Muslimah News, NASIONAL — Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati menyatakan, penggantian kepala bukanlah solusi utama untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di BRIN. Menurutnya, pembentukan ekosistem yang belum benar sepenuhnya, menjadi masalah terpenting saat ini.
“Saya pikir mengganti kepala saja itu bukan solusi utama. Jadi yang paling penting menurut saya pribadi adalah pembentukan ekosistem kita yang belum sepenuhnya benar,” ungkap Wasisto lewat sambungan telepon, Jumat (3-2-2023).
Ia mengatakan, di BRIN memang kami lebih memunculkan masalah birokratisasi daripada masalah pengetahuannya. “Inilah yang membuat kami itu kemudian tidak sepenuhnya fokus kepada masalah substansi. Kami harus memenuhi unsur birokratisasi dulu baru kemudian substansi. Kami sudah capek duluan di urusan birokratisasi itu,” tutur Wasisto.
Wasisto mengungkapkan, minimnya dana dan apresiasi membuat langkah periset terganggu. Ia menjelaskan dana yang tersentralisasi membuat menjadi makin birokratis, sulit mengaksesnya.
Jauh Panggang dari Api
Aktivis muslimah Dr. Aminatun, M.Si., seorang dosen dan peneliti, memberi tanggapannya dalam kanal Muslimah Ulul Albab pada acara Suara Pakar untuk Perubahan Sistem bertema “Mewujudkan Riset yang Mandiri dan Berdaulat”, Ahad (5-02-2023). “Kemandirian riset di negeri ini masih jauh panggang dari api,” ungkapnya.
Aminatun memaparkan fakta bahwa riset kemandirian banyak dilakukan oleh peneliti. “Peneliti perguruan tinggi dan BRIN melakukan riset yang mengacu pada Riset Unggulan Strategis Nasional. Misalnya, tentang kemandirian pangan, penciptaan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan, pengembangan teknologi kesehatan dan obat, material maju, dan seterusnya,” lanjutnya.
Namun, menurutnya, saat ini negara masih impor, seperti beras, jagung, gula, kedelai , dan lainnya. Ia pun mempertanyakan ke mana hasil riset intelektual selama ini.
“Misalnya pengembangan teknologi kesehatan dan obat. Banyak kajian riset eksplorasi bahan alam untuk obat terus dilakukan. Nyatanya, sampai saat ini impor bahan baku obat sebesar 90%. Riset intelektual masih pada publikasi riset jurnal internasional,” kritiknya.
Tiga Masalah
Aminatun menuturkan, setidaknya ada tiga masalah dalam bidang riset saat ini. “Pertama, sangat tingginya ketergantungan Indonesia pada impor. Terutama bahan kimia dan berbagai peralatan yang menunjang riset, khususnya riset sains,” paparnya.
Aminatun menjelaskan, hal itu membuat riset Indonesia tertinggal. “Harga kimia yang terlalu mahal dan ketersediaan alat yang kurang memadai menjadi hambatan kurangnya riset di negara kita,” tuturnya.
Kedua, lanjut Aminatun, model ekosistem riset berstandar global yang diadopsi oleh pemerintah kita, yaitu ekosistem riset kapitalisme berbasis triple helix (ABG) atau kolaborasi academic, bisnis and government.
“Selanjutnya, saat ini berubah menjadi penta helix dan juga menjadi hexa helix. Kolaborasi ini meniscayakan adanya kerja sama di antara ketiganya, yaitu akademisi industri dan juga pemerintah,” ungkapnya.
Ia menyampaikan, problem yang dialami pihak industri dilempar ke perguruan tinggi untuk dicari solusinya guna meningkatkan produktivitas dalam meraup keuntungan industri yang lebih besar.
“Sementara itu, produk riset perguruan tinggi diminta berkolaborasi dengan industri untuk proses hilirisasi. Ini tampak seolah ada kerja sama mutualisme antara akademisi dengan industri,” ucapnya.
Padahal, sesal Aminatun, nyatanya pihak industri—dengan karakter kapitalisnya—selalu berbasis untung dan rugi. “Industri bisnis tidak akan bekerja sama dengan siapa pun kecuali memberi keuntungan materi. Akibatnya hitungan untung rugi mewarnai kerja riset para peneliti,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, ini menyebabkan terciptanya komersialisasi produk riset. “Pada akhirnya riset yang dirilis belum tentu riset yang berkorelasi dan kebutuhan rakyat, akan tetapi yang menjadi ukurannya adalah riset yang dapat memberikan keuntungan sebanyak-banyaknya bagi industri atau bisnis,” ulasnya.
