Moderasi Beragama, Cara Efektif Membungkam Amar Makruf Nahi Mungkar Santri dan Pesantren

Moderasi Beragama, Cara Efektif Membungkam Amar Makruf Nahi Mungkar Santri dan Pesantren

Penulis: Endah Siti Muwahidah

Muslimah News, FOKUS TSAQAFAH — Berbagai proyek moderasi beragama di Indonesia terus dimasifkan, termasuk di kalangan santri dan pesantren. Pada 21—23 Oktober 2022, Kementerian Agama menggelar al-Multaqaad-Dawliy lil-Bahts ‘an Afkar ath-Thullabwa Dirasat (Mu’tamad) dalam rangkaian peringatan Hari Santri Nasional 2022.

Salah satu rekomendasi penting forum yang dikenal sebagai Simposium Khazanah Pemikiran Santri dan Kajian Pesantren itu adalah dukungannya terhadap setiap upaya dan langkah pemerintah dalam konteks penguatan moderasi beragama.

Berbagai macam kegiatan pun diselenggarakan hampir di seluruh Indonesia. Diskusi, pelatihan, workshop, juga berbagai kampanye bertajuk deradikalisasi dan penguatan moderasi beragama.

Pada Hari Santri Nasional 2019 lalu, misalnya, Menteri Agama berkolaborasi dengan Menteri Luar Negeri mengusung tema “Santri untuk Perdamaian Dunia”. Tema ini diusung sebagai bagian dari kampanye untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai negara muslim moderat terbesar di dunia yang berkontribusi nyata dalam perdamaian dunia, serta menghilangkan stigma tentang pendidikan Islam sebagai sumber ajaran ekstremisme dan radikalisme.

Selain itu, juga untuk memaksimalkan kontribusi Indonesia selama menjadi Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB (periode 2019—2020) dalam memproyeksikan nilai-nilai moderasi Islam dan toleransi, serta menonjolkan kiprah santri dengan pesantren dalam merealisasikan perdamaian dunia dengan tidak menginginkan terjadinya kolonialisme, radikalisme, terorisme, dan ekstremisme.

Sementara itu, dalam peringatan Hari Santri Nasional 2022 ini, Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMa) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon menggelar Dialog Santri Internasional pertama di Indonesia (29—30 Oktober 2022), dihadiri 50 pondok pesantren se-Ciayumajakuning dan delegasi dari MAN se-Cirebon.

Fathul Fauzi, M.A. mengungkapkan kegiatan ini sebagai wadah untuk menambah wawasan dan keilmuan para santri tentang moderasi beragama maupun isu-isu global. Output-nya, santri bisa menjadi pelopor untuk santri lainnya.

Payung Hukum Moderasi Beragama

Masifnya proyek moderasi beragama di pesantren ini tidak lepas dari dua payung hukum yang ditetapkan di negeri ini yang melegalkan pesantren dalam mewujudkan moderasi beragama.

Pertama, UU18/2019 tentang Pesantren. Dalam pasal 3 ayat (b) tertulis bahwa pesantren diselenggarakan dengan tujuan membentuk pemahaman agama dan keberagaman yang moderat dan cinta tanah air, serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama.

Kata “moderat” di UU tersebut tidak memiliki makna jelas dan berpotensi memecah belah umat, juga mengelompokkan pesantren menjadi pesantren moderat dan pesantren radikal. Jelas ini berbahaya.

Kedua, Perpres 82/2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Perpres ini memberikan ruang dan posisi bagi pesantren untuk lebih diakui oleh pemerintah dan negara. Namun, bantuan dana ini pun kerap berpotensi sebagai alat untuk menekan atau intervensi ke tubuh pesantren.

Lantas, apa alasan penerbitan UU Pesantren? Ada apa di balik proyek moderasi beragama ini?

Marwan Dasopang selaku Ketua Panitia Kerja RUU Pesantren dan Pendidikan Agama pernah mengungkapkan, “Setelah RUU Pesantren disahkan, seluruh pesantren harus melestarikan nilai-nilai kebangsaan dan Islam moderat.” (VOA Indonesia, 26-8-2019).

Jika kita telaah lebih mendalam, termasuk ungkapan para tokoh, kita dapati alasan hakiki penerbitan UU Pesantren tiada lain adalah dalam rangka kian memasifkan opini tentang moderasi beragama (Islam moderat) dengan pesantren sebagai sasarannya.

