Muslimah News, INTERNASIONAL — Ramai pemberitaan mengenai penghancuran rumah masyarakat muslim di Haldwani, sebuah kota di Uttarakhand, India. Rencana penghancuran tersebut atas perintah yang disahkan oleh pengadilan tinggi negara bagian utara tertanggal 20 Desember 2022 yang menyatakan bahwa 4.365 rumah yang berdekatan dengan jalur kereta api di koloni Banbhulpura milik Haldwani adalah ilegal sehingga harus dibongkar.
Namun, warga mengatakan bahwa mereka telah tinggal di Haldwani selama puluhan tahun, bahkan memiliki surat-surat kepemilikan. Oleh karena itu, mereka menggelar aksi unjuk rasa untuk menentang kebijakan tersebut.
Areeb Uddin, seorang pengacara praktik India, menilai pengadilan tinggi tersebut cenderung menargetkan komunitas minoritas dan tidak memperhatikan sisi kemanusiaan. Sebuah laporan pada 2022 oleh Dewan Hubungan Luar Negeri mengatakan, otoritas India telah dituduh beralih ke cara di luar hukum untuk menghukum muslim, melalui praktik yang disebut oleh para kritikus sebagai “keadilan buldoser”.
Islamofobia di India
Fatma Sunardi, seorang aktivitas muslimah dan pengamat politik memberi tanggapan melalui redaksi MNews, Rabu (25-1-2023). Menurut Fatma, politik kebencian yang menjangkiti rezim di India membuktikan makin dalamnya islamofobia.
“Baik pemerintah negara bagian maupun pusat semakin hari semakin menampakkan kebencian kepada komunitas muslim melalui berbagai kebijakan,” ucapnya.
Ia menjelaskan, islamofobia adalah buah dari sistem sekuler yang diterapkan di India. “Paradigma sekuler yang membenci agama ikut campur dalam masalah politik telah mengirim sinyal kebencian kepada Islam. Padahal, Islam adalah agama terbesar kedua setelah Hindu, dipeluk oleh sekitar 210.765.819 (pada 2021) atau 14,6% dari total populasi India,” tuturnya.
Fatma memaparkan, menurut indiaonlinepages.com, pertumbuhan Islam sebagai agama di India sungguh luar biasa dari tahun ke tahun dibandingkan dengan agama lain. “Islam telah menjadi agama dengan pertumbuhan tercepat di India dalam 30 tahun terakhir.” Pada 2021, lanjut Fatma, “Ada lebih dari 209 juta pengikut Islam, meningkat 2 juta kelahiran dari tahun 2020 (207 juta),” katanya.
Ia mengungkapkan, potensi demografi yang tumbuh pada komunitas muslim dianggap pemerintah akan mengancam posisi kekuasaan sekuler di sisi elektoral. “Demokrasi parlementer yang diterapkan dianggap kalangan politisi akan menjadi pintu masuk pengaruh Islam dalam pemerintahan,” jelasnya.
Fatma berujar, “Sungguh ketakutan sekaligus kebodohan dalam memahami fakta Islam. Padahal, Islam menawarkan solusi persoalan yang dihadapi India, yakni problem kemiskinan, kekerasan seksual, dan diskriminasi kasta yang berakar dari budaya yang mengakibatkan makin parahnya kemiskinan di kalangan bawah masyarakat India,” tegasnya.
Sorotan Masyarakat Global
Fatma menuturkan, rencana penghancuran ribuan rumah muslim di Uttarakhand dan beberapa negara bagian lain menjadi sorotan masyarakat global. termasuk Perserikatan Bangsa Bangsa. “Sebelumnya, Sekjen PBB Antonio Guterres menegur India atas catatan Hak Asasi Manusia (HAM) selama ini. Banyak kalangan yang mengkritik India karena telah mengalami kemunduran selama ada di bawah kepemimpinan Perdana Menteri nasionalis Hindu Narendra Modi,” cetusnya.
Ia menyatakan, upaya PBB untuk memerangi islamofobia diwujudkan dengan mendeklarasikan Hari Internasional Memberantas Islamofobia (The International Day to Combat Islamophobia) , 15 Maret. “Namun, realitasnya, deklarasi ini, tidak serta merta bisa mengubah perilaku rezim India untuk melindungi hak-hak komunitas muslim sebagai warga negara,” ungkapnya.
