Penulis: Juli Nurdiana, S.T., M.Sc.
Muslimah News, FOKUS — Konsep penta helix bukanlah pembahasan baru di dunia pendidikan tinggi, bahkan konsep ini sudah menjadi model kolaborasi di dunia pendidikan Indonesia secara umum. Penta helix menekankan skema kolaborasi multipihak antara pemerintah, pelaku/badan usaha, masyarakat, akademisi, dan media dalam pencapaian tujuan pendidikan.
Penambahan elemen masyarakat pada model ini sejalan dengan hal yang pernah disampaikan Linberg (2014) bahwa masyarakat memiliki potensi signifikan dalam relasi model triple helix yang telah berkembang sebelumnya. Dengan perkembangan teknologi saat ini, yakni media berfungsi sebagai expander, maka unsur media kemudian dijadikan sebagai salah satu kekuatan dalam model pengembangan pendidikan. Tujuan dari skema kolaborasi ini adalah keterkaitan berbagai macam unsur dalam mewujudkan SDM unggul.
Dari sisi perundangan, Indonesia memiliki UU Sisdiknas 20/2003 yang menjelaskan bahwa pendidikan adalah sebuah proses pembelajaran untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi diri dalam segi agama dan spiritual, pengendalian diri, kecerdasan, kepribadian, serta ketrampilan yang ia butuhkan dalam hidup bermasyarakat.
Demi mencapai hal tersebut, pemerintah melalui Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar yang menekankan adanya kebebasan dalam mengeksplorasi kemampuan mahasiswa secara maksimal. Konsep ini mirip dengan konsep John Dewey yang menekankan bahwa pendidikan adalah suatu proses dalam perubahan sebuah masyarakat. Pendidikan dapat menjadi sarana pembentukan kemampuan sehingga mendapatkan manfaat untuk kehidupan praktis dengan cara fleksibel, natural, luwes, menyenangkan, dan demokratis (Mustaghfiroh, 2020). Untuk itulah, kurikulum Merdeka Belajar didesain agar dapat memfasilitasi hal tersebut.
Link and Match Industri dan Perguruan Tinggi
Sebagaimana disampaikan oleh Nizam selaku pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kampus Merdeka dapat menjadi salah satu katalis terbentuknya ekosistem penta helix. Perguruan tinggi (PT) berperan penting sebagai penyedia main resources bagi industri dan dunia usaha, masyarakat, serta pembangunan bangsa.
SDM tersebut harus memiliki kemampuan responsif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Oleh karenanya, dalam konsep pembelajaran, penting bagi mahasiswa untuk memiliki pengalaman sesuai dengan minatnya. Untuk mengakomodasi hal tersebut, maka sinergisitas antara lima elemen utama dalam model penta helix menjadi sangat penting.
Pelibatan industri dalam pembentukan kurikulum adalah sebuah kewajiban sehingga SDM yang dicetak oleh PT dapat memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh industri. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, mahasiswa diberikan peluang untuk mendapatkan pengalaman di luar jurusan yang diampu, baik di dalam maupun luar negeri, yang kemudian pengalaman tersebut dapat dikonversikan sebagai bagian proses pembelajaran.
Dalam konteks ini, link and match (khususnya antara pihak industri dan PT) menjadi kunci dalam keberlangsungan model penta helix. Sebagai sebuah institusi, PT diaruskan untuk dapat menjadi sarana sebagai pusat inovasi dalam pemenuhan berbagai kebutuhan industri dan target pasarnya pada masa datang. Harapannya, inovasi yang dilahirkan mampu mengurangi gap teknologi yang cukup tinggi dengan negara lain.
Secara jumlah, pada 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan terdapat 3.957 PT, 3.115 di antaranya berada di bawah Kemendikbudristek (125 PT negeri dan 2.990 PT swasta), serta 842 PT di bawah Kementerian Agama. Keseluruhan jumlah tersebut dapat menampung sekitar 8.956.184 mahasiswa. Jumlah ini naik 4,1% dibandingkan tahun sebelumnya (8.603.441 orang.)
Meski demikian, dari sekitar 144 juta seluruh angkatan kerja Indonesia, sebanyak 9,1 juta di antaranya adalah pengangguran. Angka pengangguran masih didominasi oleh tamatan SMA dan SMK, sedangkan tingkat pengangguran dari lulusan universitas dan diploma mencapai 11,69%. Bahkan, per Agustus 2022, jumlah pengangguran mencapai 9,77 juta orang, tertinggi selama satu dekade terakhir.
Angka pengangguran dari universitas dan diploma ini sedikit menurun dibandingkan pada 2020 yang mencapai 15,7% dari seluruh jumlah pengangguran. Hal ini dianggap sebagai salah satu keberhasilan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk kalangan terdidik.
Apakah dengan Penta Helix, Tujuan dan Arah Pendidikan Dapat Tercapai?
Schumpeter menekankan bahwa kunci utama perkembangan ekonomi adalah para inovator dan industri. Bahkan, kemajuan ekonomi suatu masyarakat dalam sistem kapitalisme hanya bisa terwujud dengan adanya inovasi oleh para pelaku usaha. Di sinilah akhirnya perusahaan besar berperan sebagai pemangku kepentingan strategis dalam ekonomi kapitalisme.
Di sisi lain, PT dan inovasi tidak pernah dapat terpisahkan. Inovasi menjadi salah satu fungsi penting dari PT melalui riset dan pengembangan pengetahuan dan teknologi. Lebih jauh, Schumpeter menekankan bahwa kapitalisme berpotensi mengalami kemunduran akibat faktor eksternal, yakni melalui keberadaan masyarakat yang intelek.