Aminatun juga menjelaskan, dalam hal ini pemerintah hanya menjadi penghubung antara akademisi dengan pihak industri. “Jadilah keputusan untuk menentukan layak tidaknya hasil riset untuk diproduksi diserahkan sepenuhnya kepada industri,” tukasnya.
Ketiga, paparnya, ekosistem untuk pertumbuhan ekonomi. “Dari sinilah komersialisasi ilmu atau riset mulai dikembangkan dan menunjukkan bahwa kekuatan politik yang mendominasi dunia saat ini akan turut mendominasi arah riset melalui berbagai kebijakan global,” cetusnya.
Tujuan Riset
Menurut Aminatun, tujuan riset sebenarnya memberikan solusi terhadap berbagai masalah yang dihadapi umat, meningkatkan ilmu, dan menghasilkan berbagai temuan riset dan teknologi yang baru. “Tentu saja riset harus dilakukan sesuai dengan kaidah riset yang sahih sehingga nantinya akan menghasilkan kesimpulan yang sahih pula,” harapnya.
Namun, ia menyayangkan, hari ini riset berada dalam cengkeraman sekuler kapitalisme, menjadikan tujuan riset tidak lagi murni sebagaimana seharusnya. “Ada kepentingan pemilik modal atau kapitalis yang menjadikan riset sekadar meraih keuntungan semata, meraih materi,” tukasnya.
Riset dalam Islam
Aminatun menjelaskan, riset dalam sistem Islam tidak bisa dilepaskan dengan sistem politik Islam yang akan mewujudkan riset yang mandiri dan berdaulat. Ia memerinci, setidaknya ada tiga hal utama untuk mewujudkannya.
Pertama, papar Aminatun, visi dan misi riset berlandaskan akidah Islam. “Visinya menjadikan riset yang mandiri berdaulat dan menyejahterakan, mencakup riset di berbagai bidang, baik bidang saintek tsaqafah Islam, maupun militer,” ujarnya.
Kedua, lanjutnya, ekosistem riset yang sehat. “Negara men-support penuh pengelolaan riset, mulai dari pendanaan infrastruktur, peningkatan SDM, hingga penentuan topik riset yang urgen dilakukan untuk problem solving di tengah masyarakat dengan optimalisasi peran negara dalam riset,” urainya.
Menurutnya, upaya seperti ini akan menjadikan riset sehat, jauh dari kepentingan pemilik modal yang hanya memperhitungkan cuan. “Islam membuat peneliti fokus menjalankan penelitiannya sehingga menjadi produk yang berfungsi sebagai solusi masalah masyarakat,” ungkapnya.
Setelah itu, tambahnya, negara yang akan mengeksekusi hasil risetnya. “Jika suatu hasil riset perlu diperbanyak agar masyarakat dapat menggunakannya sebagai teknologi tepat guna, negara yang melakukan produksi massalnya. Peneliti tidak perlu repot mencari mitra industri atau perusahaan untuk hilirisasi risetnya,” tuturnya.
Ketiga, jelasnya, penerapan sistem politik Islam dan ekonomi Islam yang kafah. “Penerapan sistem kehidupan Islam, khususnya sistem pendidikan Islam yang didukung sistem ekonomi Islam dan sistem politik Islam meniscayakan negara mampu menjamin ketersediaan riset yang profesional,” urainya.
Mercusuar
Aminatun menyatakan, pengelolaan kekayaan berbasis syariat Islam menurut kemampuan finansial ini bukan teori belaka. “Namun, ini fakta yang pernah terjadi sebelumnya. Kaum muslim menjadi mercusuar dalam bidang pengetahuan, seperti Al-Khawarizmi, Mariyam al-Asturlabi ,dan Al-Ghazali. Mereka semua adalah ilmuwan hebat yang mendedikasikan ilmu dan hasil risetnya agar bermanfaat untuk umat manusia,” paparnya.
Untuk itu, tegasnya, sistem Islam sebenarnya akan mampu menyelesaikan problem yang dihadapi masyarakat. “Tidak ada lagi dominasi industri kapital pada riset perguruan tinggi. Para periset melakukan riset murni karena ingin memberikan karya intelektualitasnya untuk mendukung penuh pemerintahan Islam yang menjamin hasil riset bermanfaat untuk umat,” tandasnya. [MNews/Hen]
