Muslimah News, NASIONAL — Ramai pemberitaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang ekspor biji bauksit terhitung Juni 2023. Larangan itu dilakukan untuk mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. Ia juga menegaskan bahwa industrialisasi bauksit di dalam negeri akan meningkatkan pendapatan negara dari Rp21 triliun menjadi sekitar Rp62 triliun.
Mengkritisi pemberitaan ini, pengamat ekonomi Zikra Asril menyatakan bahwa larangan ini bukan kebijakan baru. “Kebijakan larangan ekspor bauksit bukan kebijakan baru. Ini pernah dilakukan oleh rezim SBY pada 2014 ketika tahun Pemilu saat itu dengan terbitnya PP 01/2014 yang berisi larangan terhadap kegiatan ekspor bijih mineral tambang, di antaranya nikel dan bauksit,” ungkapnya kepada MNews, Kamis (29-12-2022).
Zikra menjelaskan, kemudian larangan itu dicabut oleh rezim Jokowi pada 2017. “Alasannya harga komoditas tambang yang jatuh di pasar global telah menyebabkan perusahaan tambang di dalam negeri kesulitan memenuhi kewajiban membangun smelter. Selain itu relaksasi dapat meningkatkan penerimaan negara di sektor pertambangan,” ujarnya.
Pancingan
Menurut Zikra, kebijakan ini dilakukan sebagai pancingan agar Cina merelokasi smelternya ke Indonesia.
“Cina adalah tujuan utama ekspor bauksit Indonesia selama ini, yaitu kisaran 30 juta – 50 juta ton per tahun. Namun, harganya murah. Cina sejak 2008 mulai membatasi produksi smelter aluminium dengan alasan mengurangi polusi udara akibat pembangkit listrik dengan fuel (bahan bakar) batu bara. Pengurangan produksi aluminium Cina berdampak kepada kenaikan harga aluminium di pasar dunia. Peningkatan harga ini karena Cina merupakan produsen aluminium terbesar dunia yang menghasilkan 40,27 juta ton/tahun (2020),” lanjutnya.
Ia meneruskan, pada 2022 ini Cina mulai melakukan pelonggaran produksi smelter. “Batu bara boleh dipakai lagi sebagai bahan bakar. Otomatis harga batu bara naik lagi di pasar dunia. Nah, saat mereka melonggarkan, Indonesia berencana melarang ekspor bauksit pada 2023 sehingga ada waktu sampai 2023 agar Cina memindahkan smelter aluminiumnya ke Indonesia,” cetusnya.
Peluang Cuan
Zikra menilai, tentu saja ini peluang cuan lagi bagi para oligarki tambang batu bara yang selama ini dekat dengan istana.
Hal ini, jabarnya , karena proses padat listrik dan padat modal di dalamnya. “Bauksit perlu dimurnikan menjadi alumina kemudian diubah menjadi logam melalui proses elektrolisis. Proses itu memerlukan energi yang sangat besar. Padat listrik dan padat modal. Kalau harga bahan bakar naik, listrik mahal sehingga kalau membuat smelter alumina, yang pasti untung duluan adalah yang memasok listrik dan menjual bahan bakar (batu bara atau gas). Artinya, beleid (kebijakan) ini memang dibuat untuk para investor (oligarki),” terangnya.
Zikra menyampaikan, Menkeu juga menjanjikan akan memberikan insentif kepada investor smelter bauksit, seperti insentif nikel, yaitu dengan adanya tax holiday dan tax allowance. “Ini tentu sangat menggiurkan karena terbukti banyak investor nikel yang tergiur terutama dari Cina,” tuturnya.
Menurut Zikra, analisa ini menunjukkan bahwa kebijakan larangan ekspor bukan untuk rakyat, tetapi untuk para investor yang bergerak di seluruh rantai bisnis ini.
“Kebijakan yang pro kapital ini bisa terjadi karena negeri ini menerapkan sistem kapitalisme sehingga tidak ada peluang bagi rakyat untuk bisa memilikinya dan menikmatinya,” tandasnya.
Dikembalikan kepada Rakyat
Padahal, Zikra menyatakan, yang rakyat butuhkan adalah barang tambang ini dikembalikan lagi kepada rakyat.
“Namun, hal itu bisa tewujud jika negara menerapkan sistem Islam secara kafah dalam bentuk Khilafah. Ini karena syariat Islam sudah mengatur barang tambang yang jumlahnya melimpah adalah harta milik umum yang tidak boleh dimiliki oleh individu,” ujarnya.
Ia menegaskan, tertutup peluang bagi investor untuk berbisnis di lahan ini. “Barang tambang, seperti bauksit dan nikel, bahkan batu bara harus dikelola negara dan hasilnya diberikan untuk rakyat. Negara tidak boleh lemah, tetapi harua membangun road map dengan kekuatannya sebagai negara dengan mengoptimalkan SDM dari warga negaranya yang ahli dan mampu untuk mengelola barang tambang tersebut dengan kebijakan politik industri mulai dari hulu sampai hilir,” terangnya.
Sebaliknya, ia menambahkan, bukan hanya mengejar target pertumbuhan ekonomi, tetapi untuk meraih visi menjadi negara terdepan (adidaya) dan khairu ummah.
“Hal ini membutuhkan perhatian serius, yang hanya bisa dilakukan oleh pemimpin yang bertakwa dan menaati perintah Allah secara kafah, bukan pemimpin yang lahir karena pencitraan,” tukasnya.
Zikra menuturkan, jika barang tambang, seperti bauksit, nikel, batu bara, dan emas yang melimpah di negeri ini dikelola untuk rakyat, maka mekanisme harganya di dalam negeri bisa dengan harga yang gratis, bisa juga dengan harga untuk menutupi biaya produksi, bisa juga dengan mengambil keuntungan, tetapi keuntungan itu harus dikembalikan untuk pemenuhan hajat hidup rakyat. Ini semua tergantung pandangan khalifah,” paparnya.
Terakhir, ia melanjutkan, jika produksi bauksit berlebih, maka bisa juga diekspor dengan mempertimbangkan aspek pertahanan dan keamanan negara dan politik luar negeri Khilafah. “Bukan sekadar mengejar cuan, apalagi ikut-ikutan kebijakan liberalisasi perdagangan,” tambahnya.
Demikianlah, ia menandaskan bahwa yang dibutuhkan rakyat bukan sekadar larangan ekspor, tetapi kebijakan untuk mengembalikan seluruh barang tambang yang jumlahnya melimpah itu menjadi milik rakyat dan dinikmati oleh rakyat, bukan investor. [MNews/Hen]
Foto sampul: Katadata
