Muslimah News, NASIONAL –Desakan untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) setelah mangkrak selama 19 tahun, kembali mencuat pada awal 2023.
LSM peduli perempuan dan pemerintah berharap dengan disahkannya RUU ini akan mengentaskan kemiskinan sebesar 6,5 – 7% serta mengejar peningkatan indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.
Mereka memberikan alasan, jika RUU ini disahkan maka pembantu rumah tangga menjadi profesi yang dihargai serta akan menaikkan gaji sehingga bisa menjadi lapangan kerja alternatif.
Dengan undang-undang ini nantinya para pembantu rumah tangga akan mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi.
Berdasarkan data 2022 ada 4,2 juta pekerja rumah tangga di Indonesia yang 75,5% di antaranya adalah perempuan.
Pembantu
Berkenaan dengan desakan pengesahan RUU PPRT ini, aktivis muslimah Ratu Erma Rachmayanti mengatakan, tidak ada perempuan yang bercita-cita menjadi pembantu rumah tangga.
“Sebagai seorang muslim mencermati fakta dan data seperti itu, kondisi semacam ini sangat tidak diharapkan. Tidak ada perempuan muslimah yang ketika hidup bercita-cita menjadi pembantu rumah tangga,” tuturnya kepada MNews
Fakta perempuan bekerja disebabkan kemiskinan keluarga, bukan hanya kemiskinan perempuan. “Kalau keluarga memiliki kemampuan finansial yang baik, tidak mungkin akan memaksa anggota keluarga yang perempuan untuk melakukan pekerjaan tersebut,” tandasnya.
Apalagi lanjut Ratu Erma, harus menjadi pekerja migran di tempat yang jauh, tentu ini bukan sebuah pilihan yang baik bagi perempuan.
“Islam menempatkan seorang perempuan pada tempat strategis, bergengsi yaitu sebagai pendidik generasi. Islam tidak akan membiarkan perempuan berada pada kondisi dengan status rendah seperti itu dan rentan di eksploitasi, menjadi korban tindak pidana perdagangan orang,” jelasnya.
Islam, tegasnya, tidak akan membiarkan warga negaranya memiliki tingkat pendidikan rendah serta skill yang rendah.
Buruknya Distribusi
Ratu Erma menilai, fakta kemiskinan dan pengangguran yang terjadi saat ini karena buruknya distribusi kekayaan sebuah negara. “Kekayaan alam Indonesia yang melimpah ruah hanya dikuasai oleh beberapa gelintir orang. Mereka berbisnis ditambang minyak, emas, batubara, dan lain-lain. Mereka mengumpulkan kekayaan hanya untuk mereka sementara mayoritas rakyat dalam kondisi miskin dan kekurangan,” kritiknya.
Solusinya, ucap Ratu, negara mengambil alih sumber kekayaan alam yang berada di tangan mereka dan negara menjadi pengelola tunggal dan bertanggung jawab untuk mengelola semuanya.
“Hasilnya untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat baik kebutuhan dasar individu seperti sandang pangan papan maupun kebutuhan dasar komunal, pendidikan kesehatan dan keamanan,” bebernya.
Dalam Islam, sambungnya, kemiskinan hanya merupakan problem personal karena faktanya memang ada yang lemah. “Kemiskinan dalam Islam bukan kemiskinan massal yang disolusi dengan membuka lapangan pekerjaan termasuk menjadi pembantu rumah tangga,” imbuhnya.
Islam tutur Ratu Erma, menciptakan peluang kerja bagi laki-laki yang mampu bekerja dengan adanya berbagai proyek yang dibuat negara seperti proyek industri, pertanian, kehutanan, transportasi dan sebagainya.
“Bagi yang tidak mampu baik laki-laki atau perempuan serta tidak punya wali yang menanggungnya maka menjadi tugas negara untuk mencukupi kebutuhan mereka,” terangnya.
Ratu Erma menegaskan, dalam Islam tidak ada perbincangan perempuan didorong untuk bekerja, tidak ada perbincangan bahwa perempuan bekerja itu akan menaikkan statusnya seperti pemikiran gender hari ini.
“Dalam Islam tidak pernah ada diskriminasi terkait dengan jenis kelamin. Semuanya mendapatkan hak dan kewajiban yang setara di mata hukum syarak. Terlebih lagi bagi perempuan, mereka mendapatkan perlindungan yang luar biasa dengan menempatkan mereka di tempat yang aman, yaitu ranah domestik yang kebutuhannya dijamin oleh walinya yang berkemampuan secara finansial. Para laki-laki bekerja melalui penyediaan lapangan kerja oleh negara,” pungkasnya. [MNews/IA]
