Muslimah News, NASIONAL — Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) mengadakan press briefing Hari AIDS Sedunia 2022 melalui kanal YouTube-nya, Kamis (01-12-2022). Dalam siaran itu disebutkan bahwa masih banyak anak usia 0—14 tahun yang terjangkit HIV/AIDS.
Pihaknya memaparkan pada 2010—September 2022 ada 12.553 anak usia di bawah 14 tahun yang tertular HIV/AIDS. Menurutnya, penularan ini berasal dari sang ibu yang lebih dahulu tertular HIV/AIDS.
Penyakit Perilaku
Praktisi kesehatan, dr. Faizatul Rosyidah menyampaikan bahwa tidak bisa dinafikan kemunculan dan penularan HIV/AIDS adalah sangat erat dengan penyimpangan perilaku yang dilakukan manusia, terutama perilaku seksual bebas seperti bergonta-ganti pasangan seksual atau perilaku homoseksual.
Sebelum pola penularan yang lebih kompleks dan beragam sebagaimana yang kita jumpai hari ini hingga menginfeksi komunitas yang bahkan tidak melakukan perilaku beresiko seperti bayi dan anak-anak, dalam sejarahnya, terdapat tiga pola penularan di awal penyebaran HIV/AIDS ke seluruh dunia. “Pola pertama ditemukan di kalangan homoseksual dan pecandu obat bius. Ini terjadi di Amerika Utara, Eropa Barat, Australia, New Zealand dan sebagian Amerika,” tuturnya.
Pola kedua, lanjutnya, ditemukan di kalangan heteroseksual di Afrika Tengah, Afrika Selatan, Afrika Timur, dan beberapa daerah Karibia. Kasus AIDS di daerah ini sejalan dengan perubahan sosial dan maraknya prostitusi yang terjadi. “Sedangkan, pola ketiga ditemukan di Eropa Timur, daerah Mediteranian Selatan, dan Asia Pasifik. Di sini penularan terjadi melalui kontak baik homoseksual dan heteroseksual,” ucapnya.
Di Indonesia sendiri, imbuhnya, kasus HIV/AIDS pertama ditemukan pada wisatawan homoseksual di Denpasar, Bali.
“Sehingga bisa dikatakan, makin menyebar dan sulitnya mengendalikan penularan infeksi HIV/AIDS hari ini adalah spiral effect akibat tidak adekuatnya strategi penanganan yang selama ini diambil,” terangnya.
Menghancurkan Generasi Produktif
Faizah, begitu sapaannya, memaparkan data yang disampaikan UNAIDS bahwa jumlah infeksi HIV baru di Indonesia memang dikatakan menurun 3,6% pada tahun 2021, tetapi Indonesia tetap menjadi salah satu negara dengan jumlah infeksi HIV baru tertinggi di kawasan Asia dan Pasifik,” jelasnya.
Faizah mengemukakan data Kemenkes pada 2021 menyebutkan jumlah kasus Human Immunodeficiency Virus (HIV) sebanyak 36.902 kasus. Dari jumlah itu, mayoritas penderitanya merupakan usia produktif.
“Penderita kasus HIV paling banyak berasal dari rentang usia 25—49 tahun dengan persentase 69,7% pada 2021. Lalu disusul rentang usia 20—24 tahun sebesar 16,9% dan penderita HIV di atas 50 tahun sebesar 8,1%,” urainya
Sementara itu, lanjutnya, sebanyak 3,1% penderita HIV berasal dari usia 15-19 tahun dan usia di bawah 4 tahun sebanyak 3,1% dan 1,4%. “Kemudian, persentase terkecil penderita HIV yang dilaporkan terdapat pada usia 5—14 tahun sebesar 0,7%,” sebutnya.
Hubungan heteroseksual, ujarnya, merupakan faktor risiko terbesar penularan penyakit AIDS di tanah air. “Jumlah penularan yang ditularkan melalui hubungan heteroseksual sebanyak 3.084 atau setara 53,63% dari total kasus AIDS nasional,” katanya.
Kemudian, imbuhnya, faktor risiko penularan AIDS terbesar berikutnya adalah melalui hubungan homoseksual, yakni 1.717 kasus. Jumlah ini mencapai 29,86% dari total kasus AIDS se-Indonesia.
“Sedangkan, faktor risiko penularan AIDS melalui jarum suntik tidak steril sebanyak 217 kasus. Diikuti penularan AIDS melalui transfuse prenatal 117 kasus, hubungan biseksual 99 kasus, dan transfusi darah 11 kasus,” sebutnya.
Paradigma Sekuler Liberal
Faizah mengulas, selama ini kebijakan dan strategi penanganan HIV/AIDS, baik di Indonesia maupun secara global menggunakan paradigma sekuler liberal.