Selain itu, untuk menghadirkan payung hukum bagi proyek moderasi beragama di dunia pesantren, serta mengarahkan pesantren sebagai bagian dari program kontraradikalisme (deradikalisasi) dan corong opini moderasi beragama.

Moderasi beragama sendiri merupakan proyek global penjajah, seiring dengan agenda kampanye Amerika Serikat (AS) tentang global war on terrorism (GWOT) pasca-Tragedi 9/11 yang dikampanyekan AS untuk melawan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Meski definisinya masih tidak jelas, faktanya, istilah-istilah tersebut selalu disematkan pada ajaran Islam dan umatnya yang menghendaki penerapan Islam kafah.

Proyek moderasi beragama juga bertujuan untuk menancapkan paham Islam moderat dan menjadikan kaum muslim menjadi muslim moderat. Moderasi Islam dalam pengertian ini bermakna membangun Islam yang menerima demokrasi dan kesetaraan gender. Menurut Janine A. Clark, Islam moderat adalah Islam yang menerima sistem demokrasi.

RAND Corporation melalui dokumennya berjudul Building Moderate Muslim Network (2007), pada Bab 5 “Road Map for Moderate Network Building in The Muslim World”, disebutkan karakteristik muslim moderat.

Muslim moderat adalah orang yang menyebarluaskan dimensi-dimensi kunci peradaban demokrasi, termasuk gagasan tentang HAM, kesetaraan gender, pluralisme, menerima sumber-sumber hukum nonsektarian (tidak berasal dari satu agama saja, pen.), serta melawan terorisme dan berbagai bentuk legitimasi terhadap kekerasan. (Angel Rabasa, Cheryl Bernard et al.. Building Moderate Muslim Network. Hlm. 66. RAND Corporation. 2007).

Bahaya Besar Moderasi Beragama

Moderasi beragama sejatinya diarahkan untuk mengukuhkan hegemoni penjajahan dan menghalangi kebangkitan Islam kafah. Bahkan, untuk melegalisasi opininya, AS melalui agen-agennya menggunakan ayat Al-Qur’an sebagai dalil yang dicari-cari dan menyebutkan “moderasi beragama” dengan istilah yang seolah islami, yaitu “Islam wasatiah” yang mereka ambil dari lafaz “ummatan wasathan” pada QS Al-Baqarah: 143.

Sungguh, ada bahaya besar di balik ide moderasi beragama (Islam moderat).

Di antaranya, pertama, memecah belah persatuan umat Islam. Penggunaan istilah “Islam moderat” yang diversuskan dengan istilah “Islam radikal” adalah cara Barat untuk memecah belah kaum muslim dan melanggengkan penjajahan Barat atas dunia Islam.

Muslim yang pro Barat dan menerima serta mengakomodasi kepentingan Barat akan disebut ‘moderat’. Sebaliknya, muslim yang menolak penjajahan Barat serta menentang kepentingan Barat akan disebut ‘radikal’ dan sah untuk diperangi.

Kedua, meracuni akidah umat Islam. Moderasi adalah bagian dari proses sekularisasi pemikiran Islam di tengah umat dengan warna baru. Islam moderat menyerukan sikap Islam inklusif (terbuka), juga toleran yang kebablasan terhadap ajaran agama lain dan pada semua pandangan serta budaya (meski merupakan maksiat).

Ketiga, deideologisasi Islam, yaitu memandulkan Islam menjadi sebatas ajaran ritual sehingga tidak tampak kebenaran dan kapasitas ideologi Islam sebagai mu’alajah musykilat. Walhasil, umat ragu pada Islam dan Islam pun tidak lagi mampu memimpin dunia.

Keempat, menghancurkan syariat Islam. Gagasan Islam moderat ini mengabaikan sebagian ajaran Islam yang qath’iy-tsubut dan qath’iy-dilaalah, seperti superioritas Islam atas din dan ideologi lain (QS 3: 85), kewajiban berhukum pada syariat (QS 5: 48), tentang jihad dan jizyah (QS 9: 29), serta keharaman perempuan menikah dengan kafir (QS 60: 10).

