melihat fakta atas penderitaan umat. Intelektual yang pakar dalam bidang masing-masing harus aktif melakukan perubahan. Sungguh, Allah Taala telah meninggikan kita beberapa derajat dan ada konsekuensi di balik semua itu.
Mari kita wujudkan rasa syukur kita dengan melakukan aktivitas edukasi kepada umat hingga muncul kesadaran umum, mereka tercerahkan dan bangkit pemikirannya. Dengan kepakaran kita, suara kita akan didengar, tulisan kita bagaikan pena yang menggores tajam. Umat menunggu kontribusi kita dengan amal-amal terbaik.
Terlebih, kita sadar betul bahwa semua yang kita lakukan kelak akan dipertanggungjawabkan, individu per individu, jiwa demi jiwa. Waktu terbatas, ransel perbekalan masih tipis. Marilah, Saudaraku, kita warnai hari-hari tersisa kita dengan perbekalan untuk kelak “pulang” nan abadi. Wallahualam. [MNews/Gz]
*Dosen universitas negeri di Semarang.