“Telah jelas bahwa penanggulangan HIV/AIDS melalui kondomisasi, subsitusi metadon, dan pembagian jarum suntik steril dan kebijakan terbaru yang sedang diujicobakan saat ini yaitu Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) semuanya adalah kebijakan yang tidak realistis dan rasional. PrEP adalah metode untuk melindungi diri dari penularan HIV dengan mengonsumsi obat-obatan khusus setiap hari yang dianjurkan bagi orang yang berisiko tinggi terkena HIV, seperti pekerja seks, pria yang melakukan hubungan sesama jenis, orang yang memiliki pasangan pengidap HIV, serta pasangan heteroseksual dengan HIV yang ingin memiliki anak.
“Menjadi pekerja seksual, bergonta-ganti pasangan seksual, homoseksual, dan penyalagunaan NAPZA yang kita semua sudah sepakat menyebutnya sebagai “penyimpangan perilaku” sebenarnya menunjukkan kesepakatan yang seharusnya kita juga ambil bahwa sebuah penyimpangan adalah kesalahan yang harus diluruskan dan dikembalikan ke jalan yang benar,” ungkapnya.
Ia menyatakan, pembenaran terhadap sebuah penyimpangan perilaku/kesalahan meniscayakan munculnya kerusakan, sehingga seharusnya upaya yang kita lakukan adalah all out dalam mengupayakan pelurusan terhadap penyimpangan yang terjadi, sekaligus menutup celah ’muncul dan terpeliharanya’ penyimpangan perilaku tadi di tengah-tengah masyarakat, sembari melakukan penanganan yang tepat kepada mereka yang sudah terlanjur terinfeksi agar tidak menularkan kepada yang lain.
“Sayangnya ketegasan semacam ini adalah hal yang tidak akan mampu dilakukan oleh kebijakan berbasis paradigma sekuler liberal,” tegasnya.
Dikatakan sekuler, ujarnya, karena paradigma ini berupaya menjauhkan pengaturan kehidupan dunia dari agama atau sebaliknya. “Akibatnya, standar untuk menilai apapun (termasuk perbuatan manusia) bukanlah halal haram, baik buruk, ataupun terpuji tercela sebagaimana yang diajarkan oleh agama, melainkan “kemanfaatan (yang lebih bersifat fisik/materi)” yang dijadikan ukuran sebuah perbuatan itu baik atau buruk, dilakukan atau ditinggalkan, dibolehkan atau dilarang,” jelasnya.
Dikatakan liberal, sambungnya, karena paradigma ini menjadikan kebebasan individu (termasuk di dalamnya kebebasan seksual) sebagai hal yang diagung-agungkan, dan harus dijamin oleh negara secara mutlak atas nama hak asasi manusia. “Tidak ada yang membatasi kebebasan individu ini kecuali kebebasan individu yang lain. Tugas negara adalah menjadi penjamin atas terpenuhinya semua kebebasan individu tadi,” ujarnya.
Faizah menegaskan, inilah yang meniscayakan negara pengusung liberalisme senantiasa mengambil kebijakan yang bersifat “jalan tengah”. “Dalam paradigma sekuler liberal, kita tidak boleh melarang seseorang untuk tidak bergonta-ganti pasangan atau membatasi orientasi seksualnya agar tidak kepada sesama jenis dengan alasan hal itu adalah perbuatan menyimpang dan akan menyebabkan ia beresiko terkena infeksi menular seksual. Karena sekali lagi, kebebasan seksual ini adalah bagian dari kebebasan individu yang harus dijamin,” cetusnya.
Gampangnya, ia mengungkapkan, seseorang mau jadi sakit atau tidak, baik atau menyimpang, adalah hak asasi dia (kebebasan dia untuk memilih) yang harus kita hargai dan hormati, dengan tidak memaksakan pilihan kita kepada dia. “Akan tetapi kita boleh keberatan dengan perilaku seks bebas seseorang tersebut, kalau kita merasa terganggu. Misalnya, kita merasa risih melihat aktivitas seks bebas tersebut dilakukan di tempat umum atau di tengah keramaian yang membuat kita terganggu melakukan aktivitas kita. Maka, dalam keadaan dua hak kebebasan ini meminta jaminan pemenuhan, sedangkan kalau dibiarkan meniscayakan adanya benturan, negara akan turun tangan dengan kebijakan “jalan tengah”nya,” paparnya.
Ia menilai, karakter kebijakan “jalan tengah” pada sistem berbasis paradigma sekuler liberal ini adalah tidak menghukumi mana yang benar sehingga harus dibela, dan mana yang salah sehingga harus dilarang. “Apalagi kebebasan berperilaku adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijaga, maka ia harus mengakomodasi dua kutub tersebut tanpa harus ada kejelasan sikap tentang benar atau salah,” bebernya.
