Muslimah News, NASIONAL —Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan, tujuan pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia dari situasi ekonomi global berupa resesi, inflasi, stagflasi, krisis energi dan Indonesia juga akan mengalami masalah pertumbuhan ekonomi global.
Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Perppu Cipta Kerja agar investasi dari luar negeri bisa masuk. “Dengan keluarnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 ini diharapkan kepastian hukum bisa terisi dan ini menjadi implementasi dari putusan MK,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta.
Airlangga mengatakan, putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat telah memengaruhi perilaku dunia usaha dalam dan luar negeri yang menunggu keberlanjutan UU tersebut. Untuk itu, perlu ada kepastian hukum dari UU tersebut bagi pemerintah untuk mengatur defisit anggaran tahun depan (sudah tidak boleh lebih dari 3%) dan investasi sebesar Rp1.400 triliun. Ia menambahkan, Perppu Cipta Kerja juga mendesak dikeluarkan karena Indonesia dan semua negara tengah menghadapi krisis pangan, energi, keuangan, perubahan iklim.
Tidak Sesuai Realitas
Pernyataan ini dinilai pengamat kebijakan ekonomi Zikra Asril tidak sesuai realitas, bahkan omong kosong kapitalisme untuk menyelamatkan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.
“Narasi pemerintah memaksakan Perppu Cipta Kerja yang inkonstitusional itu demi menyelamatkan ekonomi masyarakat dengan masuknya investasi adalah perkara yang tidak sesuai dengan realitas,” ungkapnya kepada MNews, Sabtu (14-01-2023).
Ia mengemukakan tiga alasan. “Pertama, kalau kita lihat data pengangguran , BPS merilis bahwa Agustus 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,86%. Jika kita bandingkan dengan kondisi sebelum UU Ciptaker dikeluarkan, yaitu sebelum pandemi, misalnya pada 2019, terlihat data jumlah pengangguran terbuka pada Agustus 2019 sebesar 5,28% atau mencapai 7,05 juta orang. Artinya, angka TPT malah naik setelah adanya UU Ciptaker. Ini menunjukkan UU Ciptaker yang menjadi dasar Perppu Cipta Kerja yang katanya bisa menciptakan lapangan kerja untuk rakyat hanya omong kosong,” jelasnya.
Kedua, sebutnya, kalau kita lihat dari data investasi, BKPM melaporkan capaian investasi periode Januari 2014 hingga September 2014 mencapai Rp342,7 triliun yang menyerap tenaga kerja sekitar 960.336.
“Sedangkan, capaian investasi periode Januari 2022 hingga September 2022 sebesar Rp892,4 triliun, tetapi serapan tenaga kerja hanya 965.112 atau tidak berbeda jauh dengan serapan delapan tahun sebelumnya. Ini artinya pada 2014 dibutuhkan investasi lebih kecil untuk menyerap tenaga kerja lebih besar. Pada 2022, nilai investasi besar, tetapi serapan tenaga kerja kecil. Ini menunjukkan mantra investasi untuk menciptakan lapangan kerja hanya asumsi, bukan realitas,” ulasnya.
Ketiga, ujarnya, pada 2022, BKPM melaporkan realisasi investasi pada kuartal III/2022 mencapai Rp307,8 triliun.
“Nominal tersebut diklaim mencetak rekor baru dalam satu dekade terakhir. Namun, pada saat yang bersamaan justru gelombang PHK terjadi, bahkan diprediksi akan berlanjut pada 2023. Ini lagi-lagi menjadi bukti investasi itu tidak berbanding lurus dengan penciptaan lapangan kerja,” cetusnya.
Apalagi, lanjutnya, di era digitalisasi Revolusi industri 4.0, investasi akan makin naik fantastis, tetapi hanya akan didominasi sektor nonriil.
“Kalaupun ada kenaikan investasi sektor riil, maka pekerjaan manusia akan banyak digantikan oleh robot-robot sehingga manusia (rakyat) akan terpinggirkan nasibnya di era sekarang. Ini artinya investasi untuk menyelamatkan ekonomi rakyat hanyalah harapan palsu kapitalisme,” urainya.
Ia memandang, tampaklah bahwa rakyat harus menolak Perppu Cipta Kerja karena terbukti tidak mampu menyiapkan lapangan kerja, apalagi untuk seluruh warga negara. “Padahal, setiap orang mesti memenuhi kebutuhannya,” ujarnya.
Kegagalan
Zikra menyatakan, kegagalan pemerintah untuk menyiapkan lapangan kerja bagi seluruh laki-laki balig tidak lepas dari sistem yang dipakai pemerintah saat ini, yaitu kapitalisme.
“Peran pemerintah hanya sebagai regulator, bukan pelayan rakyat. Regulasi justru hadir untuk mengimplementasikan kebebasan kepemilikan yang menyebabakan penguasaan Sumber Daya Alam (SDA) oleh investor (kapitalis),” kritiknya.
Selain itu, menurutnya, penguasaan SDA oleh para kapitalis melalui undang-undang diakibatkan oleh praktik sistem demokrasi.
