Penulis: M. R. Kurnia, dkk.
Muslimah News, FIKRUL ISLAM — Berpikir politis adalah berpikir pada teks-teks politis, yaitu teks-teks yang berkaitan dengan masalah politik, baik teks ilmu-ilmu politik—seperti dalam text book, literatur, atau jurnal ilmu politik—maupun teks-teks berita-berita politik, seperti dalam koran, radio, televisi, dan sebagainya. Berpikir politis ini akan lebih jelas pengertiannya jika kita bandingkan dengan cara-cara berpikir dalam memahami teks-teks lain misalnya teks-teks hukum, teks-teks sastra, dan teks-teks pemikiran.
Berpikir politis berbeda dengan berpikir dengan teks-teks hukum, meskipun berpikir tentang teks-teks hukum ini adalah bagian dari berpikir politis. Perbedaannya, berpikir tentang teks-teks hukum—baik teks-teks kitab fikih untuk mengambil hukum syariat atau teks-teks Al-Qur’an dan Sunah untuk menggali hukum syariat—bertujuan untuk memberikan solusi atas problem-problem yang dihadapi manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Caranya adalah dengan memberikan penjelasan hukum atas suatu perbuatan, apakah perbuatan itu wajib, sunah (mandub), mubah, makruh, atau haram.
Sementara itu, berpikir politis bertujuan untuk melakukan pemeliharaan dan pengaturan urusan-urusan umat, baik dilakukan secara nyata oleh negara (Khilafah), oleh umat agar pengaturan urusan umat oleh Khilafah berjalan baik, ataupun oleh sebuah kelompok politik yang bergerak untuk mewujudkan Khilafah.
Proses berpikir politis akan berlangsung ketika kita, misalnya, memikirkan apa sesungguhnya yang dimaksud oleh Ralph L. Boyce, Dubes AS untuk Indonesia, ketika ditanya wartawan tentang Munas Alim Ulama dan Konbes NU yang membolehkan bom “bunuh diri”, dalam jumpa pers menjelang kedatangan Menlu Colin Powell di kantor Kedubes AS, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2002).
Sebagaimana dikutip dari artikel ” Boyce Komentari Bom Bunuh Diri” di www.detik.com pada tanggal itu, Boyce mengaku tidak mau mengomentarinya, “Kita tidak dapat mengkritisi elemen NU sebagai organisasi terbesar di Indonesia,” katanya. Selanjutnya, Boyce menyatakan bahwa dirinya mengenal NU sebagai organisasi yang moderat dan toleran. Menurut Boyce, hal ini termuat dalam platform NU yang juga memainkan peranan cukup penting dalam membentuk citra umat Islam Indonesia. Boyce menyatakan pula, “Saya tidak bisa berkomentar terhadap pernyataan yang sifatnya belum final.”
Dari ungkapan Boyce bahwa fatwa NU “sifatnya belum final” dan bahwa NU “organisasi modern dan toleran” berarti sebenarnya Boyce sudah berkomentar—bukan tidak mau berkomentar seperti ungkapannya—mengenai fatwa tersebut. Dari pernyataan ini dapat diambil dari kesimpulan bahwa Boyce justru menginginkan agar NU merevisi fatwanya untuk kemudian mengharamkan bom “bunuh diri” sesuai dengan garis politik AS yang mengecam bom “bunuh diri” di Palestina (lihat juga artikel “Bom bunuh bunuh diri lagi, Kofi Annan kecam Israel dan Palestina”, www.detik.com).
Dengan memahami maksud Boyce yang sebenarnya ini, kita dapat mengambil tindakan, misalnya menasihati ulama NU agar istikamah dengan fatwa mereka itu, bukan tunduk pada arahan atau keinginan Boyce.
Di samping itu, berpikir politik juga sangat berbeda dengan berpikir tentang teks-teks sastra seperti teks-teks syair, puisi, cerita pendek, novel, roman, dan sebagainya. Hal itu karena berpikir tentang teks sastra lebih mengutamakan aspek pengungkapan perasaan dengan kata atau kalimat yang indah atau berseni. Sebaliknya, berpikir politis lebih tertuju pada aspek pengungkapan pemikiran, bukan aspek perasaan.
Teks sastra yang menonjolkan segi keindahan dan ungkapan tentu berbeda dengan teks politik yang semata berbicara dengan bahasa akal untuk menjelaskan hakikat permasalahan. Menurut an-Nabhani (1973), seseorang yang mempunyai kesadaran politik harus terjun dalam pertarungan melawan orientasi-orientasi (arah pandangan) yang berbeda dengan orientasinya dan melawan seluruh persepsi yang bertentangan dengan persepsinya. Pada waktu yang sama, dia harus terjun dalam upaya untuk mengukuhkan persepsinya dan menanamkan orientasinya.
Apakah berpikir politis juga berbeda dengan berpikir untuk memahami teks-teks pemikiran? Hal ini memerlukan tinjauan lebih dahulu. Jika yang dimaksud berpikir politik adalah berpikir tentang teks-teks ilmu politik, seperti tentang perbandingan sistem-sistem politik, maka proses berpikir politis hampir sama dengan proses berpikir untuk memahami teks-teks pemikiran. Hanya saja, dalam berpikir memahami teks pemikiran disyaratkan bahwa informasi pendahulu berada setingkat dengan level pemikiran yang dikaji—maksudnya bukan semata informasi kebahasaan, melainkan informasi pemikiran sehingga topik yang bersangkutan dapat dipahami—meskipun bukan merupakan informasi pada topik yang bersangkutan.
Berpikir politis, di samping membutuhkan informasi pendahulu yang setingkat dengan level pemikiran yang dikaji, juga membutuhkan informasi pada topik yang bersangkutan. Tidak cukup dengan informasi berkaitan, mirip, atau serupa dengan topik yang sedang dikaji. Contohnya adalah teks pemikiran berikut,
“Akal, pemikiran, atau kesadaran adalah proses pemindahan pengindraan fakta ke dalam otak melalui panca indra yang disertai dengan adanya sejumlah pengetahuan pendahulu yang digunakan untuk menafsirkan fakta tersebut.” (An-Nabhani, 1973)
Untuk memahaminya, cukup kita membayangkan bahwa kalau kita ingin memahami fakta berupa perkataan orang yang berbahasa Inggris, berarti kita harus memiliki pengetahuan sebelumnya tentang kosakata bahasa Inggris. Demikian pula dengan yang semisalnya, seperti bahasa Arab, Ibrani, Jepang, dan sebagainya. [MNews/Rgl]
Bersambung ke bagian 2/2
