Penulis: Noor Afeefa, S.Si.
Muslimah News, FOKUS — Februari ini, Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) 2023 akan mulai dibuka seiring dimulainya proses seleksi penerimaan mahasiswa baru di berbagai perguruan tinggi (PT).
Dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Jakarta (24-1-2023), Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengungkapkan terjadinya peningkatan akses layanan pendidikan sepanjang 2022. Bahkan, terjadi pula peningkatan partisipasi pendidikan pada kelompok pendapatan terendah, khususnya untuk SMA/sederajat dan PT.
Nadiem juga menyatakan bahwa Program Indonesia Pintar (PIP) dan KIP-K memberikan manfaat positif pada anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan.
Pernyataan Nadiem ini tentu menggelitik, bahkan layak dikritisi di tengah jeritan para mahasiswa yang kesulitan membayar biaya kuliah. Kita tentu ingat Rizka, mahasiswi UNY yang berasal dari keluarga miskin, tetapi ternyata tidak ada KIP-K dan harus membayar UKT reguler. Kisahnya tragis hingga akhir hayatnya.
Oleh karenanya, layak dipertanyakan, benarkah program PIP dan KIP-K merupakan bentuk ketulusan dan kontribusi ideal negara dalam memberikan akses layanan pendidikan bagi seluruh warga? Ataukah hal itu hanya bentuk cuci tangan negara atas ketidakmampuannya menanggung kewajiban dalam menyelenggarakan pendidikan murah?
Fakta
Sebagaimana diketahui, PIP dan KIP-K hanya diperuntukkan bagi kelompok pendapatan terendah. PIP merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah untuk peserta didik dan mahasiswa dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.
Dalam Permendikbud 10/2020 tentang Program Indonesia Pintar, PIP diperuntukkan bagi mahasiswa yang diterima di PT, termasuk penyandang disabilitas dengan prioritas sasaran mahasiswa pemegang KIP, mahasiswa dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus, mahasiswa afirmasi (Papua dan Papua Barat, serta 3T dan TKI), serta mahasiswa terkena bencana, konflik sosial, atau kondisi khusus.
Sepintas, program ini seakan menunjukkan kepedulian negara pada kelompok pendapatan terendah. Namun, ternyata program ini sama sekali tidak menunjukkan keberpihakan negara kepada seluruh warga untuk mendapatkan layanan pendidikan secara murah.
Berdasarkan Susenas 2022, jumlah WNI yang pemuda (16—30 tahun) diperkirakan ada sebesar 65,82 juta jiwa atau hampir seperempat total penduduk Indonesia (24,00%). Dari sisi tingkat pendidikannya, hanya sekitar 10,97% pemuda yang menyelesaikan pendidikan hingga PT. Itu pun lebih banyak dicapai oleh pemuda yang tinggal pada kelompok distribusi pengeluaran rumah tangga yang tinggi. Artinya, kelompok masyarakat dengan pengeluaran pendapatan yang rendah cenderung tidak mengakses pendidikan tinggi.
Secara umum, rata-rata lama sekolah pemuda Indonesia pada 2022 sebesar 10,94 tahun atau hampir mencapai kelas XI pada tingkat SM/sederajat. Adapun pemuda di perkotaan, bersekolah setahun lebih lama dibandingkan pemuda di perdesaan (11,48 tahun berbanding 10,21 tahun).
Statistik tersebut menunjukkan bahwa kesempatan masyarakat untuk mendapatkan askes pendidikan masih sangat minim, terutama pendidikan tinggi. Pada 2022, KIP-K hanya diperuntukkan bagi 200.000 mahasiswa, padahal jumlah pemuda berusia 19—25 tahun (usia kuliah normal) berjumlah 26 juta lebih (40,1% jumlah pemuda). Dengan demikian, tentu betapa sedikitnya jumlah calon mahasiswa yang akan terbantu oleh KIP-K.
Secara lengkap, jika melihat tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkannya, sebanyak 39,60% pemuda tamat SMA/sederajat, 35,78% pemuda tamat SMP/sederajat, dan 10,97% pemuda tamat perguruan tinggi. Sementara itu, 13,64% pemuda hanya menamatkan pendidikan tingkat SD/sederajat ke bawah.
Kondisi ini juga tidak bisa dipandang baik-baik saja sebab ternyata masih banyak pemuda yang hanya tamatan SD. Meskipun ada beberapa faktor lain yang memengaruhi, seperti lingkungan, budaya, dan sebagainya, nyatanya program bantuan pembiayaan ini tidak menuntaskan masalah. Tidak berlebihan jika dikatakan PIP ataupun KIP-K hanyalah program tambal sulam atau pemanis atas kebobrokan tata kelola negara dalam pendidikan.