Menurutnya, ini karena HAM adalah dokumen sebatas ungkapan dari harapan–harapan bijak. “Resolusi dan regulasi tersebut juga tidak mempunyai sanksi, tidak ada paksaan, baik fisik maupun moral untuk melaksanakannya. Kendati pun resolusi PBB sangat kuat gaungnya, tetapi HAM terus dilanggar dan diinjak-injak,” terangnya.
Dalam tataran politik internasional, Fatma melanjutkan, tidak jarang HAM dijadikan instrumen oleh Amerika Serikat (AS) untuk menekan negara-negara yang menjadi pesaing dalam konstalasi internasional. Ia membagikan contoh kasus pelanggaran HAM di Afganistan dan Cina yang dipersoalkan. ”Namun, pada kasus berbeda, sikap AS berbeda terhadap pelanggaran HAM yang menimpa rakyat Palestina dan muslim Rohingya,” tukasnya.
Akibatnya, simpul Fatma, HAM kehilangan integritasnya sebagai nilai universal yang dinarasikan oleh Barat. “Negara-negara yang memiliki daya tawar tinggi secara ekonomi dengan mudah mengabaikan tuntutan HAM. Dalam kasus kekerasan dan diskriminasi muslim di India, HAM sudah kehilangan kesaktiannya,” urainya.
Oleh karena itu, ia menekankan, muslim India membutuhkan platform baru dalam memperjuangkan hak-hak mereka.
Demokrasi yang Diskriminatif
Fatma kembali menyampaikan bahwa India sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, tetapi memiliki sikap diskriminatif dan intoleran terhadap warga negaranya yang muslim.
“Hal ini membuktikan sisi lain kegagalan demokrasi dalam memberi jaminan kesetaraan dan keadilan pada warga negara.Praktik demokrasi tidak bisa menyelesaikan tuntutan keadilan dari komunitas muslim yang tertindas oleh rezim,” kritiknya.
Bahkan, menurut Fatma, demokrasi telah mengantarkan kalangan nasionalis Hindu membawa aspirasi primodialismenya dan melampiaskan kebencian kepada muslim India melalui undang-undang yang disahkan oleh negara sehingga menjadi legitimasi tindakan kekerasan mereka, termasuk menghancurkan rumah-rumah muslim.
“Demokrasi telah menjadi jalan bagi rezim di India untuk melakukan kekerasan dan teror yang menebarkan ketakutan dan penderitaan bagi rakyatnya sendiri, warga negara muslim India,” tutur Fatma.
Penderitaan Muslim Dunia
Fatma menjelaskan, penderitaan muslim di India adalah penderitaan semua muslim di dunia, padahal dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan,
“Dari Ibnu Umar ra., Rasulullah Muhammad saw. bersabda, ‘Seorang Muslim bersaudara dengan muslim lainnya. Ia tidak menganiaya, tidak pula menyerahkannya (kepada musuh). Barangsiapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi pula kebutuhannya. Barangsiapa yang melapangkan dan seorang muslim suatu kesulitan, Allah akan melapangkan baginya satu kesulitan pula dan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya di hari kemudian. Barangsiapa yang menutup aib seorang Muslim, Allah akan menutup aibnya di hari kemudian.’,” kutipnya.
Ia menerangkan, makna persaudaraan di antara sesama muslim harusnya menggerakkan kaum muslim, khususnya di Indonesia. “Sebagai negeri dengan muslim terbesar, sudah selayaknya pemerintah sebagai wakil dari umat Islam mengambil berbagai langkah membebaskan penderitaan saudara muslim di India yang sedang dalam ancaman pengusiran dari rumah-rumah mereka,” tuturnya.
Fatma menyatakan, pemerintah Indonesia harusnya menyuarakan aspirasi umat Islam Indonesia yang prihatin dengan politik diskriminasi yang mengancam saudara-saudara muslim di India, baik secara bilateral maupun multilateral.
“Langkah lain, umat Islam di mana pun harusnya mengambil pelajaran dari penderitaan muslim di India, bahwa di dalam sistem demokrasi, selamanya nasib kaum muslimin tidak akan pernah aman,” tukasnya.
Fatma berkesimpulan, umat membutuhkan institusi politik untuk melindungi kaum muslim dan kelompok mana pun dari sikap diskriminasi, yakni Khilafah. [MNews/Hen]