Kelima, melegalisasi pluralisme (semua agama benar). Islam moderat berpegang pada kaidah qabulul akhar (menerima yang lain secara terbuka dan tidak mengeklaim kebenaran diri sendiri). Walhasil, mereka menyerukan toleransi kebablasan melampaui batas-batas syariat Islam.

Keenam, alat untuk membungkam suara umat Islam dan menghalangi perjuangan penerapan Islam kafah melalui tegaknya Khilafah Islam.

Dengan Islam moderat kaum muslim berpecah belah, jauh dari persatuan, tercegah untuk bangkit dan melakukan amar makruf nahi mungkar, serta bungkam terhadap kemaksiatan. Kaum muslim juga jadi tidak berfokus pada kesolidan perjuangan tegaknya kembali Khilafah Islam—yang akan menjadi lonceng kematian bagi Barat penjajah.

Dari sini jelas bahwa UU Pesantren dijadikan sebagai alat politik hukum untuk mengukuhkan proyek Barat penjajah (AS dan sekutunya). Melalui UU ini, pesantren diarahkan sebagai salah satu corong utama proyek moderasi beragama, serta terlibat langsung dalam proyek deradikalisasi dan kontraterorisme.

UU Pesantren juga menjadi cara efektif untuk membungkam aktivitas amar makruf nahi mungkar santri terhadap berbagai kemaksiatan, kezaliman, maupun berbagai kerusakan akibat penerapan sistem sekuler kapitalisme.

UU Pesantren pun dijadikan alat untuk menjalankan politik belah bambu ala penjajah (sebagaimana rekomendasi keji RAND Corporation dalam proyek The Mapping Moderate Network Building) terhadap pesantren dan kaum muslim sehingga tercegah dari persatuan umat yang solid yang pada akhirnya dapat mencegah kebangkitan Islam hakiki dalam naungan Khilafah.

Membajak Peran Strategis Santri dan Pesantren

Bicara kata “santri”, mengutip pendapat K.H. Hasani Nawawie dari Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, dijelaskan definisi kata “santri” berdasarkan peninjauan tindak langkahnya, yakni ‘ adalah ‘orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur’an, mengikuti Sunah Rasul, serta teguh pendirian’.

Dari definisi ini, kita memahami bahwa santri adalah orang yang teguh dan kuat dalam memegang ajaran Al-Qur’an dan Sunah Rasulullah. Artinya, santri bukanlah orang yang mudah mengikuti pemikiran baru di luar ajaran yang Rasulullah bawa. Justru, santri merupakan pejuang untuk menegakkan ajaran Islam kafah yang beliau saw. bawa.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Syekh K.H. Hasyim Asy’ari dalam Kitab Adabul ‘Alim wal Muta’allim (Adab Santri dan Guru). Disebutkan bahwa salah satu adab yang menjadi spirit perjuangan santri dalam belajar agama harus dengan niat takarub (mendekatkan diri) kepada Allah Taala, menyebarkan ilmu, menghidupkan agama Islam, menyebarkan hukum Allah Taala, dan menampakkan kebenaran.

Adapun pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tempat santri menimba ilmu, berperan strategis sebagai basis pendidikan dan pengajaran Islam. Pesantren merupakan pencetak ulama pewaris para nabi (waratsatul anbiyaa), pencetak generasi saleh berkepribadian Islam, pencetak generasi pejuang, pembela dan penjaga Islam yang amanah (haarisan amiinan lil Islam), pencetak generasi pemimpin yang cerdas (dzakiyyan), jenius (mulhaman) dan inovatif (mubdian), serta pembangun peradaban Islam pada masa depan.

Sejak awal berdirinya, pesantren hanya mengajarkan Islam kafah, bukan Islam moderat. Di pesantrenlah tercetak para santri yang terdepan dalam beramar makruf nahi mungkar. Sebaliknya, proyek moderasi beragama justru membungkam amar makruf nahi mungkar terhadap kiai, ulama, dan para santri. Na’udzubillah min dzalik! [MNews/Gz]

Share

One thought on “Moderasi Beragama, Cara Efektif Membungkam Amar Makruf Nahi Mungkar Santri dan Pesantren”

  1. Moderasi menjadikan manusi sekuler disinilah letak bahayanya, akhirnya ada faktor pengingkaran bahwa Islam Bukan hanya mengatur masalah ibadah tapi yang lain juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *