Muslimah News, NASIONAL — Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief membenarkan bahwa Arab Saudi menurunkan paket layanan haji 1444 H sekitar 30% dari harga yang mereka tetapkan tahun 2022. Menurutnya, penurunan paket haji itu juga sudah diperhitungkan dalam usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1444 H/2023 M yang disusun pemerintah
Kemenag telah mengusulkan BPIH tahun ini naik dibanding 2022. Kenaikannya sebesar Rp514.888,02. Ini karena rata-rata BPIH yang diusulkan tahun ini adalah Rp98.893.909,11. Sedangkan, rerata BPIH 2022 sebesar Rp98.379.021,09.
Hilman menjelaskan, itu terjadi karena perubahan skema prosentase komponen Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BiPIH) dan nilai manfaat. Pemerintah mengajukan skema yang lebih berkeadilan dengan komposisi 70% BiPIH dan 30% nilai manfaat.
Pada 2023 dari total BPIH Rp98.893.909, diusulkan 30% atau Rp29 juta diambil dari komponen nilai manfaat (optimalisasi) dana haji BPKH. Sedangkan, sisanya 70% atau Rp69 juta dari uang jemaah haji. Jika jemaah sudah membayar setoran awal Rp25 juta saat pendaftaran, maka Rp69 juta dikurangi Rp25 juta, atau Rp44 juta yang wajib dilunasi.
Kapitalisme Sekularisme
Menyoroti mahalnya biaya perjalanan haji ini, Direktur Indonesia Justice Monitor Agung Wisnuwardana menyatakan, perlu menengok solusi Islam karena saat ini penyelenggaraan haji menggunakan pola kapitalisme sekularisme.
“Perlu menengok solusi Islam dalam penyelenggaraan ibadah haji. Ini karena mahalnya biaya haji di Indonesia tidak terlepas dari sistem hidup atau ideologi yang diterapkan hari ini, yakni kapitalisme sekularisme,” ungkapnya dalam “Menag Yaqut Usul Biaya Haji 69 Juta. Anda Setuju?” di kanal Justice Monitor.
Dampaknya, ia mengatakan, ini memengaruhi pola pikir dan pola sikap penguasa negeri-negeri muslim. “Asasnya adalah materi, standar kebahagiaannya adalah materi. Tak ayal, pelayanan publik acap kali dikomersilkan, seperti pendidikan, kesehatan, bahkan ibadah haji,” ucapnya ironis.
Penguasa Menjadi Pengusaha
Agung menilai, penguasa yang seharusnya menjadi pelayan rakyat, berubah menjadi pengusaha yang pertimbangannya untung rugi. “Mahalnya biaya haji, misalnya, hanyalah dampak dari rantai kepentingan kapitalis yang berkelindan dalam urusan haji,” jelasnya.
Ia mengulas, ibadah haji dalam pandangan kapitalisme adalah ceruk bisnis dan ceruk pasar yang kemudian dieksploitasi, mulai dari bisnis transportasi, perhotelan, katering, sampai jasa perizinan., termasuk jasa pembimbingan, dan lainnya yang serba komersil.
“Begitu pula tentang panjangnya antrian haji. Sejak lembaga perbankan berbisnis dana talangan haji, masyarakat yang belum punya uang pun dengan mudah mendapatkan nomor porsi,” ujarnya.
Sistem Islam
Agung membandingkan dengan catatan sejarah penyelenggaraan haji dalam sistem Islam. “Betapa besar perhatian dan pelayanan antara khalifah—kepala negara dalam Khilafah—kepada jemaah haji dari berbagai negara. Mereka dilayani sebaik-baiknya sebagai tamu-tamu Allah tanpa ada unsur bisnis. Hanya untuk melayani. Jauh dari konteks investasi atau mengambil keuntungan dari ibadah haji. Semua merupakan kewajiban yang harus dijalankan negara,” terangnya.
Kemudian ia menuturkan, ada beberapa langkah yang dilakukan khalifah dalam melayani jemaah haji. “Pertama, khalifah menunjuk pejabat khusus untuk memimpin dan mengelola pelaksanaan haji dengan sebaik-baiknya. Mereka dipilh dari orang-orang bertakwa dan cakap dalam memimpin,” urainya.
Kedua, sebutnya, jika negara harus menetapkan biaya penyelenggaraan haji, maka nilainya tentu akan disesuaikan dengan biaya yang dibutuhkan oleh para jamaah berdasarkan jarak wilayahnya dengan Tanah Haram (Makkah-Madinah), serta akomodasi yang dibutuhkan selama pergi dan kembali dari Tanah Suci.
“Dalam penentuannya, paradigma Khilafah adalah ri’ayatu syu’un al-hujjaj wa al-‘ummar (mengurus urusan jamaah haji dan umrah). Bukan paradigma bisnis, untung dan rugi. Khilafah juga bisa membuka opsi, yakni rute darat, laut dan udara. Masing-masing dengan konsekuensi biaya yang berbeda,” jelasnya.
Ketiga, lanjutnya, khalifah berhak mengatur kuota haji dan umrah. “Dengan itu, keterbatasan tempat tidak menjadi kendala bagi para calon jamaah haji dan umrah. Dalam hal ini, Khalifah harus memperhatikan, kewajiban haji hanya berlaku sekali seumur hidup dan hanya berlaku bagi mereka yang memenuhi syarat dan berkemampuan. Bagi calon jamaah yang belum pernah haji, sedangkan sudah memenuhi syarat dan berkemampuan, maka mereka akan diprioritaskan,” paparnya.
Menghapus Visa Haji dan Umrah
Keempat, ujar Agung, khalifah akan menghapus visa haji dan umrah. “Pasalnya, di dalam sistem Khilafah, kaum Muslim hakikatnya berada dalam satu kesatuan wilayah. Tidak tersekat-sekat oleh batas daerah dan negara, sebagaimana saat ini. Seluruh jamaah haji yang berasal dari berbagai penjuru dunia Islam bisa bebas keluar masuk Makkah-Madinah tanpa visa. Mereka hanya perlu menunjukkan kartu identitas, bisa KTP atau paspor. Visa hanya berlaku untuk kaum muslim yang menjadi warga negara kafir, baik kafir harbi hukman maupun fi’lan,” bebernya.
Kelima, ucapnya, khalifah akan membangun berbagai sarana dan prasarana untuk kelancaran, ketertiban, keamanan dan kenyamanan para jamaah haji. “Dengan begitu faktor-faktor teknis yang dapat mengganggu, apalagi menghalangi pelaksanaan ibadah haji dapat disingkirkan sehingga istitha’ah amaniyah dapat tercapai,” ungkapnya.
Agung menggambarkan pada masa Khilafah Utsmaniyah, Sultan ‘Abdul Hamid II membangun sarana transportasi massal dari Istanbul, Damaskus, hingga Madinah untuk mengangkut jamaah haji yang dikenal sebagai Hijaz railway.
“Jauh sebelum Khilafah Utsmaniyah, Khalifah ‘Abbasiyyah, Harun ar-Rasyid, membangun jalur haji dari Irak hingga Hijaz (Makkah-Madinah), termasuk membangun saluran air yang menjamin jamaah haji tidak kekurangan air sepanjang perjalanan. Di masing-masing titik dibangun pos layanan umum, yang menyediakan logistik, termasuk dana zakat bagi yang kehabisan bekal,” tuturnya.
Keenam, sambungnya, pada masa pandemi atau wabah, Khilafah akan berusaha tetap menyelenggarakan haji dengan melakukan penanganan sesuai protokol kesehatan seperti menjamin sanitasi, menjaga protokol kesehatan selama pelaksanaan haji, pemberian vaksin bagi para jamaah haji, sarana kesehatan yang memadai, serta tenaga medis yang memadai.
“Khilafah tidak akan menutup pelaksanaan ibadah haji, tetapi akan melakukan 3T (testing, tracing, treatment/pengetesan, pelacakan dan perlakuan) sesuai protokol kesehatan pada warga.
‘Mereka yang terbukti sakit akan dirawat sampai sembuh. Mereka yang sehat tetap diizinkan beribadah haji. Menutup pelaksanaan haji dan umrah adalah tindakan yang keliru karena menghalangi orang yang akan beribadah ke Baitullah,” cetusnya.
Prinsip Ri’ayah
Agung menekankan, semua aktivitas itu dilakukan dengan prinsip ri’ayah (pelayanan), bukan bersifat komersil atau mengambil keuntungan dari jamaah. “Berbeda dengan hari ini. Pengurusan haji diurus oleh negara masing-masing tanpa ada kesatuan pelayanan karena tiada kesatuan kepemimpinan. Akibatnya, sering muncul konflik kepentingan dan kesemrawutan semisal pembagian kuota, komersialisasi hotel, tiket, katering, dan lainnya,” jelasnya.
Oleh karenanya, ia menegaskan, penjagaan terhadap rukun Islam dan aturan lainnya secara sempurna niscaya terjadi dalam Khilafah Islamiah yang merupakan kepemimpinan umum kaum muslim yang menerapkan syariat Islam dan mengemban dakwah ke seluruh penjuru dunia. “Ini sangat berbeda ketika sistem kapitalisme yang mengelola pelaksanaan haji,” tukasnya.
Terakhir, Agung mengajukan pertanyaan lugas. “Jadi, ingin dipimpin dengan sistem Islam dalam naungan Khilafah yang memberikan kenyamanan dalam ibadah haji atau dengan pola kapitalisme yang hanya mencari untung dari pelaksanaan ibadah haji?” [MNews/Ruh]

Pelaksanaan ibadah bagi umat Islam akan lebih mudah dan terjaga didalam sistem khilafah Islamiyyah
Subhanallah, semoga khilafah segera tegak, agar umat ini di mudahkan dalam setiap urusan nya , bukan justru di persulit, lebih lagi untuk untuk ibadah atau ketaatan kepada Allah.