[Kabar] Larangan Berkerudung bagi Awak Kabin Pesawat, Aktivis Muslimah: Karakter Kehidupan Sekuler

[Kabar] Larangan Berkerudung bagi Awak Kabin Pesawat, Aktivis Muslimah: Karakter Kehidupan Sekuler

Muslimah News, NASIONAL — Ikatan Dai Indonesia (IkaDI) menyayangkan masih adanya maskapai penerbangan Indonesia yang melarang awak kabinnya mengenakan jilbab (berkerudung, red.). Ketua Umum IkaDI K.H. Ahmad Kusyairi mengatakan adanya larangan ini merupakan perlakuan diskriminatif berdasarkan agama.

“Padahal, sejak era reformasi yang diawali dengan dilakukannya amandemen konstitusi (UUD 1945), Indonesia menjadi salah satu negara yang juga berupaya untuk selalu menjunjung HAM,” kata kiai Ahmad Kusyairi dalam pesan singkat yang diterima Republika pada Ahad (22-1-2023).

Ia melanjutkan, dalam perspektif agama Islam, berjilbab adalah bagian dari kewajiban menjalankan ajaran agama sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Ahzab ayat 59.

Sebelumnya, maskapai penerbangan Garuda Indonesia mendapat masukan dari Komisi VI DPR RI Andre Rosiade agar merevisi aturan seragam awak kabin sehingga para pramugari muslim dapat mengenakan kerudung mereka sesuai tuntunan syariat Islam.

Andre mengatakan banyak pramugari muslim di Garuda Indonesia yang dalam kehidupan sehari-harinya berkerudung, tetapi mereka harus mencopotnya ketika bertugas sebagai pramugari Garuda Indonesia.

Kehidupan Sekuler

Kondisi ini diulas aktivis muslimah Ratu Erma Rachmayanti. Menurutnya, inilah fakta kehidupan sekuler.

“Harus disadari, inilah karakter kehidupan masyarakat sekuler dan negara sekuler. Selalu akan ada pertentangan antara menunaikan perintah agama dan kemaslahatan hidupnya,” ucapnya dalam podcast “Pramugari Dilarang Berkerudung, Penerapan Syariat Dihambat oleh Sistem Sekuler”, Selasa (24-1-2023).

Ratu Erma menyatakan, inilah fakta bahwa perintah agama yang jelas diperuntukkan bagi muslimah masih dihambat oleh aturan buatan manusia.

“Pada akhirnya, muslimah tersebut harus menghadapi pilihan yang berat antara patuh atas perintah Allah, Tuhannya, atau mematuhi aturan manusia. Akhirnya pula mereka mengedepankan kepentingan untuk mempertahankan pekerjaannya supaya memiliki pendapatan,” ungkapnya.

Kemudian, ia menuturkan, hal tersebut disaksikan pula di perusahaan, instansi, organisasi, dan lainnya di negara sekuler ini yang masih ada yang tidak mengizinkan pelaksanaan syariat.

“Misalnya, siswi di Bali dilarang menggunakan jilbab di sekolah umum, ada yang tidak mudah menunaikan salat bagi muslim atau muslimah di suatu pabrik atau kantor, aturan larangan pergaulan bebas yang justru kontradiktif dengan aturan permisif yang ada terkait hubungan laki-laki dan perempuan, bahkan tidak ada pengaturan upload konten di media sosial yang sangat memengaruhi kaum muslim sehingga akhirnya melanggar ketentuan Islam,” paparnya.

Jadi, ia melanjutkan, kesimpulannya memang tidak mudah menjalankan syariat di negeri sekuler. “Pasti selalu ada pertentangan karena propaganda kelompok moderat liberal untuk membebaskan perempuan, terserah dirinya mau menutup aurat atau tidak. Itu masih saja lumayan gaungnya memengaruhi umat Islam,” cetusnya..

Selain itu, Ratu Erma mengkritisi tentang HAM. “Di sini kita pun harus paham bahwa HAM memiliki standar ganda. Kita memiliki keinginan agar hak-hak menjalankan agama itu dipenuhi. Bukankah menjalankan syariat agama juga merupakan bagian dari HAM? Namun, orang HAM mengatakan tidak boleh melanggar hak perempuan dan mengekang kebebasan perempuan sehingga sulit mendapat pekerjaan. Jadi, itulah standar ganda HAM yang selalu ada pertentangan,” ujarnya.

Sistem Islam

Ratu Erma menerangkan bahwa sistem kehidupan yang bisa menjamin pelaksanaan semua perintah Allah itu hanyalah sistem Islam dalam bingkai Khilafah.

“Negaranya berkewajiban melaksanakan semua perintah Allah dan memastikan rakyatnya menjalankan hukum syarak. Negara Islam akan mencegah segala pemikiran, nilai, dan standar pemahaman yang bertentangan dengan Islam, semisal liberalisme,” tuturnya.

Selain itu, imbuhnya, harus dipahami pula bahwa dalam Islam, profesi perempuan tidak berbasis pada eksploitasi tubuh dan mengedepankan kecantikannya atau fisiknya, seperti yang ada pada pramugari.

“Namun, Islam membolehkan perempuan untuk berkiprah di ranah publik pada profesionalitasnya, seperti guru, dokter, dan lainnya. Itu pun ketika berkiprah di ranah publik, tetap menutup auratnya dan terjaga pergaulannya,” jelasnya.

Oleh karenanya, ia pun menekankan untuk benar-benar memahami bahwa satu-satunya sistem kehidupan yang dapat menghormati dan memuliakan perempuan, memenuhi seluruh hak dan kebutuhannya, tidak mengeksploitasi mereka, dan tidak membebani mereka dengan berbagai persoalan, hanya ada pada sistem Islam. [MNews/Ruh]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *