Muslimah News, LENSA DAERAH — Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, memiliki sumber daya minyak dan gas (migas) yang melimpah. Salah satu lapangan migas yang telah mulai berproduksi yaitu Jambaran Tiung Biru (JTB) dapat menghasilkan gas sebesar 192 juta standar kaki kubik per hari (mmscfd) hingga 2035.
Jambaran Tiung Biru berlokasi di Desa Bandungrejo, Ngasem, Bojonegoro, Jawa Timur, merupakan salah satu lapangan gas terbesar di Indonesia.
General Manager Gas Project JTB Pertamina EP Cepu, Ruby Mulyawan menunjukkan bahwa Bojonegoro memiliki kekayaan migas yang luar biasa.
“Kabupaten Bojonegoro ini luar biasa kaya. Kalau dapat dimonetisasi semua, akan sangat luar biasa dampaknya ke Bojonegoro,” ujarnya mengutip Katadata (30/10/2022)
Ia mencontohkan, pada proyek JTB saja, gas yang dihasilkan mencapai 315-330 juta standar kaki kubik per hari (mmscfd) hanya dari enam sumur atau satu sumur menghasilkan rata-rata 60 mmscfd gas.
“Banyak lapangan (migas) di Indonesia yang hanya menghasilkan 20—30 juta (mmscfd) dari banyak sumur. Ini (JTB) hanya dari satu sumur saja 60 juta. Reservoir-nya memang besar sekali. Diharapkan menjadi salah satu penghasil gas terbesar di Jawa Timur dengan produksi 192 juta,” kata Ruby.
Kepala Unit Percepatan Proyek Jambaran Tiung Biru SKK Migas, Waras Budi Santosa, mengatakan bahwa kontribusi hulu migas terhadap pendapatan asli daerah (PAD) akan menjadikan Bojonegoro kabupaten terkaya di Indonesia.
Tidak Menyelesaikan Masalah
Pengamat kebijakan publik Dr. Erwin Permana menilai meski migas melimpah di Bojonegoro itu tidak akan menyelesaikan masalah ekonomi.
“Persoalan utama bangsa ini adalah persoalan sistem bukan minimnya SDA sehingga meski migas melimpah itu tidak akan menyelesaikan masalah ekonomi,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia memandang ekonomi bangsa ini akan makmur jika sistem kapitalisme yang diterapkan bangsa ini diganti dengan sistem Khilafah Islam.
“Sistem Khilafah Islamlah yang akan menjadi solusi persoalan ekonomi, apalagi dengan kondisi alam Indonesia yang luar biasa,” yakinnya.
Tidak Diprivatisasi
Sementara itu Mudir Ma’had Syaraful Haramain K.H. Hafidz Abdurrahman mengatakan minyak dan gas tidak boleh diprivatisasi.
“Hal yang paling mendasar adalah bahwa energi ini merupakan hak umum (public ownership), sehingga tidak boleh diprivatisasi,” jelasnya.
Sebaliknya, lanjut Hafidz negara harus bisa menjamin kebutuhan rakyat akan energi dan menjadikannya sebagai kekuatan negara.
“Oleh karena itu, pengelolaan energi ini harus diintegrasikan dengan kebijakan negara di bidang industri dan bahan baku sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Menurutnya, untuk memenuhi konsumsi kebutuhan domestik rakyatnya, negara bisa menempuh dua kebijakan. Pertama, mendistribusikan minyak, gas kepada rakyat dengan harga murah. Kedua, mengambil keuntungan dari pengelolaan energi untuk menjamin kebutuhan rakyat lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, termasuk terpenuhinya sandang, pangan dan papan.
“Dengan begitu, negara bisa mengelola energinya secara mandiri dan tidak diintervensi oleh negara manapun,” tandasnya.
Kekuatan Negara
Hafidz mengatakan, jika negara bisa mengelola energi secara mandiri maka hasil dari pengelolaan energi itu bukan hanya akan membawa kemakmuran bagi rakyatnya tetapi juga menjadi kekuatan bagi negara.
“Negara bukan saja mengalami swasembada energi tetapi juga bisa menjadikan energi sebagai kekuatan diplomasi, sebagaimana yang dilakukan Rusia terhadap Eropa,” ucapnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, negara harus melakukan pengembangan infrastruktur energi yang diperlukan untuk menjamin kebutuhannya dan memastikan agar energi tersebut tidak keluar dari negara dan jatuh ke tangan negara-negara penjajah.
“Pengembangan infrastruktur ini akan menciptakan berjuta-juta lapangan pekerjaan yang akan mengangkat berjuta-juta orang keluar dari kemiskinan,” yakinnya.
Hafidz menilai pengembangan energi ini akan memberikan efek luar biasa dengan merangsang ekonomi yang lebih luas melalui pengembangan industri berat, industri militer, industri-industri penyulingan, dan pabrik-pabrik.
“Dan negara yang bisa melakukan peran-peran di atas adalah Khilafah,” pungkasnya. [MNews/IA]
Foto sampul: Katadata