“Para kapitals telah menguasai dan mengontrol DPR hingga melahirkan UU yang menguntungkan mereka. Inilah praktik sistem kapitalisme yang gagal untuk memenuhi kebutuhan rakyat secara keseluruhan, termasuk lapangan kerja. Bisa dipastikan, selama sistem kapitalisme yang dipakai maka protes buruh, petani, nelayan tidak akan pernah berakhir,” ungkapnya.
Sistem Islam
Oleh karenanya, ia mengatakan, saatnya rakyat meninggalkan sistem kapitalisme dan menggantinya dengan sistem Islam, bukan sosialisme karena dalam sejarah, sosialisme terbukti gagal.
“Sebaliknya, sistem Islam bersumber dari Allah, Pencipta dan Pengatur kehidupan ini, sehingga wajib bagi seorang muslim mengambil aturan Allah secara kaffah (menyeluruh), termasuk dalam politik dan pemerintahan, serta politik ekonomi. Sistem pemerintahan inilah yang disebut Khilafah, kepemimpinan yang mengimplementasikan kedaulatan Allah, hingga tertutup peluang para pemilik modal untuk mendikte kebijakan,” terangnya.
Kepemimpinan dalam Islam, imbuhnya, memiliki sifat sebagai pelayan rakyat sehingga seorang pemimpin bertanggung jawab dalam memberi jaminan tersedianya lapangan kerja bagi rakyat dan bukan saja menghitung data pengangguran dan membuat pelatihan kerja.
“Pertanyaannya, bagaimana khalifah menyiapkan lapangan kerja bagi rakyat? Islam telah mengatur kepemilikan harta menjadi tiga, harta milik individu, harta milik umum (rakyat), dan harta milik negara. Pembagian ini pun menutup peluang seseorang atau perusahaan (syirkah) individu menguasai harta milik umum dan negara,” jelasnya.
Ia menuturkan, negara akan mengelola harta milik umum, seperti barang tambang, sungai, laut, hutan, bersama dengan harta negara seperti kharaj, jizyah, dan usyur yang hasilnya akan dikembalikan kepada rakyat (baik muslim maupun non muslim) berupa pembelanjaan dalam skema anggaran belanja negara.
“Dari sinilah, khalifah bisa membuka lapangan kerja untuk seluruh rakyat. Ini karena orientasi Khilafah bukan pertumbuhan ekonomi, tetapi terlaksananya kewajiban syariat, baik pada tataran negara, masyarakat maupun individu rakyat,” urainya.
Selain itu, Zikra mengutarakan, syariat telah mengharuskan khalifah untuk mengelola sumber-sumber ekonomi berupa pertanian, industri, perdagangan, dan jasa menjadi aktivitas ekonomi riil.
“Kegiatan ekonomi riil ini akan membuka peluang kerja. Inilah pertumbuhan ekonomi yang akan dikejar oleh Khilafah, bukan akumulasi kapital berupa konsumsi dan investasi yang tidak menciptakan pemerataan harta di tengah-tengah rakyat,” paparnya.
Indikator Keberhasilan Ekonomi Khilafah
Kemudian, tambahnya, Indikator keberhasilan ekonomi Khilafah adalah terpenuhinya kebutuhan primer rakyat, individu per individu mulai dari sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan dan keamanan.
“Pemenuhan fasilitas umum, seperti sekolah, rumah sakit dan kepolisian di seluruh wilayah Khilafah menjadi prioritas utama. Seluruh pelayanan ini juga membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga sektor ini juga akan membuka lapangan kerja bagi rakyat,” tuturnya.
Ia mengulas, jika saat ini lapangan kerja harus mengikuti arus persaingan global, negara berkembang seperti Indonesia harus terseok-seok menyiapkan SDM untuk bersaing di dunia industri.
“Berbeda dengan Khilafah. Negara akan menyiapkan peta jalan terwujudnya lapangan kerja berdasarkan visi negara, yaitu peradaban yang menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Rakyat akan disiapkan lewat sistem pendidikan untuk mencetak SDM yang mewujudkan peradaban itu. Dengan demikian, generasi muda tidak perlu khawatir dengan masa depan mereka setelah menamatkan sekolah karena Islam melarang persaingan bebas,” jelasnya.
Ia menerangkan, Khilafah akan mendidik generasi muda menjadi faqih fiddin dan visioner sehingga akan selalu bersemangat dan bahu membahu dengan kekuatan ukhuwah Islamiyh untuk mewujudkan peradaban Islam.
“Dorongan iman akan menghantarkan generasi muda Islam untuk produktif dan jauh dari “kaum rebahan” karena mereka menyadari hidup di dunia adalah kesempatan untuk mengumpulkan amal saleh sehingga pantang bermalas-malasan,” ucapnya.
Sebaliknya, ia mengungkapkan, yang muncul adalah generasi fastabiqul khairat. “Inillah peta jalan Khilafah mempersiapkan SDM untuk mewujudkan peradabannya,” ucapnya.
Terakhir, Zikra pun mengingatkan, “Wahai pemuda. apakah kalian tidak rindu menjadi generasi visioner seperti ini? Umat sedang menantikan lahirnya generasi Islam bermental Mush’ab Bin Umair untuk menyongsong kebangkitan Islam.” [MNews/Ruh]