Transformasi gradual dalam sistem kapitalisme dalam jangka panjang menjadikan gap tingkat kesejahteraan yang sangat besar antara para pelaku usaha dan masyarakat. Di sinilah posisi masyarakat intelek, yakni mampu merasakan apa yang dialami masyarakat, memihak kepentingan-kepentingan mereka, dan menyampaikan aspirasi mereka. Dengan demikian, untuk menjamin keberlangsungan sistem kapitalisme, sifat-sifat tersebut harus dijauhkan sehingga kaum intelek dapat dihindarkan dari tabiat alamiahnya sebagai mercusuar masyarakat.
Lebih dari itu, pemerintah juga cenderung untuk mengurangi tanggung jawab pengelolaan dan menyerahkannya pada PT masing-masing melalui mekanisme PT Negeri Berbadan Hukum yang sarat dengan komersialisasi pendidikan sehingga peran pemerintah terkesan terbatas sebagai regulator.
Relasi pendidikan dan calon mahasiswa/mahasiswa ibarat transaksi antara pihak penjual dan pembeli. Ibarat dagangan, ada harga ada uang. Untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang bagus, harus ada usaha untuk mendapatkannya.
Di sinilah potensi ekslusivitas dalam pendidikan dapat terjadi. Wajar jika budaya pembelajaran dapat bergeser menjadi budaya ekonomis, yaitu upaya menyiapkan keahlian untuk dapat terserap di dunia usaha. Karakter pembelajaran pun secara tidak disadari akan membentuk SDM yang cenderung hedonis, individualis, dan pragmatis.
Begitu pula dengan media sebagai salah satu indikasi akumulasi kapital. Sebagai expender, media digunakan sebagai penyampai informasi dan pembangun branding dari perubahan sosial yang ingin dibangun di masyarakat. Terlebih dalam fase 4.0 seperti sekarang, media merupakan tool yang sangat efektif dalam membangun perubahan. Sinergisitas bersama masyarakat atau komunitas yang menjadi akselerator dianggap mampu menjadi jembatan bagi para pemangku kepentingan lainnya.
Dalam konteks ini, PT sebagai salah satu wadah pembentukan generasi akhirnya diaruskan hanya sebagai pelaksana teknis berbasis output. PT tidak lebih dari sekadar resources bagi kemajuan industri dan pembangunan ekonomi. Lulusan dari PT juga akhirnya secara tidak disadari akan terjebak dalam pengarusan SDM sebagai buruh bagi industri.
Sayangnya, sebagian besar akademika justru terlenakan dalam proses ini, bahkan berlomba-lomba mencapai keberhasilan dalam skema kolaborasi. PT tidak ubahnya seperti penyedia buruh siap pakai untuk kebutuhan pelaku usaha. Integritas PT yang seharusnya memiliki muruah sebagai pencetak SDM yang mumpuni sesuai kebutuhan masyarakat dan negara, akan berpotensi tersamarkan dengan tujuan utama PT saat ini yang terfokus pada fungsi link and match.
Dengan konsep yang sekarang, besar kemungkinan jurusan-jurusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri akan tereduksi secara jumlah. Sebagai gantinya, semua jurusan akan berlomba untuk menangkap peluang dalam model kolaborasi.
Potensi masalah ini tidak banyak disadari oleh para akademisi dan teknokrat di PT, yakni bahwa sistem kapitalisme saat telah berhasil memalingkan PT dari tujuan utamanya sebagai pencetak SDM andal yang berwawaskan keislaman dan memenuhi kebutuhan umat.
Pendidikan Tinggi Islam, Tanggung Jawab Negara
Dalam Islam, pola hubungan proses pendidikan tidaklah menyesuaikan dengan proses industrialisasi dan inovasi dalam pembangunan ekonomi. Para kapitalis bukanlah penggerak utama, negaralah yang bertanggung jawab mengatur dan menjamin semua urusan masyarakat sesuai syariat-Nya.
Proses pendidikan memastikan bahwa pemikiran (tsaqafah) Islam menjadi kekuatan dan sumber peradaban yang harus tetap terjaga di tengah kaum muslim dari generasi ke generasi.
Negara bertanggung jawab penuh, bukan sekadar regulator. Hal ini untuk memastikan agar output pendidikan adalah SDM yang berkepribadian Islam serta memiliki penguasaan ilmu dan pengetahuan.
Formalisasi dan kebijakan pendidikan, termasuk di PT, dilakukan sepenuhnya dalam tatanan akidah dan syariat Islam, baik kurikulum, metode pembelajaran, ijazah dan sertifikasi; jenjang pendidikan, sarana, dan prasarana; akreditasi lembaga; penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; kerja sama internasional; maupun pembiayaan.
Kebijakan ini ditetapkan agar warga negara, baik muslim atau ahli zimi, dapat mengakses pendidikan secara mudah, murah, bahkan gratis, terjangkau, dan berpengaruh. Rasulullah saw. bersabda, “Seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (HR Bukhari dan Muslim).
Kemajuan dan pencapaian ilmu dan pengetahuan merupakan bagian dari konsep ketundukan kepada Allah Taala yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, yakni melalui tegaknya amar makruf nahi mungkar, serta tersebarnya dakwah dan jihad ke penjuru dunia.
Khatimah
Sesungguhnya, model penta helix dalam pendidikan PT telah menjadi bagian dari pengembangan pendidikan dalam sistem kapitalisme. Masing-masing unsur dianggap bertanggung jawab dan berperan dalam pengembangan pendidikan yang diarahkan sebagai penjamin keberlangsungan sistem tersebut. Hal ini sangat berbeda dengan Islam yang menjadikan pendidikan sebagai sumber peradaban dan bagian dari ketundukan terhadap hukum Allah Taala. Wallahualam. [MNews/Gz]
sistem pendidikan islam adalah yang terbaik, hanya bisa diterapkan dalam naungan khilafah