Penulis: M. R. Kurnia, dkk.
Muslimah News, FIKRUL ISLAM — Dalam konteks dalam negeri, politik Daulah Islam diwujudkan melalui pemberlakuan hukum Islam. Negara juga memberlakukan aturan-aturan Islam di berbagai wilayah yang tunduk di bawah kekuasaannya. Negara mengatur muamalah, menegakkan hudud (hukuman), memelihara akhlak, menjamin tegaknya syiar-syiar ibadah, dan mengatur urusan rakyat sesuai dengan syariat Islam.
Islam telah menjelaskan tata cara (thariqah) untuk memberlakukan hukum Islam bagi rakyat yang tunduk pada kekuasaan Islam dan meyakini Islam, juga rakyat yang tidak meyakini Islam. Daulah Islam menegakkan hukum-hukum Islam sesuai dengan tata cara tersebut. Tata cara (thariqah) pelaksanaan hukum Islam oleh Daulah Islam, sebagaimana halnya dengan berbagai pemecahan atas berbagai problem kehidupan manusia adalah bagian dari syariat Islam.
Ulama usul fikih menyatakan bahwa yang diseru oleh hukum Islam adalah semua orang yang berakal yang memahami khithab (perintah), baik muslim maupun nonmuslim. Imam Al-Ghazali menyatakan pendapatnya di dalam kitab Al-Mustashfa fi Ushul, “Mahkum alaihi (orang yang dikenai beban hukum) adalah mukalaf. Syaratnya, ia harus berakal dan memahami khithab. Bagi ahlu zimmah, kelayakan penetapan hukumnya didasarkan pada sifat kemanusiaannya, yakni mampu menggunakan kekuatan akalnya untuk memahami taklif hukum.
Oleh karena itu, mukhathab (yang diseru) dalam Islam adalah seluruh manusia, baik berhubungan dengan khithab dakwah maupun taklif. Khithab dakwah adalah seruan yang berisi ajakan kepada seluruh manusia untuk meyakini Islam, sedangkan khithab taklif adalah seruan berupa perintah kepada seluruh manusia agar beramal sesuai dengan hukum Islam.
Islam memandang masyarakat yang di dalamnya diterapkan berbagai aturan sebagai entitas manusia, tanpa dilihat kelompok dan jenisnya. Di dalam masyarakat Islam tidak terdapat syarat apa pun, kecuali kewajiban untuk tunduk kepada negara dan sistemnya.
Dalam negara Islam tidak terdapat istilah kelompok minoritas karena seluruh masyarakat dipandang sebagai manusia yang menjadi rakyat selama mereka melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Oleh karena itu, politik dalam negeri Daulah Islam secara praktis berwujud penerapan syariat Islam atas seluruh individu masyarakat, baik muslim maupun nonmuslim. [MNews/Rgl]