Terlebih, ungkapnya, fenomena L687Q, kohabitasi, friend with benefit, seks dengan consent/persetujuan, termasuk swinger sex atau saling bertukar pasangan suami/istri dengan orang lain atas dasar suka sama suka (baca: sepakat dan saling menyetujui untuk berselingkuh dengan bertukar pasangan dengan orang lain) adalah sesuatu yang dipandang “baik-baik” saja oleh sistem ini.
“Tidak bisa dipermasalahkan karena kebebasan individu adalah sesuatu yang harus dijamin, sementara tidak ada yang merasa terampas hak/kebebasannya dengan perilaku ini,” kritiknya.
Solusi Islam
Faizah kemudian memaparkan solusi Islam. Menurutnya, sebagai bangsa yang relijius dan mayoritas muslim, sudah selayaknya jika kita menetapkan strategi penanganan HIV AIDS ini dengan merujuk pada tuntunan Islam, baik kebijakan promotif, preventif, kuratif hingga rehabilitatif.
“Tentu saja dibolehkan mengambil kebijakan teknis sesuai perkembangan ilmu dan sainstek terbaru terkait HIV/AIDS ini yang tidak bertentangan dengan batasan yang diberikan Islam. Ini karena kita meyakini tidak ada kebaikan dalam sesuatu yang diharamkan Islam. Sebaliknya, kita meyakini penerapan Islam secara menyeluruh itulah yang akan memunculkan kebaikan dan mencegah kerusakan,” jabarnya.
Ia menerangkan, kebijakan promotif adalah dengan melakukan edukasi dan meng-install pemahaman hingga membentuk pola perilaku yang benar sesuai tuntunan Islam, baik disampaikan melalui pendidikan di rumah, sebagai satu kesatuan dengan kurikulum sistem pendidikan formal yang ada, maupun melalui sistem media yang dimiliki negara. “Pemahaman yang benar ini akan menjadi pencegah jatuhnya seseorang pada perilaku menyimpang dan beresiko tertular dan menularkan HIV/AIDS,” tuturnya.
Solusi preventif lainnya yang bertujuan memutus mata rantai penularan, lanjutnya, adalah dengan memastikan perilaku menyimpang dan beresiko seperti praktik prostitusi, L687Q, dan lainnya dihentikan (tidak lagi boleh sama sekali dilakukan). “Sistem sanksi Islam yang tegas dalam hal ini mengambil peran,” tegasnya.
Jadi, ia mengemukakan, spektrum strategi yang bersifat preventif ini luas, tidak hanya sebatas memberikan seruan atau nasihat tanpa konsekuensi sebagaimana yang saat ini kita lakukan.
“Namun, termasuk di dalamnya adalah juga melarang secara tegas laki-laki dan perempuan berkhalwat ataupun perilaku mendekati zina lainnya, melarang melakukan zina, mengharamkan seks menyimpang, mengharamkan laki dan perempuan melakukan hal yang merusak masyarakat seperti pornografi dan pornoaksi serta mengharamkan khamar dan seluruh benda yang memabukkan/menghilangkan akal, seperti narkoba, mewajibkan amar makruf nahi mungkar dan mewajibkan negara memberi sanksi yang tegas bagi para pelaku penyimpangan/tindak kriminal,” jabarnya.
Kemudian tindakan kuratif, lanjutnya, dilakukan dengan memberikan nasihat tentang tobat nasuha yang seharusnya para pelaku kemaksiatan lakukan agar mereka berhenti dari melakukan perilaku beresikonya, juga memberikan hak mereka untuk membersihkan diri dengan dijatuhi hukuman yang tegas dan menjerakan, yaitu rajam bagi para pezina yang sudah menikah dan cambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun bagi yang belum menikah, menghukum mati para pelaku gay/homoseksual, termasuk hukuman lain yang menjerakan bagi semua pihak yang terlibat dalam terjadinya penyalahgunaan narkoba.
“Sedangkan, bagi mereka yang tertular dan sakit karena hal lain, bukan karena melakukan penyimpangan perilaku, seperti tertular saat tranfusi darah, tertular dari suami, dan lainnya, berhak untuk mendapatkan layanan perawatan dan pengobatan terbaik, mendapatkan edukasi dan pendampingan bagaimana tetap bersemangat menjalani hidup dengan HIV secara lebih berkualitas, bebas dari stigmatisasi ODHA, tetap menebar manfaat dalam kehidupan yang dijalani, sembari melakukan strategi teknis sesuai perkembangan sainstek terkini yang dibutuhkan untuk mencegah penularan kepada orang lain,” tutupnya. [MNews/Hen]
*Artikel ini sekaligus mengoreksi artikel sebelumnya yang tayang pada 10-12-2022