Kapitalistik
Sejatinya, problem layanan pendidikan saat ini merupakan dampak dari tata kelola pendidikan yang kapitalistik, yakni ketika pendidikan diposisikan sebagai jasa yang harus dikomersialkan (sesuai perjanjian General Agreement on Trade in Services). Akhirnya, pendidikan diselenggarakan mengikuti pasar kapitalistik. Yang bermodal yang dapat mengakses, sedangkan yang miskin harus rela dengan biaya pendidikan yang makin mahal atau bahkan tidak bisa mengakses sama sekali.
Terlebih ketika PTNBH harus mengelola keuangannya sendiri karena negara meminimalkan subsidi atau berlepas tangan, lagi-lagi karena politik kekuasaan kapitalistik good governance. Wajar jika PT pun tidak segan-segan lagi menarik dana dari masyarakat (mahasiswa), bahkan sangat mahal sekalipun. Jika begini, wajar pula jika akses masyarakat dalam pendidikan menjadi minim.
Meski pemerintah telah menerbitkan peraturan, semisal UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, sehingga berkewajiban meningkatkan akses dan kesempatan belajar di PT dan menyiapkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif, tetapi faktanya hal itu tidak berjalan
PIP dan KIP-K hanyalah program setengah hati. Ketulusan negara memberikan layanan murah pendidikan sangat disangsikan. Jika tulus, seharusnya negara mencabut peraturan dan tata kelola kapitalistik yang menyebabkan mahalnya biaya pendidikan. Negara juga seharusnya serius meningkatkan kesejahteraan dengan cara meninggalkan tata kelola ekonomi kapitalistik sehingga semua rakyat sama-sama berkesempatan untuk mendapatkan pendidikan.
Di sisi lain, jika memang benar-benar tulus, negara seharusnya memperbaiki berbagai birokrasi dan administrasi yang menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan bantuan pembiayaan. Sebagaimana diketahui, syarat wajib agar terdaftar KIP-K adalah memiliki akun KIP-K di situs resmi. Padahal, akses untuk sampai ke situs resmi pun amat beragam. Tidak semua lapisan masyarakat mampu, terlebih pendaftaran juga harus dilakukan oleh mandiri. Ini tentu menghadirkan kesulitan sendiri.
Belum lagi sejumlah syarat lain yang harus dipenuhi, seperti peserta KIP-K harus memiliki potensi akademik baik, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi dan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru pada Prodi dengan Akreditasi A atau B (dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu pada Prodi dengan Akreditasi C). Syarat ini pun memberatkan.
Proses pembuatan akun KIP-K juga tidak bisa melalui perantara desa ataupun sekolah. Ketika siswa tidak membuat akun KIP-K masing-masing, secara otomatis mereka tidak terdaftar KIP-K. Nah, betapa banyak yang akhirnya tidak berkesempatan mendapatkan KIP-K.
Demikianlah, berbagai syarat mendapatkan bantuan tersebut memang begitu rumit. Mungkin terkesan wajar karena jumlah penerima begitu sedikit dibandingkan jumlah peminatnya. Namun, kondisi ini senyatanya menunjukkan sikap nirempati dari negara. Seyogianya negara memudahkan dan mencari berbagai cara agar layanan pendidikan benar-benar dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Ironisnya, inilah yang terjadi. Negara dalam sistem kapitalisme hanya sebagai operator. Tata kelola seperti ini menegaskan kelalaian negara dalam tanggung jawabnya sebagai pengatur urusan rakyat.
Tata Kelola Islam
Negara sejatinya bisa menjamin layanan pendidikan secara murah bahkan gratis jika saja mau menerapkan sistem Islam secara kafah (Khilafah), baik dalam tatanan politik maupun ekonomi.
Dalam tatanan politik, negara secara tegas berfungsi sebagai penanggung jawab dan pelaksana langsung pengelolaan pendidikan. Negara tidak akan melemparkan tanggung jawab kepada swasta (korporasi) ataupun masyarakat. Negara pun tidak boleh mengomersialkan pendidikan kepada rakyat.
Adapun secara ekonomi, negara menerapkan sistem ekonomi Islam sehingga memiliki sumber-sumber pemasukan negara bagi pembiayaan pendidikan. Biaya pendidikan akan diambil dari pengelolaan kepemilikan umum dan negara. Semua diatur melalui mekanisme Baitulmal.
Pendidikan merupakan kebutuhan primer masyarakat yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara secara langsung. Negara akan memastikan seluruh rakyat mendapatkan pelayanan tersebut, tidak mengenal miskin atau kaya, pintar atau tidak. Semuanya dilayani dan diberi kemudahan akses.
Demikianlah pengaturan pendidikan dalam sistem Islam (Khilafah). Akses layanan pendidikan mudah, kemajuan masyarakat pun bukan hal sulit. Bukan hanya Indonesia emas saja yang terwujud, dunia pun akan gemilang karenanya. [MNews/Gz]
