Muslimah News, NASIONAL — Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) resmi disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI, Selasa (06-12-2022).
Pengesahan RKUHP hanya dihadiri secara fisik oleh 18 orang anggota dewan dari semua fraksi. Sisanya, 108 orang hadir secara virtual dan 164 orang izin.
Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana memberikan tiga catatan penting terkait pengesahan RKUHP ini. “Saya mencatat ada tiga poin penting yang ini cukup berbahaya untuk konteks Indonesia,” tuturnya, Rabu (07-12-2022) melalui kanal Juctice Montitor.
Soal L687
Menurut Agung, ada hal yang membuat miris anak bangsa, yakni KUHP baru ini tidak memberikan penjelasan clear tentang L687.
“Misalnya pasal 414 ayat 1, setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya di depan umum atau mungkin secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dipublikasikan dengan muatan pornografi baru itu yang dikenai pidana,” sebutnya.
Artinya, lanjut Agung, setiap orang yang melakukan pencabulan sesama jenis asal tidak dilakukan di depan umum tidak ada kekerasan dan tidak dipublikasikan maka itu masih boleh. “Meski tidak secara langsung mengatakan L687 itu legal tapi menunjukkan bahwa L687 itu tidak dilarang di negeri ini,”jelasnya.
Represif
Catatan kedua yang disampaikan Agung bahwa negeri ini tetap melanggengkan budaya kolonialisme yang dimiliki oleh Belanda yang dilanjutkan dalam bentuk represifitas dan otoritarianisme.
“Kita tahu bahwa KUHP di masa Belanda itu salah satu alasannya adalah untuk merepresif rakyat bumi putera dan hari ini pasal-pasal terkait dengan represifitas dan otoriter ini masih ada,”ucapnya.
Ia memberikan contoh, di pasal 256, setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2.
“Saya ingin mengatakan kalimat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, ini sebenarnya absurd. Kenapa? Karena tugas para demonstran (orang yang akan membikin kegiatan publik itu) kan memberitahu. Kewajiban dari aparat keamanan memberikan surat tanda pemberitahuan tersebut. Namun, kenyataan di lapangan seringkali ini tidak terjadi. Aparat keamanan memiliki pandangan sendiri yang cenderung mengikuti pola-pola yang diinginkan rezim penguasa sehingga banyak demo-demo yang dianggap mengganggu rezim penguasa seringkali tidak mendapatkan surat tanda pemberitahuan,” urainya.
Contoh lain, sebutnya, di pasal 218, setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri, presiden dan atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak kategori 4.
“Kalimat menyerang kehormatan atau harkat martabat diri presiden dan wakil presiden ini bisa menjadi pasal karet. Bagaimana kalau kritik itu disampaikan dan kritik itu kemudian dianggap mengganggu harkat martabat diri dari presiden wakil presiden.Orang yang mengkritik presiden, wakil presiden ini bisa dipenjara karena pasal karet. Dan ini menimbulkan problem di tengah masyarakat,” bebernya.
Demikian pun, lanjutnya, di pasal 240, setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2.
“Kata-kata menghina ini menjadi kata-kata karet yang tentu penafsirannya sering kali tergantung pada rezim penguasanya. Inilah yang saya katakan pewarisan dari apa yang telah dilakukan oleh kolonialisme Belanda dan terus diwarisi dalam konteks hari ini,” sesalnya.
Ideologi Negara
Catatan ketiga yang disampaikan Agung terkait tindak pidana terhadap ideologi negara. Di pasal 188, ucap Agung, setiap orang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, marxisme, leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila di muka umum dengan lisan atau tulisan termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media apapun dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
“Komunisme, marxisme, leninisme, oke karena tidak sesuai dengan konteks mayoritas negeri ini yang Islam. Yang menjadi persoalan, paham lain yang bertentangan dengan Pancasila itu apa? Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila beberapa waktu lalu menyebut khilafahisme, radikalisme,”ungkapnya.
Radikalisme, lanjutnya, sering ditujukan kepada Islam yang ada nuansa Islamofobia. Khilafahisme sering ditujukan pada mereka yang berjuang untuk menegakkan Khilafah.
“Apakah mereka yang memperjuangkan Khilafah, memperjuangkan penegakan syariat Islam kafah akan dimaknai paham lain yang bertentangan dengan Pancasila?”tanyanya.
Agung juga mempersoalkan pasal 190, setiap orang yang menyatakan keinginannya di muka umum dengan lisan tulisan atau melalui media apapun untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun .
“Nanti orang ngomong Khilafah, menyampaikan ide Khilafah dianggap sebagai ingin mengganti Pancasila. Kan repot banget ini nanti,” ungkapnya menyesalkan.
Menurut Agung, negeri ini butuh konsep untuk menyelesaikan problem-problem keumatan. “Konsep-konsep Islam itu ditawarkan sebagai bagian untuk menata negeri ini menjadi lebih baik, tapi bisa jadi dianggap mempersiapkan permufakatan jahat yang bisa dipidana,”cetusnya.
Agung lalu mengajak agar rakyat negeri ini speak up, jangan sampai negeri ini makin sekuler, makin kapitalis, dan makin liberal.
“Saya membaca rechtsidee (cita hukum) dari pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ditetapkan pada 6 Desember kemarin adalah sekularisme, kapitalisme, liberalisme. Ini yang jelas-jelas akan merusak negeri ini menjadi porak-poranda,”pungkasnya. [MNews/IA]
